Refly Harun Pertanyakan Alasan Hukum Pembubaran FPI

  • Bagikan
refly harun2
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS– Pakar hukum tata negara Dr Refly Harun SH MH mempertanyakan alasan pemerintah membubarkan Front Pembela Islam (FPI).
“Tentu larangan sebuah organisasi ada alasannya. Kita tidak tau apa alasannya. Kita Tidak tahu apa alasan melarang Front Pembela Islam, karena sajak kedatangan Habib Rizieq sampai sekarang justru FPI banyak dirugikan,” kata kata Refly Harun dalam Channel Youtube nya, Breaking News, Rabu, 30 Desember 2020 sore.
Kerugian yang dimaksud tersebut, kata Refly, misalnya kehilangan enam laskarnya, Habib Rizieq dijadikan tersangka, kasus chat mesum HRS yang dibuka kembali, dan dan lain sabagainya.
“Semua itu , bertubi-tubi serangan kepada FPI. Di tengah hiruk pikuk kasus-kasus itu, dan hampir bersamaan justru FPI dibubarkan. Pemburannya kan tentu ada alasan. Apa alasannya, karena kalau alasannya itu dinilai sejak Habib Rizieq pulang hingga sekarang, maka sesungguhnya yang banyak dirugikan adalah FPI sendiri. Itu satu,” kata Refly.
Dengan dibubarkannya organisasi FPI, tentu menyulitkan FPI untuk memperjuangkan enam anggotanya yang meninggal dunia.
“Bagaimana FPI mau memperjuangkan anggotanya yang tewas kalau dia kemudian diamputasi kakinya sebagai organisasi. Bagaimana pula mereka mau memperjuangkan katakanlah dukungan kepada Habib Rizieq yang ada nuansa seperti dikriminalisasi,” katanya.
Kalaupun HRS dijadikan tersangka dengan dasar hukum yang kuat itu, menurut Refly, itu pun sesungguhnya. Bukan perara yang luar biasa.
“Yang saya katakan di tempat lain banyak dilakukan seperti itu dan tidak juga dijadikan tersangka, karena yang namanya hukum pidana itu adalah kesempatan terakhir atau jalan terakhir,” beber Refly.

Baca Juga:  ShopBack Tawarkan Berbagai Diskon

Refly menegaskan pembubaran sebuah organisasi seperti FPI yang sudah eksis sejak tahun 1998 tentu tidak boleh sembarangan. Dia sendiri pernah membantah UU Keormasan pada 2017 yang memungkinkan pemerintah bisa membubarkan ormas tanpa proses hukum sama sekali, dan prosesnya dibalik. Yaitu organisasinya dibubarkan lebih dahulu baru kemudian organisasi itu melakukan challenges kepada pengadilan.
“Persoalannya adalah pembubaran itu tertuang dalam keputusan seperti apa. Apakah ada objek keputusannya, katakanlah tidak ada, tetap boleh dibawa ke pengadilan tata usaha negara,” ujar Refly.

DomaiNesia

Tapi, tegas Refly melanjutkan, pengadilan tata usaha negara tidak membuktikan kesalahan FPI, apakah sudah melanggar hukum atau memenuhi butir-butir pembubaran sebagai sebuah organisasi.

Baca Juga:  Hari Bumi, H+K Luncurkan Better Impact

“Pengadilan tata usaha negara tersebut, itu hanyalah membuktikan apakah tindakan pemerintah membubarkan FPI adalah tindakan yang sesuai dengan prosedur yang sudah diatur. Jadi bukan esensi dari pembubaran itu sendiri, tapi prosedur pembubaran itu sesuai atau tidak,” beber Refly Harun.

Dia pun mengaku waktu itu telah menyanggah Perppu pembubaran ormas di mana ormas dibubarkan dulu baru kemudian esensi belakangan. Dan ketika dichallenges, bukan esensi dari pembubarannya, tapi prosedur dari pembubarannya itu.

“Karena kalau soal pembuktian kesalahan bukan di pengadilan PTUM nya. tetapi di pengadilan negerinya. Ini yang menurut saya tidak kompatibel ya Perpu yang sudah menjadi undang undang,” katanya.

Tapi menurut Refly biarlah nanti sejarah yang menilai, apakah yang dilakukan pemerintah adil atau tidak.
Refly mengatakan pengumuman resmi pemerintah yang disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD seperti show of force, karena dihadiri semua memteri terkait dan kepala lembaga negara yang berhubungan.
Kehadiran mereka dalam pengumuman itu seperti seolah ini masalah serius dan penerintah berdiri di jajaran yang paling hebat dengan jajaran semua menteri-menterinya.
“Ini berita yang luar biasa. FPI dinyatakan sebagai organisasi terlarang,” kata Refly. POP/S1

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan