Sidang Perdana Praperadilan Habib Rizieq, 1500 Aparat Dikerahkan

  • Bagikan
sidang habib rizieq
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS–Ribuan aparat dikerahkan guna mengawal jalannya sidang  Habib Rizirq Shihab di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Senin, 4 Januari 2021.

Gugatan ini terkait dengan penetapan tersangka dan penahanan Habib Rizieq Shihab di kasus kerumunan massa di Petamburan, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

DomaiNesia

Sebanyak 1.500 personel gabungan TNI/Polri, Satpol PP hingga petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) PN Jaksel dikerahkan.

Meski demikian persidangan Habib Rizieq tidak mengganggu jalannya sidang-sidang lain di PN Jaksel.

Kepala Humas PN Jaksel Suharno mengatakan, selain persidangan Habib Rizieq ada pula sidang-sidang lainnya yang digelar pada hari ini.

“Ada banyak sekali agenda sidang selain sidang praperadilan Habib Rizieq hari ini. Dan semuanya tak ada yang terganggu ataupun terhambat, semua berjalan normal seperti biasanya,” katanya.

Sidang perdana berisi agenda pembacaan materi permohonan gugatan. Sidang dimulai pukul 10.00 WiB dan sempat diskors pukul 13.00 WIb

Hal itu diputuskan hakim yang memimpin jalannya sidang praperadilan, Akhmad Sayuti, setelah mempertimbangkan permintaan pemohon, yaitu tim kuasa hukum Rizieq Shihab untuk memperbaiki dan menambahkan surat permohonan praperadilan.

Baca Juga:  Ormas Keagamaan Minta RUU HIP Dicabut

“Oleh karena pemohon ada perbaikan dan penambahan surat permohonan dan tidak mengubah substansi, tapi karena formatnya berbeda, kita satukan kembali. Untuk itu, kita kasih waktu sampai pukul 13.30 WIB,” ujar Sayuti di Ruang Sidang Utama Prof. H. Oemar Seno Adji Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Tim kuasa hukum Habib Rizieq menyampaikan keberatan atas langkah Polda Metro Jaya menetapkan pimpinan FPI itu sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. 
Pengacara Habib Rizieq, M Kamil Pasha mengatakan, ada sejumlah alasan permohonan praperadilan itu dilakukan.  

Salah satunya terkait kekaburan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus kerumunan di Petamburan lantaran dalam hajatan pernikahan putri Habib Rizieq, Syarifah Najwa Shihab. Kamil Pasha mengatakan, pihak keluarga Habib Rizieq pada acara tersebut hanya membuat undangan terbatas, tak lebih dari 17 undangan.

Baca Juga:  KPK: Menpora Diduga Terima Rp1,5 Miliar

“Saat bersamaan pihak DPP FPI juga membuat acara maulid, yang juga mengundang Pemohon (Habib Rizieq, red). Bahwa acara pernikahan tersebut disetujui dan dihadiri oleh pihak KUA Tanah Abang, serta acara maulid diketahui dan disetujui oleh pihak Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat,” ujarnya saat membacakan permohonan gugatan praperadilan di PN Jaksel, tesebut. 

Namun, tak disangka-sangka banyak umat hadir dan terpaksa panitia pun meminta hadiri yang terlanjur hadir menerapkan protokol kesehatan. 

Panitia membagikan masker dan malahan BPBD DKI Jakarta selaku bagian Satgas Covid-19 DKI mendukung pembagian masker itu, termasuk Dishub DKI yang menutup Jalan KS Tubun demi terciptanya jaga jarak. 

“Namun, Pemprov DKI Jakarta tetap menganggap acara itu melanggar Pergub DKI sehingga memberikan sanksi administratif kepada Pemohon sebesar Rp50.000.000, yang sudah dibayar Pemohon. Meski begitu, termohon (penyidik Polda Metro Jaya) tetap memproses peristiwa itu,” katanya. 

Selanjutnya, tentang locus delicti-nya juga pada tahap penyelidikan disebutkan Jalan Paksi Petamburan III, Tanah Abang, Jakarta Pusat sedangkan saat penyidikan disebutkan berbeda, yakni di Jalan Tebet Utara, Tebet, Jakarta Selatan. 

Baca Juga:  Kebangkitan Majlis Talim Tuli Indonesia di Masjid Umar bin Khattab

Oleh karena itu, kata Kamil Pasha, bagaimana bisa pembuktian itu dilakukan pada tempat dan waktu yang berbeda itu. 

Lalu, pasal 160 KUHP yang dikenakan pada Habib Rizieq pun saat penyelidikan tak disebutkan, tetapi baru ada saat penyidikan. 

“Dalam tahap penyelidikan hanya terdapat 2 Pasal saja, Pasal 93 Jo. Pasal 9 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan/atau Pasal 216 KUHP, tiba-tiba dalam penyidikan diselipkan Pasal 160 KUHP,” terangnya. 

Karena itu, masuknya pasal 160 KUHP pada penyidikan dipertanyakan dengan serius. Sedangkan tentang pasal di UU kekarantinaan kesehatan, Habib Rizieq pun tak bisa dikenakan pasal itu karena di Indonesia diberlakukan sistem PSBB dengan sanksi denda administratif, bukan menerapkan sistem kekarantinaan kesehatan dalam menangani Covid-19. DBS/S1

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan