Lahan Markaz Syariah Dibeli, Bukan Hasil Merampas

  • Bagikan
Screenshot 20201225 151130 1 1
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS–Kuasa Hukum FPI, Ichwan Tuankotta, dan Iman Besar FPI habib Rizieq Shihab menegaskan lahan / tanah Makaz Syariah di Megamendung, Bogo, dibeli dari paa penggaap, bukan meampas atau menggelapkan lahan PT PN VIII.

Menurut Iwan, awalnya lahan itu memang berasal dari HGU PTPN VIII. Namun demikian, pihak PTPN yang melepaskan lahan itu pada masyarakat sejak puluhan tahun lalu, dan setelah digarap puluhan tahun secara UU menjadi milik penggaapp.

DomaiNesia

Sehingga, Habib (Rizieq Shihab) membeli lahan itu dari petani.

Jauh sebelum berdirinya Pesantren Markaz Syariah, lahan itu memang terbengkalai dan dikelola oleh masyarakat sekitar.

“Hingga akhirnya, Habib Rizieq Shihab dan FPI yang melanjutkan mengelola lahan itu pada 2013 untuk mendirikan pesantren, dan membeli lahan yang disebut hak garap tanah,” kata Iwan, Kamis, 24 Desember 2020.

Menurut Iwan, pihak HS memiliki bukti kepemilikan lahan.
Pada November lalu, sesaat tiba di Tanah Air, Habib Rizieq Shihab (menjelaskan kebradaan tanah tersebut.

Menut Habib Rizieq, ada pihak yang ingin menggusur lahan pesantren yang dibelinya menggunakan dana pribadi, keluarga, sahabat, dan umat.

Menurutnya, sertifikat HGU di lahan itu memang milik PTPN. Namun, dalam 30 tahun lebih, lahan itu tidak dirawat oleh pihak terkait dan malah dikelola masyarakat selama puluhan tahun untuk bertani. “Dan ini Hak Guna Usaha (HGU), bukan hak milik,” ucapnya.

Baca Juga:  Pahami Pentingnya Gizi, Nestle Hadirkan Nestle Ideal

Dalam UU Agraria tahun 1960 jika satu lahan kosong dan terlantar, dan digarap oleh masyarakat selama 20 tahun, maka, masyarakat berhak mendapat sertifikat. Sehingga, lahan itu ia tegaskan bukan rampasan.

“Maka dari itu seharusnya HGU tersebut batal. Jika sudah batal maka HGU-nya menjadi milik masyarakat,” ujar Rizieq Shihab.

Menjelang 2013 saat ada rencana pembangunan pesantren, para penggarap lahan datang berbondong-bondong ingin menjual lahan. Hal itu dilakukan, karena ada dukungan untuk membangun pesantren.

Pada saat itu, pemilik lahan yang menggarap lokasi itu, membawa surat hak garap dan ditandatangani oleh RT/RW dan lurah. Sehingga, lahan itu memiliki surat.

“Itu artinya, saya beli over garapnya. Saya tidak beli SHM, itu bukan hak milik saya. Dan tidak ada yang punya SHM di sini. Hanya HGU dengan masa berlaku 20 tahun,” jelasnya.

Semua surat jual beli hak garap saat transaksi terjadi masih ada. Bahkan, bukti foto serah terima uang juga masih ada.

Tak hanya itu, surat setelah terjadinya jual- beli juga dilaporkan pihaknya ke camat serta bupati saat itu, Rahmat Yasin. Dia juga melaporkannya ke Gubernur Jawa Barat saat itu, yang kemudian menghasilkan bukti sah rekomendasi.

“Gubernur bikin rekomendasi. Sekali lagi, HGU memang milik PTPN, masyarakat tidak merampas, tapi menggarap,” ungkapnya.

Baca Juga:  Sepandai-pandainya Maria Pauline Sembunyi, Akhirnya Tertangkap Juga

HRS menjelaskan, dana pembelian lahan juga berasal dari dirinya, keluarga, kerabat, sahabat, dan umat. Sehingga, lahan itu diputuskan bersama untuk wakaf keperluan umat.

“Tidak ada lahan pribadi di sini,” ucapnya.

HRS menegaskan, ke depan, jika ada yang ingin mengambil lahan itu, pihak FPI dan MS akan mempertahankannya. Mengingat lahan itu merupakan wakaf umat.

“Tetapi, kalau pemerintah mau ambil lahan ini, silahkan ambil. Tapi tolong, kembalikan semua uang milik umat untuk membangun pesantren di lahan lain. Termasuk, lahan yang telah digarap rakyat,” ucapnya.

Fakta itu ia sebut penting disampaikan, mengingat pada 2017 PTPN sempat didatangi oleh oknum dari Polda. Dalam kunjungan oknum itu, PTPN diminta untuk membuat laporan seolah MS merupakan lahan rampasan.

“Alhamdulillah PTPN tidak mau (saat itu), dan mereka juga menghormati kami,” katanya.

Tak berhenti di sana, pihak kepolisian juga meminta laporan kepada warga sekitar, jika MS merupakan lahan rampasan. Tetapi, saat ada panggilan, warga menyebut salah satu saksi yang membuat laporan itu adalah mafia tanah, dan bukan HRS yang merampas tanah tersebut.

Laporan kepemilikan lahan ketiga, diklaimnya muncul sebelum dirinya pulang ke Indonesia. Dirinya mengaku, akan menyerahkan lahan dan gedung MS, asal ada ganti rugi dan hitungan pembangunan pesantren itu.

Baca Juga:  DKI Jakarta Kembali Raih Penghargaan Internasional

Sementara itu, PTPN VIII membenarkan adanya surat somasi untuk lahan MS yang beredar di media sosial. Surat tersebut, menurut PTPN, dilayangkan terhadap seluruh okupan di wilayah perkebunan Gunung Mas, Puncak, Kabupaten Bogor. Salah satunya adalah lahan milik Markaz Syariah milik pimpinan FPI.

Perintah pengosongan lahan yang sudah dibangun pesantren itu dilayangkan lewat surat berkop PTPN VIII dengan nomor SB/11/6131/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020. Surat somasi tersebut merupakan yang pertama dan terakhir.

Dalam surat itu dijelaskan bahwa lahan yang dibangun pesantren Yayasan Pesantren Agrokultural Megamendung merupakan aset milik PT Perkebunan Nusantara VIII berdasarkan sertifikat HGU Nomor 299 tanggal 4 Juli 2008.

“Tindakan saudara tersebut merupakan tindak pidana penggelapan hak atas barang tak bergerak, larangan pemakaian tanpa izin yang berhak atau kuasanya dan atau pemindahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 385 KUHP, Perpu Nomor 51 Tahun 1960 dan pasal 480 KUHP,” tulis isi surat tersebut.

Lewat surat itu, PTPN VIII memperingatkan pengurus pesantren untuk menyerahkan lahan tersebut kepada pihak PTPN VIII paling lambat 7 hari kerja sejak diterima surat tersebut.

“Saudara tidak menindaklanjuti maka kami akan melaporkan ke Kepolisian cq. Polda Jawa Barat,” tulis bunyi surat tersebut. DBS/S1

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan