Refly Harun: PTPN VIII tak Bisa Rampas Begitu Saja Lahan Markaz Syariah

  • Bagikan
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS–Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun menegaskan PTPN VIII tak bisa merampas begitu saja lahan yang ditempati Pondok Pesantren Mrkaz Syariah Agrokultural di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat jika proses peralihan tanah sudah dilakukan secara legal dan memenuhi tahapan birokrasi yang melibatkan pejabat setempat.

Pihak PTPN VIII melayangkan somasi dan meminta lahan di atas Pondok Pesantren yang didirikan Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab tersebut segera dikosongkan. Dan pengakuan atas tanah itu pun harus berbekal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

DomaiNesia

“Yang harus mengganti rugi kalau itu memang tanah mereka (PTPN VIII) adalah pihak yang menjual kepada HRS/pesantren HRS. Jadi, bukan HRS/tanahnya diklaim dirampas kembali, tetapi ganti rugi ditujukan kepada pihak-pihak yang menjual tanah tersebut,” terang Refly dalam kanal YouTube-nya, Selasa, 29 Desember 2020.

Baca Juga:  Ternyata Virus Corona Bisa Hidup Lama di Barang Kesayangan Kita! OASE Punya Solusinya

“Tapi, sekali lagi harus berbekal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” imbuhnya.

Menurut Refly, PTPN VIII bisa kehilangan hak atas tanah jika terbukti menelantarkan lahan selama 25 tahun.

Implikasinya, PTPN VIII bisa dituduh balik karena tidak menjalankan kewajiban untuk mengusahakan lahan sebagaimana izin hak guna usaha (HGU) yang diberikan.

“Makanya kata Maiyasyak Johan (penulis artikel yang menjadi ulasan konten), PTPN VIII bisa dituduh balik sebagai pihak yang menelantarkan tanah dan tidak melaksanakan kewajibannya atas tanah untuk mengupayakan dan mengusahakan tanah tersebut sesuai dengan izin HGU yang diberikan,” ucap Refly.

Ia pun meminta agar penyelesaian kisruh lahan ini diselesaikan melalui mekanisme hukum tanpa menyisipkan agenda politik.

Baca Juga:  Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Cilacap Jawa Tengah

“Kalau secara politik tidak akan ada yang berani melawan tanah negara kalau negara kita muncul sebagai otoritarianis apalagi FPI pihak yang disasar,” pungkas Reflyl.

PTPN VIII diketahui telah mengirimkan surat somasi kepada pihak pesantren agar dalam waktu tujuh hari bisa mengosongkan lahan. PTPN VIII menilai pesantren tersebut berada di atas tanah miliknya. Jika somasi tidak diindahkan, PTPN VIII akan membawa ke jalur hukum.

Namun, Tim Hukum Advokasi Pondok Pesantren Markaz Syariah milik Habib Rizieq menyatakan somasi itu tidak tepat sasaran.

“Somasi Saudara adalah error in persona karena seharusnya Pihak PTPN VIII mengajukan complain baik pidana ataupun perdata kepada pihak yang menjual tanah tersebut kepada Pihak Pesantren atau HRS [Habib Rizieq Shihab],” kata tim hukum HRS.

Baca Juga:  MoneyGram Hibahkan Dana Pendidikan untuk YPPI

Hal ini karena pembelian dan kepemilikan lahan tersebut dilakukan denan sepengetahuan semua aparat dari mulai Kepala Desa hingga Gubernur membeli tanah tersebut dari pihak lain yang mengaku dan menerangkan tanah tersebut milikny. DBS/S1

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan