Tidak Diberitakan Media Mainstream, Petisi Rakyat untuk Tewasnya Enam Laskar FPI Viral di Medsos

  • Bagikan
TP3
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS– Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) mengajukan petisi atas tewasnya 6 Laskar FPI melalui konperensi pers secara daring pada Senin, 1 Februai 2021.

Namun acara konperensi pers ini, menurut netizen, tidak diberitakan media maninstream. Sebab itu, netizen mengajak para pegiat medsos untuk memviralkan berita ini.

DomaiNesia

Ajakan tersebut cukup mendapat respon positif dari netizen. Acara dan isi petisi pun beredar dalam waktu singkat di medsos.

Selain webinar, konferensi pers tersebut juga digelar secara offline di Hotel Sofyan, Cikini, Jakarta Pusat dengan protokol kesehatan.

Tokoh yang hadir dalam acara itu antara lain mantan Ketua MPR Amien Rais, mantan Penasehat KPK Abdullah Hehamahua, Advokat senior Wirawan Adnan, aktivis perempuan Neno Warisman, wartawan senior Edy Mulyadi, Presiden KOMPI HM Mursalin, Pengurus Dewan Da’wah Taufik Hidayat, Ustaz Ansufri Idrus Sambo dan lainnya.

Sementara itu Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama (MUI) KH Muhyiddin Junaidi hadir melalui webinar.

Dalam konferensi pers tersebut, TP3 mengeluarkan petisi rakyat menuntut penuntasan kasus kematian enam warga sipil dalam ‘Tragedi KM 50’ pada 7 Desember 2020 lalu.

Bersama TP3, KH Muhyiddin menegaskan kembali dengan mengeluarkan tuntutan kedua agar semua pihak terutama para pemimpin untuk bisa mendengarnya.

Sambil membacakan ayat Al-Qur’an surat Al Anfal ayat 25, Kiai Muhyiddin mengingatkan agar semua pihak memberikan perhatian dalam kasus ini. Ayat tersebut berbunyi:

“Peliharalah diri kalian dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya,’ katanya.

“Fitnah, musiba,h akan menimpa umat manausia secara umum baik yang berdosa maupun yang tidak berdosa akibat banyaknya masyarakat tidak peduli terhadap kemunkaran,” jelas Kiai Muhyiddin.

Ketua Hubungan Kerja Sama Internasional PP Muhammadiyah itu mengatakan, petisi rakyat ini dibuat sebagai wujud cinta kepada bangsa Indonesia. “Kami berkewajiban secara moral mengingatkan semua pihak terutama kepada penguasa agar terhindar dari bahaya dan musibah,” ujar Kiai Muhyiddin.

Berikut isi lengkap petisi tersebut. DBS/S1

Petisi Rakyat untuk Penuntasan Peristiwa Pembunuhan 6 Laskar FPI oleh Aparat Negara FPI Yang Ditembak Polisi

Jakarta, 1 Februari 2021

Kepada Yth.:

*- Presiden Republik Indonesia*

*- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*

*Petisi Rakyat*

untuk

*Penuntasan Peristiwa Pembunuhan*

*Enam Laskar FPI*

oleh

*Aparat Negara*

Proses penyelidikan peristiwa pembunuhan atas enam warga sipil (Laskar FPI) yang terjadi pada 6-7 Desember 2020 masih jauh dari harapan dan justru cenderung berlawanan dengan kondisi objektif dan fakta-fakta di lapangan. Baik Polri maupun Komnas HAM telah memberikan laporan penyelidikan yang dapat dianggap menggiring opini menyesatkan dan menutupi kejadian yang sebenarnya.

Mencermati sikap Pemerintah dan sikap Komnas HAM RI, kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa pembunuhan terhadap enam laskar FPI merupakan pembunuhan secara langsung terhadap penduduk sipil oleh aparat negara yang didahului dengan penyiksaan dan dilakukan secara sistematik. Oleh karena itu kejahatan ini memenuhi kriteria sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime Against Humanity), sehingga merupakan Pelanggaran HAM Berat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Kejahatan sistematik ini terjadi didasarkan pada pra kondisi operasi kontra propaganda oleh Pemerintah melalui penggalangan opini, politik adu domba dan belah bambu diantara umat Islam dan rakyat Indonesia yang direpresentasikan oleh aparat hukum dan keamanan. Aparat negara diduga telah melakukan Pelanggaran HAM Berat melalui kebijakan keji, bengis dan diluar batas kemanusiaan, yang berujung pada hilangnya nyawa enam laskar FPI pada 7 Desember 2020.

Berdasarkan kesaksian dari Pengurus FPI, laskar FPI tidak memiliki senjata, tidak pernah melakukan penyerangan, sehingga dengan demikian tidak mungkin terjadi baku tembak. Karena itu banyak pihak, termasuk Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam laskar FPI meyakini yang terjadi adalah pembunuhan dan pembantaian yang direncanakan sebelumnya. TP3 menilai, apa pun alasannya, tindakan aparat negara sudah melampaui batas dan di luar kewenangan, yakni menggunakan cara-cara kekerasan di luar prosedur hukum dan keadilan, sehingga wajar disebut sebagai extrajudicial killing.

Tindakan brutal aparat pemerintah ini merupakan bentuk penghinaan terhadap proses hukum dan pengingkaran atas azas praduga tidak bersalah dalam penegakan hukum dan keadilan. Sehingga dapat dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan peraturan yang berlaku. Karena itu TP3 mengutuk dan mengecam keras para pelaku pembunuhan enam laskar FPI tersebut, termasuk atasan dan pihak-pihak terkait.

Dengan status sebagai Pelanggaran HAM Berat, maka pembunuhan enam laskar FPI merupakan pelanggaran terhadap Statuta Roma Tahun 1998 dan Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment yang telah diratifikasi melalui Undang Undang No.5 Tahun 1998. Karena itu proses hukumnya harus dilakukan melalui Pengadilan HAM sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2000.

Sampai saat ini, Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia belum memberikan pertanggungjawaban publik atas peristiwa pembunuhan enam Laskar FPI. Bahkan pemerintah tidak merasa perlu untuk menyampaikan permintaan maaf atau belasungkawa kepada keluarga korban. Hal ini merupakan pengingkaran terhadap hak-hak korban dan keluarganya yang semestinya dijamin oleh negara seperti terkandung dalam UU No.13 Tahun 2006 jo UU No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Baca Juga:  Di Tengah Pandemi, Tetap Gaya dengan Stylish APD

*TUNTUTAN*

Sehubungan dengan terjadinya pelanggaran HAM berat oleh aparat negara, maka TP3 bersama segenap komponen bangsa di seluruh Indonesia yang peduli terhadap penegakan hukum dan keadilan, serta pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, dengan ini mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Menuntut agar nama-nama para pelaku pembunuhan enam anggota Laskar FPI yang dilaporkan Komnas HAM kepada Presiden Republik Indonesia segera diumumkan.

2. Menuntut Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan untuk ikut bertanggungjawab atas tindakan sewenang-wenang aparat negara dalam peristiwa pembunuhan tersebut;

3. Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk memerintahkan Kapolri memberhentikan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran sebagai anggota Polri, sehingga proses hukum kasus pembunuhan enam anggota Laskar FPI dapat dilakukan secara obyektif, terbuka, dan berkeadilan.

4. Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyelidiki kasus pembunuhan atau pembantaian enam anggota Laskar FPI yang diduga kuat bukan sekadar pembunuhan biasa, tetapi terkait dengan persoalan politik kekuasaan;

5. Mendukung Tim Advokasi yang telah melakukan pelaporan kepada International Criminal Court di Den Haag dan Committee Against Torture di Geneva, serta mendesak kedua lembaga Internasional tersebut untuk segera melakukan langkah penyelidikan termasuk pemanggilan pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pembantaian enam laskar FPI sebagai tindak lanjut dari pelaporan Tim Advokasi tersebut.

6. Menuntut negara bertanggungjawab kepada para korban dan keluarganya, sesuai Pasal 7 UU No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam bentuk:

a. Memberikan keadilan kepada para korban dengan menghukum para pelaku pelanggaran;

b. Meminta maaf kepada para korban dan keluarganya dan mengakui adanya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 7 Desember 2020 yang menewaskan enam korban;

c. Memberikan layanan medis dan psikososial dengan cuma-cuma dan serta merta untuk korban lain peristiwa 7 Desember 2020 yang masih hidup;

d. memberikan kompensasi kepada para korban dan keluarganya melalui fasilitasi dari Lembaga Perlindungan Saksi & Korban (LPSK);

e. Merehabilitasi nama baik para korban yang sudah tewas dari labelling dan stigma yang dituduhkan kepada mereka secara sewenang-wenang.

7. Menuntut para pelaku pembunuhan 7 Desember 2020 untuk memberikan restitusi (ganti rugi oleh pelaku) kepada para korban dan keluarganya sesuai Pasal 7A UU No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kami mengajak berbagai lapisan masyarakat, segenap anak bangsa di seluruh tanah air, untuk mendukung dan bergabung dalam gerakan Petisi Rakyat ini, demi tegaknya hukum dan keadilan di bumi NKRI.

*Daftar Pendukung Petisi Rakyat*

1. Prof. DR. M. Amien Rais

2. KH DR. Abdullah Hehamahua

3. Dr. Busyro Muqoddas

4. KH. DR. Muhyiddin Djunaedi

5. Dr. Marwan Batubara

6. Prof. DR. Firdaus Syam

7. DR. Abdul Chair Ramadhan

8. Habib Muhsin Al-Attas, Lc.

9. Hj. Neno Warisman

10. Edy Mulyadi

11. Rizal Fadillah, SH

12. HM Mursalim R

13. Dr. Indra Matian

14. Abdul Malik SE, MM

15. KH DR. Buchori Muslim

16. DR. Syamsul Balda

17. DR. Taufik Hidayat

18. DR. HM Gamari Sutrisno, MPS

19. Ir. Candra Kurnia

20. Adi Prayitno, SH

21. Agung Mozin SH, MSi

22. KH Ansyufri Sambo

23. DR. Nurdiati Akma

*(Nomor 1 s.d 23 merupakan Anggota TP3 dan Inisiator Petisi Rakyat)*

24. KH. Abdul Rasyid Abdullah Syafi’I, Perguruan As-Syafi’iyah

25. Prof. DR. Daniel M. Rosyid

26. Natalius Pigai, Mantan Anggota Komnas HAM

27. DR. M.S Kaban, Mantan Menteri Kehutanan

28. Rocky Gerung

29. Dra. Hj.Marfuah Musthofa, M.Pd, Ketua PP Wanita Islam

30. Letjen TNI Purn Syarwan Hamid

31. Letjen TNI Purn Yayat Sudrajat

32. Mayjen TNI Purn Deddy S Budiman

33. Mayjen TNI Purn Soenarko.

34. Prof. DR. H. Sanusi Uwes, M.Pd

35. DR. Ir. H. Memet Hakim

36. Mayjen TNI Purn Robby Win Kadir

37. Prof. Dr. Muhammad Chirzin, M.Ag.

38. H. Memet Hamdan, S.H, M.Sc.

39. Radhar Tri Baskoro, S.E, MSi

40. Kolonel TNI Purn Sugeng Waras

41. Noor Alam, S.H. CN, MBA, MSc

42. DR. Hj Maria Zuraida M.Si

43. DR. Ir. H Arifien Habibie MS

44. Memet A. Hakim, S.H.

45. DR. TB. Massa Djafar, Akademisi

46. Ahmad Murjoko, S.Sos. M.Si., KB PII

47. DR. Muslim Muin, Dosen ITB

48. DR. Nurhayati Ali Assegaf, Partai Demokrat

49. DR. Muslim Mufti, M.Si, Ketua Dewan Tafkir PP PERSIS

50. Mayjen TNI Purn Budi Sujana

51. Brigjen TNI Purn Mahu Amin

52. Brigjen TNI Purn Dr Nasuka

53. Brigjen TNI Purn Poernomo

54. Adhie M Massardi

55. Zamzam Aqbil. R. SH., MH (Bantuan Hukum PERSIS)

56. DR. Ma’mun Murod Al-Barbasy, M.Si

57. Dindin S. Maolani, S.H.

58. DR. Masri Sitanggang

59. Djoko Edhi Abdurrahman, Mantan Anggota DPR RI

60. H. Heru Purwanto SH

61. Ir Sebastian Jaafar MH

62. Joko Sumpeno SH

63. Mustaris SH

64. Ir. Kelana Budi Mulia MEng.

65. Deni Apriandi SE SH MH

66. Ir H. Suroto MM

67. Djudju Purwantoro SH, MH

68. M. Gde Siriana Yusuf

69. Ir. Syafril Sofyan

70. Nur Aini Bunyamin, GBN

71. Taufik Bahaudin, UI Watch

72. Narliswandi (Iwan Piliang)

73. Ir. H. Irwansyah, UI Watch

74. Agus Muhammad Maksum, DDII Jatim.

75. Ust Yunus Maksum, Gamis Jatim

76. KH. Toha Yusuf Zakaria, PP Al Islah

77. Prof. DR Aminudin Kasdi, UNESA

78. Ir. Prihandoyo Kuswanto, Ketua Rumah Pancasila

79. Ust Mintardjo Wardana, Jatim

80. Gus Adi Purwadi, AMTB Jatim

81. KH Ahmad Dimyati, TPQ Miftahul Huda, Tulungagung

82. Ir. Asjhar Imron, MSc, MSE, PED, Surabaya

83. KH Muhammad Ma’mun, Tulung Agung

84. KH Gus Robert, Mojosari Mojokerto

85. Agus Lengky ST SH MM, Advokat.

Baca Juga:  JK : Fenomena HRS Lantaran Adanya Kekosongan Kepemimpinan Yang Mampu Serap Aspirasi Masyarakat

SRIBERNEWS– Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) mengajukan petisi atas tewasnya 6 Laskar FPI melalui konperensi pers secara daring pada Senin, 1 Februai 2021.

Namun acara konperensi pers ini, menurut netizen, tidak diberitakan media maninstream. Sebab itu, netizen mengajak paa pegiat medsos untuk memviralkan berita ini.

Ajakan tersebut cukup mendapat respon positif dari netizen. Acaa dan isi petisi pun beredar dalam waktu singkat di medsos.

Selain webinar, konferensi pers tersebut juga digelar secara offline di Hotel Sofyan, Cikini, Jakarta Pusat dengan protokol kesehatan.

Tokoh yang hadir dalam acara itu antara lain mantan Ketua MPR Amien Rais, mantan Penasehat KPK Abdullah Hehamahua, Advokat senior Wirawan Adnan, aktivis perempuan Neno Warisman, wartawan senior Edy Mulyadi, Presiden KOMPI HM Mursalin, Pengurus Dewan Da’wah Taufik Hidayat, Ustaz Ansufri Idrus Sambo dan lainnya.

Sementara itu Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama (MUI) KH Muhyiddin Junaidi hadir melalui webinar.

Dalam konferensi pers tersebut, TP3 mengeluarkan petisi rakyat menuntut penuntasan kasus kematian enam warga sipil dalam ‘Tragedi KM 50’ pada 7 Desember 2020 lalu.

Bersama TP3, KH Muhyiddin menegaskan kembali dengan mengeluarkan tuntutan kedua agar semua pihak terutama para pemimpin untuk bisa mendengarnya.

Sambil membacakan ayat Al-Qur’an surat Al Anfal ayat 25, Kiai Muhyiddin mengingatkan agar semua pihak memberikan perhatian dalam kasus ini. Ayat tersebut berbunyi:

“Peliharalah diri kalian dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya,’ katanya.

“Fitnah, musiba,h akan menimpa umat manausia secara umum baik yang berdosa maupun yang tidak berdosa akibat banyaknya masyarakat tidak peduli terhadap kemunkaran,” jelas Kiai Muhyiddin.

Ketua Hubungan Kerja Sama Internasional PP Muhammadiyah itu mengatakan, petisi rakyat ini dibuat sebagai wujud cinta kepada bangsa Indonesia. “Kami berkewajiban secara moral mengingatkan semua pihak terutama kepada penguasa agar terhindar dari bahaya dan musibah,” ujar Kiai Muhyiddin.

Berikut isi lengkap petisi tersebut. DBS/S1

Petisi Rakyat untuk Penuntasan Peristiwa Pembunuhan 6 Laskar FPI oleh Aparat Negara FPI Yang Ditembak Polisi

Jakarta, 1 Februari 2021

Kepada Yth.:

*- Presiden Republik Indonesia*

*- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*

*Petisi Rakyat*

untuk

*Penuntasan Peristiwa Pembunuhan*

*Enam Laskar FPI*

oleh

*Aparat Negara*

Proses penyelidikan peristiwa pembunuhan atas enam warga sipil (Laskar FPI) yang terjadi pada 6-7 Desember 2020 masih jauh dari harapan dan justru cenderung berlawanan dengan kondisi objektif dan fakta-fakta di lapangan. Baik Polri maupun Komnas HAM telah memberikan laporan penyelidikan yang dapat dianggap menggiring opini menyesatkan dan menutupi kejadian yang sebenarnya.

Mencermati sikap Pemerintah dan sikap Komnas HAM RI, kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa pembunuhan terhadap enam laskar FPI merupakan pembunuhan secara langsung terhadap penduduk sipil oleh aparat negara yang didahului dengan penyiksaan dan dilakukan secara sistematik. Oleh karena itu kejahatan ini memenuhi kriteria sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime Against Humanity), sehingga merupakan Pelanggaran HAM Berat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Kejahatan sistematik ini terjadi didasarkan pada pra kondisi operasi kontra propaganda oleh Pemerintah melalui penggalangan opini, politik adu domba dan belah bambu diantara umat Islam dan rakyat Indonesia yang direpresentasikan oleh aparat hukum dan keamanan. Aparat negara diduga telah melakukan Pelanggaran HAM Berat melalui kebijakan keji, bengis dan diluar batas kemanusiaan, yang berujung pada hilangnya nyawa enam laskar FPI pada 7 Desember 2020.

Berdasarkan kesaksian dari Pengurus FPI, laskar FPI tidak memiliki senjata, tidak pernah melakukan penyerangan, sehingga dengan demikian tidak mungkin terjadi baku tembak. Karena itu banyak pihak, termasuk Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam laskar FPI meyakini yang terjadi adalah pembunuhan dan pembantaian yang direncanakan sebelumnya. TP3 menilai, apa pun alasannya, tindakan aparat negara sudah melampaui batas dan di luar kewenangan, yakni menggunakan cara-cara kekerasan di luar prosedur hukum dan keadilan, sehingga wajar disebut sebagai extrajudicial killing.

Tindakan brutal aparat pemerintah ini merupakan bentuk penghinaan terhadap proses hukum dan pengingkaran atas azas praduga tidak bersalah dalam penegakan hukum dan keadilan. Sehingga dapat dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan peraturan yang berlaku. Karena itu TP3 mengutuk dan mengecam keras para pelaku pembunuhan enam laskar FPI tersebut, termasuk atasan dan pihak-pihak terkait.

Dengan status sebagai Pelanggaran HAM Berat, maka pembunuhan enam laskar FPI merupakan pelanggaran terhadap Statuta Roma Tahun 1998 dan Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment yang telah diratifikasi melalui Undang Undang No.5 Tahun 1998. Karena itu proses hukumnya harus dilakukan melalui Pengadilan HAM sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2000.

Sampai saat ini, Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia belum memberikan pertanggungjawaban publik atas peristiwa pembunuhan enam Laskar FPI. Bahkan pemerintah tidak merasa perlu untuk menyampaikan permintaan maaf atau belasungkawa kepada keluarga korban. Hal ini merupakan pengingkaran terhadap hak-hak korban dan keluarganya yang semestinya dijamin oleh negara seperti terkandung dalam UU No.13 Tahun 2006 jo UU No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Baca Juga:  Gempa Guncang Banten, Getaran Hingga Jakarta

*TUNTUTAN*

Sehubungan dengan terjadinya pelanggaran HAM berat oleh aparat negara, maka TP3 bersama segenap komponen bangsa di seluruh Indonesia yang peduli terhadap penegakan hukum dan keadilan, serta pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, dengan ini mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Menuntut agar nama-nama para pelaku pembunuhan enam anggota Laskar FPI yang dilaporkan Komnas HAM kepada Presiden Republik Indonesia segera diumumkan.

2. Menuntut Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan untuk ikut bertanggungjawab atas tindakan sewenang-wenang aparat negara dalam peristiwa pembunuhan tersebut;

3. Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk memerintahkan Kapolri memberhentikan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran sebagai anggota Polri, sehingga proses hukum kasus pembunuhan enam anggota Laskar FPI dapat dilakukan secara obyektif, terbuka, dan berkeadilan.

4. Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyelidiki kasus pembunuhan atau pembantaian enam anggota Laskar FPI yang diduga kuat bukan sekadar pembunuhan biasa, tetapi terkait dengan persoalan politik kekuasaan;

5. Mendukung Tim Advokasi yang telah melakukan pelaporan kepada International Criminal Court di Den Haag dan Committee Against Torture di Geneva, serta mendesak kedua lembaga Internasional tersebut untuk segera melakukan langkah penyelidikan termasuk pemanggilan pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pembantaian enam laskar FPI sebagai tindak lanjut dari pelaporan Tim Advokasi tersebut.

6. Menuntut negara bertanggungjawab kepada para korban dan keluarganya, sesuai Pasal 7 UU No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam bentuk:

a. Memberikan keadilan kepada para korban dengan menghukum para pelaku pelanggaran;

b. Meminta maaf kepada para korban dan keluarganya dan mengakui adanya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 7 Desember 2020 yang menewaskan enam korban;

c. Memberikan layanan medis dan psikososial dengan cuma-cuma dan serta merta untuk korban lain peristiwa 7 Desember 2020 yang masih hidup;

d. memberikan kompensasi kepada para korban dan keluarganya melalui fasilitasi dari Lembaga Perlindungan Saksi & Korban (LPSK);

e. Merehabilitasi nama baik para korban yang sudah tewas dari labelling dan stigma yang dituduhkan kepada mereka secara sewenang-wenang.

7. Menuntut para pelaku pembunuhan 7 Desember 2020 untuk memberikan restitusi (ganti rugi oleh pelaku) kepada para korban dan keluarganya sesuai Pasal 7A UU No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kami mengajak berbagai lapisan masyarakat, segenap anak bangsa di seluruh tanah air, untuk mendukung dan bergabung dalam gerakan Petisi Rakyat ini, demi tegaknya hukum dan keadilan di bumi NKRI.

*Daftar Pendukung Petisi Rakyat*

1. Prof. DR. M. Amien Rais

2. KH DR. Abdullah Hehamahua

3. Dr. Busyro Muqoddas

4. KH. DR. Muhyiddin Djunaedi

5. Dr. Marwan Batubara

6. Prof. DR. Firdaus Syam

7. DR. Abdul Chair Ramadhan

8. Habib Muhsin Al-Attas, Lc.

9. Hj. Neno Warisman

10. Edy Mulyadi

11. Rizal Fadillah, SH

12. HM Mursalim R

13. Dr. Indra Matian

14. Abdul Malik SE, MM

15. KH DR. Buchori Muslim

16. DR. Syamsul Balda

17. DR. Taufik Hidayat

18. DR. HM Gamari Sutrisno, MPS

19. Ir. Candra Kurnia

20. Adi Prayitno, SH

21. Agung Mozin SH, MSi

22. KH Ansyufri Sambo

23. DR. Nurdiati Akma

*(Nomor 1 s.d 23 merupakan Anggota TP3 dan Inisiator Petisi Rakyat)*

24. KH. Abdul Rasyid Abdullah Syafi’I, Perguruan As-Syafi’iyah

25. Prof. DR. Daniel M. Rosyid

26. Natalius Pigai, Mantan Anggota Komnas HAM

27. DR. M.S Kaban, Mantan Menteri Kehutanan

28. Rocky Gerung

29. Dra. Hj.Marfuah Musthofa, M.Pd, Ketua PP Wanita Islam

30. Letjen TNI Purn Syarwan Hamid

31. Letjen TNI Purn Yayat Sudrajat

32. Mayjen TNI Purn Deddy S Budiman

33. Mayjen TNI Purn Soenarko.

34. Prof. DR. H. Sanusi Uwes, M.Pd

35. DR. Ir. H. Memet Hakim

36. Mayjen TNI Purn Robby Win Kadir

37. Prof. Dr. Muhammad Chirzin, M.Ag.

38. H. Memet Hamdan, S.H, M.Sc.

39. Radhar Tri Baskoro, S.E, MSi

40. Kolonel TNI Purn Sugeng Waras

41. Noor Alam, S.H. CN, MBA, MSc

42. DR. Hj Maria Zuraida M.Si

43. DR. Ir. H Arifien Habibie MS

44. Memet A. Hakim, S.H.

45. DR. TB. Massa Djafar, Akademisi

46. Ahmad Murjoko, S.Sos. M.Si., KB PII

47. DR. Muslim Muin, Dosen ITB

48. DR. Nurhayati Ali Assegaf, Partai Demokrat

49. DR. Muslim Mufti, M.Si, Ketua Dewan Tafkir PP PERSIS

50. Mayjen TNI Purn Budi Sujana

51. Brigjen TNI Purn Mahu Amin

52. Brigjen TNI Purn Dr Nasuka

53. Brigjen TNI Purn Poernomo

54. Adhie M Massardi

55. Zamzam Aqbil. R. SH., MH (Bantuan Hukum PERSIS)

56. DR. Ma’mun Murod Al-Barbasy, M.Si

57. Dindin S. Maolani, S.H.

58. DR. Masri Sitanggang

59. Djoko Edhi Abdurrahman, Mantan Anggota DPR RI

60. H. Heru Purwanto SH

61. Ir Sebastian Jaafar MH

62. Joko Sumpeno SH

63. Mustaris SH

64. Ir. Kelana Budi Mulia MEng.

65. Deni Apriandi SE SH MH

66. Ir H. Suroto MM

67. Djudju Purwantoro SH, MH

68. M. Gde Siriana Yusuf

69. Ir. Syafril Sofyan

70. Nur Aini Bunyamin, GBN

71. Taufik Bahaudin, UI Watch

72. Narliswandi (Iwan Piliang)

73. Ir. H. Irwansyah, UI Watch

74. Agus Muhammad Maksum, DDII Jatim.

75. Ust Yunus Maksum, Gamis Jatim

76. KH. Toha Yusuf Zakaria, PP Al Islah

77. Prof. DR Aminudin Kasdi, UNESA

78. Ir. Prihandoyo Kuswanto, Ketua Rumah Pancasila

79. Ust Mintardjo Wardana, Jatim

80. Gus Adi Purwadi, AMTB Jatim

81. KH Ahmad Dimyati, TPQ Miftahul Huda, Tulungagung

82. Ir. Asjhar Imron, MSc, MSE, PED, Surabaya

83. KH Muhammad Ma’mun, Tulung Agung

84. KH Gus Robert, Mojosari Mojokerto

85. Agus Lengky ST SH MM, Advokat.

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan