DPR Sesalkan Menag Hapus Bantuan Dana Operasional Pondok Pesantren

  • Bagikan
bukhari pks
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS–Anggota Komisi VII DPR RI Bukhori Yusuf menyesalkan kebijakan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menghapus Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk pendidikan pesantren pada tahun 2021 ini.
“Saya sangat menyesalkan keberpihakan menteri agama pada pesantren, madrasah/sekolah swasta sangat minim selama ini,” ujarnya di Jakarta, Selasa, 19 Januari 2021.
Padahal, kata Bukhori, pada tahun 2020 Menag telah menetapkan sebanyak 29.500 Madrasah Diniyah Taklimiyah (MDT), dan bantuan anggaran untuk pondok pesantren sebagai anggaran sebesar Rp 2,5 Triliun.
Politisi PKS ini menyarankan supaya Menag bisa melanjutkan bantuan pada instansi pendidikan tersebut. “Caranya memanfaatkan sumber pendanaan yang berasal dari Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN),” ungkapnya.
Karena itu perlu ada beberapa perbaikan pada regulasi, sehingga memungkinkan pesantren dan madrasah sekolah swasta untuk bisa mengakses dana tersebut.
“Kira-kira ada tidak ya regulasi yang bisa kita perbaiki dalam rangka madrasah/sekolah swasta ini, dimana mereka adalah etalase Menag bisa akses dana SBSN?,” katanya.
Bukhoi mengatakan hal tersebut perlu ditegaskan mengingat mereka juga memiliki hak sama memperoleh bantuan untuk operasional. Terlebih lagi, sumber dana tersebut berasal dari masyarakat, yakni dari dana jemaah haji.
“Lantas kenapa harus dikhususkan untuk sekolah/madrasah negeri semata? Saya mempertanyakan ini. Kemudian jika memang ada, saya pikir akan sangat bagus sekali,” jelasnya.
Untuk diketahui, sejak tahun 2009 Kementerian Agama dan sekarang BPKH telah menginvestasikan dana haji.
Hal tersebut dilakukan melalui instrumen SBSN termasuk Suku Dana Haji Indonesia (SDHI) dengan outstanding per Juni 2018 sebesar Rp 37,9 Triliun.
SBSN masih menjadi tumpuan utama BPKH dalam menginvestasikan dana haji dengan alasan prospek imbal hasil yang tinggi. Pojoksatu/S1

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan