Komnas HAM: Tewasnya Laskar FPI Merupakan Pelanggaran HAM

  • Bagikan
IMG 20210108 WA0006
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS–Komite Nasional Hak Azasi Manusia ( Komnas HAM) menyatakan tewasnya 4 orang Laskar FPI merupakan pelanggaran HAM.

Demikian ditegaskan Komnas HAM saat memaparkan hasil investigasi peristiwa tewasnya 6 Laskar FPI pada 27 November 2020 di Jakarta, dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat, 8 Januari 2021.

DomaiNesia

Sejumlah televisi swasta pun melakukan siaran langsung jumpa pers yang dapat diakses publik.

Komnas HAM memaparkan bukti-bukti yang mereka temukan mulai dari temuan di lapangan, voice note, hingga screenshot CCTV. 

Komnas HAM juga telah memeriksa polisi, keluarga korban, pihak FPI, hingga saksi di lokasi, serta memanggil sejumlah ahli.

Menurut Komnas HAM, memang ada peristiwa pembuntutan terhadap Habib Rizieq oleh polisi pada saat itu.

“Terdapat 6 orang meninggal dunia dalam 2 konteks peristiwa yang berbeda,” kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam.

Konteks Pertama: ada baku tembak antara Laskar FPI dan Polisi.
Konteks kedua: 4 Laskar FPI Tewas

Choirul menjelaskan, konteks yang pertama terjadi di Jalan Internasional Karawang hingga diduga mencapai Km 48 Tol Cikampek.

Baca Juga:  HUT RI, McDonalds Luncurkan Program Seru dan Menu Terbatas Citra Lokal

Komnas HAM menyebut ada saling serang dan baku tembak antara laskar FPI dan polisi. Dua orang laskar FPI tewas di momen peristiwa ini.

“Substansi konteksnya merupakan peristiwa saling serempet antarmobil dan saling serang antarpetugas dan laskar FPI bahkan dengan menggunakan senjata api,” jelasnya.

Untuk konteks kedua (4 Laskar FPI Tewas), terjadi setelah KM 50 Tol Cikampek. Sebanyak 4 orang Laskar FPI yang masih hidup dibawa oleh polisi dan kemudian ditemukan tewas.

“Sedangkan terkait peristiwa Km 50 ke atas, terdapat 4 orang yang masih hidup dalam penguasaan petugas resmi negara yang kemudian ditemukan tewas sehingga peristiwa tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia,” kata Choirul Anam.

Choirul Anam menyebut tewasnya 4 Laskar FPI pasca Km 50 merupakan peristiwa unlawful killing.

“Penembakan sekaligus terhadap 4 orang dalam 1 waktu tanpa ada upaya lain yang dilakukan untuk menghindari semakin banyaknya jatuh korban jiwa mengindikasikan adanya tindakan unlawful killing terhadap 4 orang anggota laskar FPI,” ungkapnya.

Baca Juga:  Refly Harun: Ada yang Ingin Singkirkan Novel Baswedan

Sebagaimana diketahui, tewasnya 6 Laskar FPI tersebut menyita banyak perhatian publik dalm dan luar negeri.
Berbagai kecaman datang dari berbagai kalangan, termasuk tuntutan membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional dan pembentukan Tim Investigasi Independen.
Presiden menolak dibentuk nya tim independen.

Komnas HAM sendiri bergerak cepat melakukan investigasi. Kasus ini kemudian diambil alih Bareskrim Mabes Polri.

Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya profesional dan transparan dalam pengusutan insiden ini serta melibatkan pihak eksternal.

Salah satu bentuknya adalah dengan melibatkan pihak eksternal ketika rekonstruksi kejadian.

Dalam prosesnya, Komnas HAM telah memeriksa Kapolda Metro Jaya Irjen Fadli Imran hingga Dirut Jasa Marga, Subakti Syukur. Pihak Jasa Marga dipanggil karena CCTV di lokasi mati saat kejadian tersebut.

Komnas HAM juga memanggil dokter yang mengotopsi jenazah 6 Laskar FPI hingga memeriksa mobil yang dipakai saat kejadian. Mobil yang diperiksa yaitu Chevrolet yang rusak di ban bagian depan, Avanza Silver dengan lubang menganga di kaca, serta mobil Avanza Silver kedua yang tidak mengalami kerusakan.

Baca Juga:  Persatuan Islam Kecam Polisi Tembak Mati FPI

Dari pihak keluarga 6 Laskar FPI, mereka menyerahkan foto dan video jenazah sebagai bukti ke Komnas HAM.

Keluarga 6 laskar FPI sempat disebut merestui adanya otopsi ulang jenazah namun pada akhirnya Komnas HAM tidak melakukan autopsi ulang.

Pada akhir Desember 2020 lalu, Komnas HAM merilis hasil investigasi sementara soal insiden ini. Salah satu temuannya adalah soal 7 proyektil peluru dan 4 selongsong di sekitar lokasi kontak tembak.

Komnas HAM lalu meminta keterangan ahli balistik dan ahli forensik. Selain itu, Komnas HAM juga menggelar rekonstruksi pada 4 Januari 2021.

Selama proses pengusutan, Komnas HAM mengantongi rekaman suara terkait peristiwa ini. Komnas HAM juga menganalisis 8.000 lebih video.
Publik masih menunggu kelanjutan kasus ini, dan berharap dibuka seluas- luasnya. HERS/ S1

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan