MUI: Langkah Membubarkan FPI Tidak Tepat

  • Bagikan
amirsyah MUI
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS–Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai menilai langkah pemerintah membubarkan Front Pembela Islam (FPI) tidak tepat. Pemerintah seharusnya mengedepankan musyawarah.
Demikian pernyataan Sekretaris Jenderal Amirsyah Tambunan dan Wakil Sekjen MUI Anwar Abbas, Kamis, 31 Desember 2020.
Menurut Amsirsyah, pembinaan merupakan jalan tengah dalam melaksanakan amanat konstitusi dibanding melakukan pembubaran.
“Pembinaan lebih baik ketimbang pembubaran,” kata Amirsyah dalam keterangan tertulisnya.
Pembubaran FPI, katanya, tidak menunjukkan pemerintah bekerja secara konstitusi. Sebab, pembubaran itu pekerjaan yang sangat instan bagi kelas pemerintah.
“Dengan kata lain, semangat membina melalui dakwah dilakukan dengan merangkul bukan memukul,”katanyaAmirsyah.
Pemerintah dapat mengedepankan pendekatan yang lebih humanis melalui dialog dalam menyikapi persoalan FPI.
Apalagi dalam kiprahnya sebagai ormas Islam, l FPI tak jarang terlibat dalam setiap aksi kemanusiaan, sosial kebencanaan yang terjadi di tanah air.
Namun, Amirsyah mendukung setiap kebijakan yang menjadi keputusan pemerintah, terutama mengantisipasi aksi dan reaksi yang harus seimbang (moderat), kaitannya menangkal dan mencegah segala bentuk yang mengarah kepada kekerasan baik secara fisik maupun verbal.
Dia berharap setiap kebijakan yang diputuskan pemerintah dilakukan dengan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat mewujudkan rasa adil bagi semua pihak.
Pascapembubaran FPI, Amirsyah juga mengajak semua pihak untuk menahan diri dan mengormati proses hukum yang berlaku.
Senada dengan Amirsyah, Wakil Ketua MUI Anwar Abbas mengatakan seharusnya musyawarah dikedepankan dalam menyelesaikan persoalan itu.
“Seharusnya perbedaan pendapat diselesaikan dengan bermusyawarah supaya bisa ditemukan permufakatan. Kalau enggak ketemu juga, bergeser ke pendekatan hukum, baru dibawa ke pengadilan. Enggak selesai juga, ada pendekatan keamanan. Nah ini kan langsung saja ke pendekatan hukum dan keamanan,” kata dia sebagaimana dilansir Republika.co.id, Kamis, 31 Desember 2020.
Persoalan FPI ini , kata dia, sebetulnya karena berbeda pendapat dengan pemerintah. FPI juga bukan perampok ataupun koruptor. Namun, dia melihat, ada kesamaan antara FPI dan Presiden Joko Widodo.
“Kalau Jokowi revolusi mental, kalau HRS (Habib Rizieq Shihab) revolusi akhlak. Menurut saya, itu serupa. Meski ada perbedaan, bagi saya sama, cuma gayanya berbeda. Yang satu di pemerintahan, yang satu tidak. Niatnya sama, cara menyelesaikannya berbeda. Ketika kepentingannya beda, terjadilah perbedaan,” katanya.
Anwar mengingatkan musyawarah sudah menjadi budaya bangsa. Apalagi Indonesia bukanlah negara otoriter. Dia pun mengajak pejabat pemerintah untuk membuka dirinya dan siap melakukan diskusi atau dialog.
“Bermusyawarah itu sudah jadi budaya bangsa kita, lalu kenapa itu ditinggalkan? Sekarang ini yang diperjuangkan adalah kepentingan mereka (politisi). Jadi menurut saya harus ada reorientasi dalam bidang politik

Baca Juga:  14 Tahun Terbunuhnya Munir, Polri Didesak Bentuk Tim Khusus

Anwar menyebut Sila ke-4 Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Karena itu, perlu ada dialog antara pihak pemerintah dan FPI.
Demikian pula Pasal 28 UUD 45, yang menyebutkan tentang kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul.
“Jadi bukan membubarkan. Tetapi ini kok dibubarkan, menurut saya, itu bertentangan dengan UUD 45, dengan konstitusi. Jadi kesimpulan saya, negara ini negara demokrasi tetapi lonceng kematian demokrasi sudah mulai terdengar. Mendengung. (Demokrasinya) belum mati, karena baru lonceng kematian. Sebelum mati harus dicegat, harus diobatin, bagaimana obatinnya, selesaikan perbedaan pendapat dengan bermusyawarah,” tegasnya. DBS/S1

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan