Pemilik Pasar Muamalah Ditangkap, PBNU Minta Polisi Hati-Hati

  • Bagikan
zaim saidi
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS–Badan Reserse Kriminal (Breskrim) Polri menangkap pendiri pasa muamalah di Depok, Zaim Saidi, Selasa, 2 Februari 2021, malam.
Atas penangkapan itu, PBNU meminta polisi berhati-hati.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, penangkapan terhadap Zaim Saidi dilakukan oleh Sub Unit 4 Bareskrim. .

DomaiNesia

Dari infomasi yang berkembang di medsos, diketahui pasar muamalah di Jalan Raya Tanah Baru, Beji, Depok, Jawa Barat ini melakukan transaksi jual beli menggunakan mata koin dinar dan dirham.

Keberadaan pasar tersebut dapat dilacak dari riwayat digitalnya melalui berbagai pemberitaan dan publikasi sejak 2016.

Lurah Tanah Baru Zakky Fauzan mengatakan, pasar tersebut beroperasi dua pekan sekali pada hari Minggu. Pasar buka dari pukul 07.00 WIB hingga 11.00 WIB.

Barang-barang yang diperjualbelikan beraneka ragam, mulai dai pakaian hingga makanan dan minuman.

Zakky menyebut pemilik pasar tidak pernah mengajukan izin beroperasi secara resmi kepada pihaknya.

“Ke kami tidak ada izin resmi,” kata dia.

Terkait penangkapan tersebut, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Marsudi Syuhud, mengatakan polisi harus berhati-hati, dan jangan sampai polisi malah menjadi penghambat ekonomi. “Jangan sampai polisi menghambat ekonomi yang didorong pemerintah,” kata Marsudi pada Rabu, 3 Februari 2021.

Kepolisian, katanya, harus menjelaskan pelanggaran yang dilakukan pemilik pasar muamalah tersebut.

Menurut dia, pada dasarnya kegiatan ekonomi syariah didukung pemerintah dan juga ada peraturannya.

“Terlebih dulu polisi harus bisa menjelaskan ke publik, kegiatan apa yang melanggar hukum di Indonesia. Jangan sampai digebyah uyah (generalisasi), bahwa kegiatan muamalah melanggar hukum. Polisi harus menjelaskan hal ini,” ucap Marsudi sebagaimana dilansir Republika, Rabu, 2 Februari 2021.

Baca Juga:  Pecah! Sejuta Massa Hadiri Kampanye Prabowo Subianto

Menurut dia, pasar muamalah merupakan sebuah pasar untuk kegiatan bisnis ataupun jual beli atau kegiatan transaksi lainnya secara syariah. Kegiatan syariah sudah banyak kegiatannya digelar di Indonesia, karena Undang-Undang dan perangkat organisasinya sudah banyak, bahkan Pemerintah juga mendukung kegiatan syariah tersebut.

Dia melanjutkan, organisasi kemasyarakatannya sudah lengkap dari Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Syariah (IAEI) atau bahkan sampai organisasi Ekonomi, yang di dalamnya ada Presiden dan Wakil presiden.

Bahkan para menteri masuk di dalam kepengurusan MES, yang intinya adalah untuk mendukung kegiatan ekonomi syariah di Indonesia. “Kegiatan pasar muamalah di Depok yang penyelenggaranya ditangkap, saya harap Polisi harus hati-hati nangani kasus ini,” kata dia.

Sementara itu Zaim Saidi mengatakan menegaskan alat tukar yang digunakan dalam bertransaksi di sana adalah koin yang terdiri dari koin emas, koin perak, dan koin tembaga. Karena itu, alat tukar itu tak ada relevansinya dengan UU Mata Uang.

Zaim melalui akun Instagramnya mengklarifikasi hal itu sebab banyak orang yang menanyakan soal uang emas dan perak.

“Baik saya akan jelaskan dari satu aspek. Alat tukar yang digunakan dalam pasar itu adalah koin emas, koin perak, dan koin tembaga. Jadi itu bukan legal tender (alat pembayaran yang sah). Jadi tidak ada relevansinya dengan UU Mata Uang,” tulis Zaim, yang juga dikenal sebagai penulis buku Lawan Dolar dengan Dinar.

Baca Juga:  Stok Menurun, Relawan Siaga Ajak Sumbang Darah dan Lelang Sepeda

Koin-koin tersebut berbeda dengan dinar Irak atau dirham Kuwait yang merupakan legal tender. Dan hal itu terkait dengan UU Mata Uang, khususnya mata uang asing.

Berikut penjelasan lengkap Zaim Saidi di akun Instagramnya:

Alhamdulillah, karena sedang viral, makin banyak orang menanyakan dan ingin memiliki uang emas dsn perak, serta fulus tembaga.

Isi berita itu sendiri banyak ketidakbenarannya. Menjurus sebagai hoax. Para penanggapnya pun umumnya tak paham. Termasuk nara sumber yang harusnya menjelaskan.

Baik saya akan jelaskan dari satu aspek. Alat tukar yang digunakan dalam pasar itu adalah koin emas, koin perak, dan koin tembaga. Jadi itu bukan legal tender. Jadi tidak ada relevansinya dengan UU Mata Uang.

Dinar Iraq atau Dirham Kuwait, itu legal tender, jadi terkait UU Mata Uang. Itu mata uang asing. Arab atau bukan. Di pasar kami uang-uang kertas macam itu justru diharamkan.

Adapun alat tukar sunnah ini, seperti tertulis di atas koinnya adalah:

Perak

Emas

Fulus

Adapun terma dirham dan dinar tetap dipakai sebagai kata keterangan yang bermakna satuan berat.

Mithqal = dinar = 4.25 gr.

Jadi uang 1 emas adalah 4.25 gr emas, 22K

0.5 emas adalah uang emas 2.125 gr dst

Dirham = 14 Qirath = 2.975 gr

0.5 dirham = 7 qirath = 1.4875 gr

Dst

Adapun fulus penjelasannya ya alat tukar recehan.

Jadi dinar dan dirham itu bahkan bukan nama uang sunnah. Namanya mau diganti dengan rupiah atau ringgit atau tompel atau huik-huik, misalnya, bahkan dikasih nama cebong, ya boleh saja.

Baca Juga:  Prabowo Ajak Doakan Jemaah Haji

Dinar dan dirham adalah satuan berat. Nama uangnya emas dan perak. Titik.

Dari telaah kita yang membuat video yang viral itu rupanya buzzerp. Jadi wajar saja isinya ketululan dan Pitnah.

Tapi itu jalan Allah untuk membuat orang sejagad lebih paham dan mencari dinar dan dirham serta fulus.

La ilaha illaallah Muhammad Rasulullah.

Terkait penggunaan dinar dan dirham sebagai alat pembayaran, Bank Indonesia (BI) mengingatkan soal penggunaan uang rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diatur dalam UUD 1945 dan juga UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

“Seiring dengan adanya indikasi penggunaan alat pembayaran selain rupiah di masyarakat, Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 23 B UUD 1945 jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang, Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono, melalui keterangan tertulis, Kamis, 28 Januari 2021.

Bank Indonesia mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dan menghindari penggunaan alat pembayaran selain rupiah.

“Dalam hal ini kami menegaskan bahwa dinar, dirham atau bentuk-bentuk lainnya selain uang rupiah bukan merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI. BI mengajak masyarakat dan berbagai pihak untuk menjaga kedaulatan Rupiah sebagai mata uang NKRI,” ujarnya. DBS/S1

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan