Prof Mudzakir Pertanyakan Kesalahan Habib Rizieq Shihab hingga Sebabkan Darurat Kesehatan

  • Bagikan
IMG 20210108 WA0000
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS–Pakar hukum pidana hukum pidana, Prof Mudzakir, mempertanyakan dalam hal apakah Habib Rizieq Shihab melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kedarutan kesehatan saat ada acara di Petamburan, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Hal itu diungkapkan Mudzakir sebagai salah satu bagian dari keterangannya secara virtual dalam sidang praperadilan penetapan tersangka Habib Rizieq Shihab, di PN Jakarta Selatan, Kamis, 7 Januari 2021. Sidang dipimpin Hakim Tunggal Ahmad Sayuti

DomaiNesia

“Harus dibuktikan juga adanya kedaruratan kesehatan masyarakat itu semata-mata disebabkan karena adanya orang, dalam hal ini yang dinyatakan sebagai tersangka (Habib Rizieq) tidak mematuhi
penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan,” kata Mudzakir merupakan saksi ahli yang dihadirkan pihak HRS.

Menjelaskan tentang ketentuan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantiaan Kesehatan, Mudakir mengatakan saat ada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal itu, harus dilihat dalam satu konteks unsur-unsur dari pasal itu.

Baca Juga:  Kapal Yunicee Tenggelam di Perairan Gilimanuk

“Mana yang dapat dikualifikasikan unsur pokok dari tindak pidana Pasal 93. Ahli menjelaskan unsur pokok dalam tindak pidana Pasal 93 itu terkait dengan kekarantinaan. Adapun rujukannya Pasal 9 Ayat 1 yang isinya, setiap orang wajib mematuhi penyelanggaraan kekarantinaan kesehatan,” ujarnya.

Menurut dia, kekarantinaan itu dasarnya harus ada penyelenggaraan kekarantinan, dimana objeknya berarti karantina. Karantina sendiri berarti lockdown pada suatu kota, wilayah, ataupun lokasi tertentu.

Prinsipnya dalam lokasi tertentu itu tidak boleh ada kegiatan keluar masuk, maka diblokir semuanya supaya tidak ada keluar masuk. Karena kalau ada keluar masuk dimungkinkan keluarnya penyakit dari lokasi itu.

“Esensi dari pelanggaran kekarantinaan berarti adanya yang keluar masuk di lokasi itu tanpa izin, baik dari dalam ke luar maupun luar ke dalam,” katanya.

Sedangkan terkait menghalang-halangi berarti adanya perbuatan yang menghalangi untuk menutup atau mengkarantina suatu wilayah tersebut, sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan.

Baca Juga:  TKN Tak Peduli Rekomendasi Ijtima Ulama III

“Jadi, menurut ahli dengan konstruksi Pasal 93 yang harus dibuktikan itu akibat dahulu. Akibatnya apa maka sehingga menyebabkan. Akibatnya itu harus ada kedaruratan kesehatan, karena dalam tindak pidana ini tindak pidana formil materil,” jelasnya.

Menurut dia, unsur formil dalam pelanggaran pasal itu berarti tidak mematuhi pelanggaran kekarantinaan kesehatan atau menghalangi kekarantinaan kesehatan. Namun, keduanya bakal menimbulkan akibat yang dinamakan kedaruratan kesehatan.

Artinya, konstruksi Pasal 93 itu bisa dilihat melalui teori kausalitas atau sebab-akibat.

Sebabnya tidak mematuhi penyelanggaran kekarantinaan kesehatan atau menghalang-halangi penyelanggaraan kekarantinaan kesehatan berakibat adanya kedaruratan kesehatan masyarakat.

Maka itu, harus dibuktikan juga adanya kedaruratan kesehatan masyarakat itu semata-mata disebabkan karena adanya orang, dalam hal ini yang dinyatakan sebagai tersangka (Habib Rizieq) tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehtaan.

Jadi harus ada kausalitas, tidak mematuhi kekarantinaan kesehatan akibatnya adalah terjadi kedaruratan kesehatan dan kedaruratan kesehatan itu semata-mata disebabkan karena adanya orang tersangka tadi tidak mematuhi penyelanggaraan kesehatan,” imbuhnya.

Baca Juga:  Dukung SBM, TP Link Indonesia Gelar Roadshow

” Mana kala ada orang tidak mematuhi kekarantinaan tapi tidak berakibat pada kedaruratan kesehatan, bisa disebutkan orang itu tidak masuk pada klasifikasi Pasal 93,” tegasnya.
Begitu juga saat terjadi kedaruratan kesehatan tapi bukan disebabkan oleh tersangka, melaikan karena sebab lainnya.

“Jadi, dalam teori kausalitas harus ada kausalitas karena dialah lahirlah kedaruratan kesehatan masyarakat dan kedaruratan kesehatan masyarakat terjadi karena perbuatan dia,” katanya.

Dia menegaskan saat ada seseorang dijadikan tersangka dan dikenakan Pasal 93 maka dua alat bukti itu harus mengacu pada adanya kedaruratan kesehatan dan sebab-sebab kedaruratan kesehatan itu semata-mata disebabkan karena perbuatan orang yang dijadikan tersangka itu.

Sidang dilanjutkan Jumat, 8 Januari 2021, dengan agenda mendengar keterangan saksi ahli Polda Metro Jaya. DBS/S1

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan