Tanpa Proses Hukum, FPI dan Lima Ormas Islam Dibubarkan

  • Bagikan
Umumkan fpi
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS—Tanpa melalui proses hukum, pemerintah membubarkan ormas Islam Front Pembela Islam (FPI). Tak hanya aktivitas, symbol-simbol FPI pun dibubarkan.
Kelima ormas itu yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS), Jamaah Ansarut Tauhid (JAT), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Forum Umat Islam.
Adalah sejumlah menteri, yang mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pembubaran tersebut. Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, menjelaskan FPI dilarang beraktivitas berdasarkan keputusan Kementerian Dalam Negeri.

“Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI,” ujar Mahfud MD dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu, 30 Desember 2020.
Jumpa pers dihadiri Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Ka-BIN Budi Gunawan, Menkum HAM Yasonna Laoly, Mendagri Tito Karnavian, Kepala KSP Moeldoko, Menkominfo Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar dan Kepala PPATK.
Namun, mengenai kelima ormas Islam lainnya belum ada keputusan resmi. Informasi terkait hal ini hanya berdasarkan telegram yang beredar di medsos.
Surat telegram dengan nomor STR/965/XII/IPP.3.1.6./2020 tertanggal 23 Desember 2020yang ditandatangani oleh Wakabaintelkam Polri, Irjen Suntana
Di dalam surat tersebut menjelaskan sejumlah organisasi yang dilarang di Indonesia dan tidak diizinkan melakukan aktivitas.

DomaiNesia

Dituliskan pula Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Perppu mengenai pembubaran ormas. Namun belum ada konfirmasi resmi pihak kepoliisian terhadap telegram tersebut.
SKB tersebut dibacakan Wakil Menkumham, Edward Omar Sharif Hiariej, di kantor Menkopolhukam, Jakarta, Rabu, 30 Desember 2020. Pemerintah menyampaikan pertimbangan atas ke.putusan pembubaran FPI yakni:
a. Bahwa untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, UUD RI 1945, keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, telah diterbitkan UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2017 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas menjadi UU.
b. Bahwa isi anggaran dasar FPI bertentangan dengan Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2107 tentang perubahan atas UU no 17 tahun 2013 tentang Ormas menjadi UU.
c. Bahwa keputusan Mendagri Nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang surat keterangan terdaftar atau SKT FPI sebagai ormas berlaku sampai tanggal 20 Juni 2019 dan sampai saat ini FPI belu memenuhi persyaratan untuk memperpanjang SKT tersebut. Oleh sebab itu secara De Jure terhitung mulai tanggal 21 Juni 2019 FPI dianggap bubar.
d. Bahwa kegiatan ormas tidak boleh bertentangan dengan pasal 5 huruf g, pasal 6 huruf f, pasal 21 huruf b dan d, pasal 59 ayat 3 huruf 1, c, dan d, pasal 59 ayat 4 huruf c, dan pasal 82 UU nomor 17 tahun 2013 tentang ormas sebagaimana telah diubah dengan uu 16 tahun 2017 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2107 tentang perubahan atas UU no 17 tahun 2013 tentang Ormas menjadi UU.
e. Bahwa pengurus dan atau anggota FPI maupun yang pernah bergabung dengan FPI berdasarkan data sebanyak 35 orang terlibat tipidter, dan 29 orang di antaranya telah dijatuhi pidana. Di samping itu sejumlah 206 orang terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya dan 100 di antaranya telah dijatuhi pidana.
f. Bahwa jika menurut penilaian atau dugaannya sendiri terjadi pelanggaran ketentuan hukum, maka pengurus dan atau anggota FPI kerap kali melakukan berbagai tindakan razia atau sweeping di tengah tengah masyarakat yang sebenarnya hal tersebut menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum.
g. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan keputusan bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung RI, Kapolri, Ka BNPT tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.
Menindaklanjuti SKB tersebut, dalam waktu singkat, sore harinya tim gabungan dari Polres Metro Jakarta Pusat, Polda Metro Jay,a Koddim Jakarta Pusat langsung mendatangi Markas FPI dii kawasan Petamburan, Jakarta Pusat.
Kapolres Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto, Kasat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Pol Deonijiu de Fatima, serta Dandim 05/01 JP BS Kolonel Inf Luqman Arief memasuki lokasi markas FPI.
Kombes Heru meminta anggota FPI mencopot semua atribut yang ada di marka seperti bendera dan spanduk menunjukkan lambang FPI. Petunjuk arah masuk ke markas FPI juga tampak dirobohkan Brimob. Pengawalan cukup ketat,
Brimob lengkap dengan rompi antipeluru dan senjata laras panjang berjaga di sepanjang jalan menuju markas FPI. Akibatnya, jalan sekitar macet dan menjadi tontonan warga.
Sugito, pengacara keluarga Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS), mengatakan HRS tidak mempersoalkan hal tersebut. “(Tanggapan Habib Rizieq) tidak masalah. Nanti kita gugat secara hukum, karena ini sudah proses hukum, kita akan mem-PTUN-kan terhadap keputusan tersebut,” katanya.
Setelah ini, pihak pengacara keluarga HRS akan mempersiapkan gugatan PTUN. “Kita mau ketemu dengan tim hukum untuk mempersiapkan proses gugatan. Rencananya secepat mungkin,” ungkap Sugito. DBS/S1

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan