Habis Front Pembela Islam, Terbitlah Front Persatuan Islam

  • Bagikan
fpi
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS—Bak pepatah habis Front Pembela Islam terbilah Front Persatuan Islam. Hanya beberapa jam setelah pemerintah membubarkan Front Pembela Islam (FPI), sejumlah tokoh langsung mendeklarasikan Front Persatuan Islam Rabu, 30 Desember 2020, sore.
Mereka adalah Habib Abu Fihir Alattas, KH. Tb. Abdurrahman Anwar, KH. Ahmad Sabri Lubis, H. Munarman SH MH, KH. Abdul Qadir Aka, KH. Awit Mashuri, Ust. Haris Ubaidillah, Habib Idrus Al Habsyi, Ust. Idrus Hasan, Habib Ali Alattas SH, Habib Ali Alattas, SKom, H. I Tuankota Basalamah, Habib Syafiq Alaydrus, SH, H. Baharuzaman SH, Amir Ortega, Syahroji, H. Waluyo, Joko, dan M. Luthfi, S.H.

Deklarasi tersebut dilakukan sekaligus mengeluarkan pernyataan resmi yang dalam waktu singkat telah vira di media sosial, tentu dengan berbagai response dari berbagai kalangan termasuk para tokoh-tokoh nasional.
Dalam pernyataannya disebutkan bahwa pembubaran organisasi masyarakat maupun partai politik sudah pernah terjadi pada era Nasakom, pada era Nasakom tersebut sasaran pembubaran juga adalah Ormas dan Parpol yang menentang terhadap Rezim Nasakom, terutama Ormas dan Parpol Islam. Jadi pelarangan Front Pembela Islam (FPI) saat ini adalah merupakan De Javu alias pengulangan dari Rezim Nasakom yang lalu.

DomaiNesia

Para deklarator menilai Keputusan Bersama melalui enam Instansi Pemerintah sebagai bentuk pengalihan issue dan obstruction of justice (penghalang-halangan pencarian keadilan) terhadap peristiwa pembunuhan 6 anggota FPI dan bentuk kedzaliman yang nyata terhadap Rakyat sendiri.

Baca Juga:  FPI Jelaskan Kondisi Jenazah 6 Syuhada Laskar FPI

Keputusan Bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri dan BNPT merupakan pelanggaran terhadap Konstitusi Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, Pasal 24 UndangUndang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Putusan Mahkamah Konstitusi 82/PPU-XI/2013.

“Bahwa hak berserikat adalah Hak Asasi Manusia yang hanya boleh dikurangi dalam keadaan darurat. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2014 jo. UU No. 16 Tahun 2017 Pasal 80, bahwa Keputusan bersama enam Instansi Pemerintah adalah tidak berdasar hukum,” ujar pernyataan tersebut.
Hal ini karena, Pasal 80 hanya mengatur Ormas berbadan hukum, dan itupun melalui pencabutan status badan hukum.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 82/PPU-XI/2013, dalam pertimbangan hukum halaman 125 menyatakan, “Suatu ormas dapat mendaftarkan diri di setiap tingkat instansi pemerintah yang berwenang untuk itu. Sebaliknya berdasarkan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat, suatu Ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapat pelayanan dari pemerintah (negara), tetapi tidak dapat menetapkan Ormas tersebut Ormas terlarang, atau negara juga tidak dapat melarang kegiatan Ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau melakukan pelanggaran hukum.”

Baca Juga:  BAZNAS Siap Layani Zakat Pejabat Negara

“Dengan demikian pelarangan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku,” tegas pernyatan tersebut.
Karena Keputusan Bersama tersebut adalah melanggar konstitusi dan bertentangan dengan hukum, secara substansi Keputusan Bersama tersebut tidak memiliki kekuatan hukum baik dari segi legalitas maupun dari segi legitimasi.

“Kepada seluruh pengurus, anggota dan simpatisan Front Pembel Islam di seluruh Indonesia dan mancanegara, untuk menghindari hal-hal yang tidak penting dan benturan dengan rezim dzalim maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam untuk melanjutkan perjuangan membela Agama, Bangsa, dan Negara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 HERS/S1

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan