DPR: Bubarkan FPI Tindakan Mundur dan Cederai Amanat Reformasi

  • Bagikan
bukhoei PKS
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS–Anggota Komisi VIII Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Bukhori Yusuf menyatakan tindakan pemerintah membubarkan Front Pembela Islam (FPI) merupakan sebuah kemunduran dan mencederai amanat reformasi yang menjamin kebebasan berserikat.
Kemerdekaan berserikat adalah amanat konstitusi sebagaimana amanat Pasal 28 UUD 1945.

“Tidak hanya itu, kebebasan berserikat juga tertuang dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28E UUD 1945 yang menyebutkan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat,” kata Bukhori dalam siaran persnya, Rabu, 30 Desember 2020.

DomaiNesia

Menurut dia, model pendekatan pemerintah dalam menangani permasalahan FPI cenderung agresif sejak awal polemik. Itu terlihat dari cara komunikasi publik beberapa pejabat yang kerap menggunakan nada ancaman, hingga keputusan menolak upaya dialog rekonsiliasi.
Bila sejak awal pemerintah bersikap bijaksana dan persuasif, maka ketegangan dengan FPI bisa dimitigasi sehingga tidak perlu ada nyawa yang melayang, pemenjaraan Habib Rizieq Shihah, bahkan polarisasi di tengah masyarakat yang kian menajam akhir-akhir ini.
Ketua DPP PKS itu pun khawatir terjadi eskalasi baru pascapembubaran FPI yang justru hanya akan memperuncing ketegangan di tengah masyarakat, sehingga menciptakan api dalam sekam.

Baca Juga:  Stop Bisniskan Pemulung/Gepeng di Bulan Ramadhan

Pasalnya, terlepas dari segala catatan kelamnya, perlu diakui bahwa FPI turut memiliki sumbangsih besar terhadap isu sosial kemanusiaan, khususnya ketika terjadi bencana di sejumlah wilayah di Indonesia.
FPI kerap menjadi yang terdepan dalam membantu korban bencana alam. Contohnya saat bencana tsunami di Aceh, gempa bumi di Palu, Sulawesi Tengah, dan aksi kemanusiaan lainnya di sejumlah wilayah Indonesia.

Di sisi lain, FPI sesungguhnya telah menunjukan eksistensinya sebagai aset bangsa yang kontributif, kalau publik bersedia jujur dalam melihat kiprahnya secara adil dan jernih.
“Artinya, semua persoalan yang timbul belakangan ini seharusnya bisa dibicarakan dengan baik-baik untuk mengantisipasi dendam di kemudian hari. Namun sayangnya pemerintah kadung terjebak dalam watak arogansinya,” tegas Wakil rakyat asal Dapil Jawa Tengah ini .
Menurut Bukhori, ada dua kelemahan tindakan pemerintah dalam membubarkan FPI : kegagalan rezim membangun mindset bernegara dan kecacatan landasan hukum yang digunakan.

Baca Juga:  SOUNDTRACK IMPERFECT: Karier, Cinta & Timbangan

Dalam mindset bernegara Bukhori menganalogikan pemerintah dan FPI sebagai bapak dan anak dalam bangunan keluarga Indonesia
Dalam konteks itu, bila FPI sebagai anak menunjukkan kenakalan, maka sepatutnya sikap yang ditunjukkan pemerintah sebagai seorang bapak adalah mengayominya.

“Bukan melakukan kekerasan terhadapnya, apalagi sampai menghapus namanya dari KK (kartu keluarga),”kata Bukhori.
Sementara itu, terkait landasan hukum, UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas sesungguhnya sampai saat ini masih kontroversial karena menyimpan banyak kelemahan.

Salah satunya, UU itu menghilangkan mekanisme due process of law. Sehingga pemerintah bisa secara sepihak membubarkan ormas yang dalam pandangan subjektifnya bersalah karena melanggar ketentuan yang berlaku, tanpa melalui mekanisme pengadilan.
Padahal, hanya dengan mekanisme pengadilan sebuah ormas bisa dibuktikan bersalah atau tidak, serta diberikan ruang untuk melakukan pembelaan.

Baca Juga:  Unilever Resmikan Retail Station Pertama

“Dengan demikian, hal ini jelas melanggar asas praduga tak bersalah,” sambung Bukhori. Karena itu dia meminta pemerintah tidak sewenang-wenang menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan untuk menjinakkan kelompok yang berseberangan secara pandangan politik.

Bukhori mengingatkan bahwa hukum bukan alat untuk melayani kepentingan kekuasaan, tetapi semestinya menjadi sarana menghasilkan keadilan secara lahir dan batin di tengah masyarakat.

Selain itu, hukum semestinya dioperasionalkan untuk menciptakan keadilan sosial dan menjamin terpeliharanya kehidupan demokrasi yang sehat.

“Hanya negara dengan kepemimpinan otoriter yang mengeksploitasi hukum sebagai ‘alat gebuk’ apalagi hingga memberangus kekuatan yang tidak sejalan dengan kekuasaan,” pungkas Bukhori Yusuf. REL/S2

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan