Mahkamah Internasional Diminta Segera Gelar Sidang Tembak Mati 6 Laskar FPI

  • Bagikan
abdullah hehamahua
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS—Mantan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dr Ir H Abdullah Hehamahua MM mengatakan mayoritas masyarakat Indonesia yang cinta damai dan adil berharap kasus tewasnya 6 Laskar Front Pembela Indonesia (FPI) di KM 50 Jalan Tol Cikampek agar Mahkamah Internasional secepatnya melalukan tindakan mengadili premanisme Polri yang seharusnya melindungi seluruh tumpah daerah.
Bang Doel, panggilan Abdullah Hehamahua, mengatakan hal itu saat menjadi keynote speaker dalam Webinar yang digelar Center for Studi for Indonesyian Leader (CSIL) Pimpinan Abdul Malik bertema “Pengungkapan Kebenaran Fakta Ditembaknya 6 Syuhada dan Keharusan Penegakan Hukum yang Keadilan”, Selasa,, 29 Desember 2020 malam.
Tampil sebagai panelis dalam webinar ini Usman Hamid (KontraS), Prof Dr Hamdan Zoelv (mantan Ketua Mahkamah Konstitusi), Prof Dr Muzakir SH, Mahendrata SH, Edi Mulyadi (Wartawan) dengan moderator Prof Dr Firdausyam (Unas) .
Menurut Bang Doel, harapan dan tuntutan disegerakannya tindakan di Mahkamah Internasional itu harus disuarakan kendati kendati Menkopolhukham Mahfud MD menghindari terbentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF)) dan hanya mengandalkan Komnas HAM.

Baca Juga:  Brand Pakaian Muslim DEHAWA-Kantor Hukum Yuking Sumbang ADP

Dalam klausula HAM PBB /UNO, kata Bang Doel, dinyatakan tegas bahwa kebersamaan hak hidup tiap insan dilindungi sekalipun menjelang hukuman wafat final, apalagi terhadap kesalahan 6 korban tanpa konfirmasi langsung disiksa dan dibunuh Polri.
Jenazah dimandikan dan Polri tak berhak mengotopsi jenazah tanpa persetujuan Keluarga apalagi mengklaim korban milik Polri sehingga keluarga korban dilarang membawa jenazah untuk dimandikan oleh ahli waris keluarga.
“Kenapa Polri menangkap semena-mena dan tanpa surat tugas, menyiksa, membunuh padahal korban bukan penjahat, bahkan yang difitnah melawan terjadi saling tembak? Apakah 4 buronan yang lolos akan menyusul?,” katanya.
Kaidah Hukum menyatakan seseorang bersalah hanya atas keputusan pengadilan. Sementara korban sama sekali tidak tahu jika yang membuntuti mereka adalah polisi karena mereka tidak berseragam. Dan dalam kondisi diserang, tentu saja korban berhak membela diri. MAHDI/S2

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan