Fahri Hamzah Minta Risma Kerjakan yang Jadi Kewenangannya

  • Bagikan
Politis Partai Gelora/mantan Ketua DPR Fahri hamzah. Foto: Ist
Politis Partai Gelora/mantan Ketua DPR Fahri hamzah. Foto: Ist
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS–Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Fahri Hamzah meminta Menteri Sosial (Mensos) Risma untuk bekerja membenahi sektor yang menjadi kewenangannya, yang wilayah kerjanya menyangkut seluruh negeri, bukan hanya DKI.

Dia mengingatkan cara kerja antara saat Risma menjadi Wali Kota Surabaya dan saat menjadi Mensos sangatlah berbeda.

DomaiNesia

“Perbedaan tidak saja pada filosofi, skala, juga metode. Menteri Tidak dipilih tapi ditunjuk, kerja sektoral saja dan berlaku di seluruh negeri. Walikota dipilih, non sektoral tapi terbatas kota #MenSOS,” kata Fahri dalam akun Twitternya @fahrihamzah, Rabu, 6 Januari 2021.

Blusukan yang dilakukan Risma ke kawasan kumuh di Jakarta, menurut dia, tidaklah benar dan tidak sesuai sehingga harus ada staf yang mengingatkannya.

Baca Juga:  Pemanggilan Anies oleh Polri Tidak Wajar dan Sarat Politis

Menurut Fahri, apa yang dilakukannya, menurut tidak sesuai. “Staf-nya bu Risma harus kasi tau beliau beda jadi walikota dan Menteri,” kata Fahri dalam cuitan di akun twitter pribadinya @fahrihamzah .

“Gini deh, kalian sampaikan ke bu Mentri, krisis ini akan panjang. Karena ketimpangan, kemungkinan di daerah terpencil akan makin sulit. Tapi, orang desa gak ribut. Memang yang bahaya orang miskin kota, ada politik ada kelas menengah yang advokasi. Tapi kerja pakai data,”tulisnya.

twitter fahrihamzah

Sebetulnya, kata Fahri, dia tak ingin menulis tentang hal tersebut, tapi melihat ondisi penjilat dan birokrasi yang jahat, dia memilih menulis. Agar bekerja baik, Risam diingatkan untuk menggunaka data.

Baca Juga:  Jakarta Keluar dari 10 Besar Kota Termacet di Dunia

“Tadinya aku gak mau tulis tapi ya salah…kemiskinan itu bukan di Jakarta tapi di daerah terpencil sana…itu rakyat bunuh diri, bunuh keluarga, ada ibu bunuh 3 anaknya karena mlarat. Tapi para penjilat dalam birokrasi ini jahat. Tega amat sih. Ayolah mulai dari data,” ujar Fahri.

Menurut Fahri, cara blusukan yang benar adalah dengan menganalis data beserta konsep untuk selanjutnya dilaporkan ke Presiden dan didengar oleh DPR RI. Jika mendapat kritik, Kemensos bersama DPR bisa melibatkan publik untuk menampung berbagai masukan.

“Kalau ada data, analisa, keluar konsep, lapor presiden, hearing di @DPR_RI muncul kritik, muncul koreksi, publik nimbrung lalu bikin kesimpulan akhir, lalu eksekusi secara massif nasional melalui jalur-jalur struktural. Barulah masalah selesai. Itu kerja negara bukan kerja media,” jelasnya. HERS/S2

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan