Akhirnya RUU HIP, Ketahanan Keluarga, Jabatan Hakim, dan Bank Indonesia dikeluarkan dari Prolegnas

  • Bagikan
IMG 20210117 WA0001
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS– Dua UU yang kontrovesial dan banyak diprotes masyarakat : RUU kontroversial, yakni RUU Haluan Ideologi Pancasila dan RUU Ketahanan Keluarga akhinya dikeluarkan DPR dari dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2021.

Selain itu, 2 UU juga dikeluakan dari Prolegnas yakni RUU Jabatan Hakim yang diusulkan Komisi III  dan RUU Bank Indonesia yang diusulkan Badan Legislasi DPR.

DomaiNesia

“Empat RUU ini yang tadi kami sepakati juga dengan pemerintah untuk dikeluarkan (dari Prolegnas 2021),” kata Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas dalam Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, Kamis malam, 14 Januari 2021.

RUU HIP sebelumnya banyak diprotes lantaran dianggap ingin memeras Pancasila menjadi trisila dan ekasila. Selain itu, sejumlah kelompok juga mempersoalkan tidak tercantumnya Tap MPRS XXV/1966 yang melarang ideologi komunisme, Marxisme-Leninisme serta pembubaran Partai Komunis Indonesia.

Baca Juga:  Pernyataan Moeldoko, KAMI Beri Tanggapan Telak

Adapun RUU Ketahanan Keluarga dikritik karena dinilai akan terlalu mencampuri ranah privat. RUU ini juga dianggap tak memperhatikan keberagaman masyarakat Indonesia.

Sebagai ganti RUU HIP, pemerintah mengusulkan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. “Ada satu RUU tambahan untuk Prolegnas 2021, yaitu RUU tentang BPIP yang diusulkan oleh pemerintah,” kata Supratman.

RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) masuk daftar yang disepakati untuk dibawa ke paripurna DPR RI.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati 33 RUU dalam Prolegnas prioritas tahun 2021. Sebanyak 20 RUU merupakan usulan DPR, sembilan RUU usulan pemerintah, dua RUU usulan bersama pemerintah dan DPR, dan dua RUU usulan Dewan Perwakilan Daerah.

Baca Juga:  STII-OK OC Gelar Pelatihan Pembuatan Sabun Cair

Beberapa RUU kontroversial lain masih ada dalam dalam daftar Prolegnas prioritas 2021 diantaranya RUU Larangan Minuman Beralkohol yang dikritik karena dianggap bersinggungan dengan beberapa tradisi masyarakat.

“Pertama, ada 4 RUU yang dikeluarkan dari Prolegnas RUU Prioritas 2021. Satu, RUU tentang jabatan hakim yang diusulkan DPR dalam hal ini Komisi III; dua, RUU tentang Bank Indonesia yang diusulkan oleh Baleg ataupun DPR RI; tiga, RUU tentang HIP yang diusulkan oleh DPR; empat, RUU tentang Ketahanan Keluarga yang diusulkan oleh DPR dan anggota,” ujar Supratman sebelum pengambilan keputusan.

Keluarnya RUU HIP dan masuknya RUU BPIP menimbulkan perdebatan di antara anggota dewan hingga memberikan catatan. Namun, Supratman menyebut ada mekanisme pembahasan lanjutan, maka kemudian diambil keputusan Prolegnas Prioritas 2021 dibawa ke paripurna ke DPR. DBS/S2

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan