Mendikbud, Mendagri, Menag Keluarkan SKB Menteri Terkait Seragam Sekolah

  • Bagikan
nadiem1
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS– Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas secara bersama-sama resmi menerbitkan SKB 3 Menteri terkait penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah negeri jenjang pendidikan dasar dan menengah secara virtual, di Jakarta, Rabu,3 Februari 2021.

Nadiem menyebutkan pertimbangan penerbitan SKB tersebut antara lain sekolah berfungsi membangun wawasan, sikap, dan karakter peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

DomaiNesia

Nadiem menjelaskan ada enam keputusan utama penggunaan pakaian seragam di sekolah negeri. “Bila tidak dipatuhi, maka akan ada beberapa sanksi yang akan diberikan,” kata Nadiem, Kamis, 4 Februari 2021.

Baca Juga:  Makin Moncer, Anies Baswedan Masuk Daftar Heroes 2021

Berikut enam keputusan utama penggunaan pakaian seragam di sekolah negeri yang telah diputuskan oleh tiga menteri:

1. SKB 3 Menteri ini mengatur sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (pemda).

2. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara: Seragam dan atribut tanpa kekhususan agama. Seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

3. Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

4. Pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari kerja sejak SKB 3 Menteri ini ditetapkan.

5. Jika terjadi pelanggaran terhadap SKB 3 Menteri ini, maka saksi akan diberikan kepada pihak yang melanggar.

Baca Juga:  Rapid Test Warga Petamburan, tak Ada Warga Kena Covid

Rinciannya, Pemda bisa memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, atau tenaga kependidikan. Gubernur memberikan sanksi kepada bupati/wali kota. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan sanksi kepada gubernur. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan sanksi kepada sekolah terkait bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan pemerintah lainnya.
Tindak lanjut atas pelanggaran akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) akan melakukan pendampingan praktik agama yang moderat dan bisa memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi.

6. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentukan SKB 3 Menteri ini, sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh.

Baca Juga:  KPU: Politik Uang, Calon Diskualifikasi

Nadiem mengatakan untuk pengaduan dan pelaporan terkait pelanggaran di sekolah negeri, warga bisa menghubungi ke Unit Layanan Terpadu (ULT) Gedung C, Lantai Dasar, Jalan. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270. Pusat Panggilan 177. Portal ULT: http://ult.kemdikbud.go.id/. E-mail: pangaduan@kemdikbud.go.id. Portal Lapor: http://kemdikbud/lapor.go.id/. DBS/S1

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan