Wapres -Waketum MUI Beda Pendapat tentang SKB 3 Menteri soal Seragam Siswa

  • Bagikan
Anwar Abbas
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS–Meskipun sama-sama ulama, dan sama-sama pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI), Wakil Presiden Makruf Amin, dan Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, berbeda pendapat terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri –Mendagri Nadiem Makarim, Mendagri Tito Karnavian, dan Menag Yaqut–terkait seragam sekolah.

Wapres yang juga mantan Ketua MUI, menilai SKB itu melindungi seluruh warga bangsa dari intoleransi dan sikap yang mencederai persatuan.

DomaiNesia

“Sudah saatnya pemerintah mengambil langkah, membuat suatu aturan yang bisa memberikan tata cara atau aturan yang bisa mencerminkan kebinekaan dan tidak merusak toleransi. Maka itu, SKB ini sesuai dengan aspirasi dan untuk menjaga hubungan serta melindungi seluruh warga bangsa ini,” kata Wapres Ma’ruf pada acara Mata Najwa, Rabu, 3 Februari 2021.

Baca Juga:  Tim Kuasa Hukum HRS Sudah Siapkan Draft Eksepsi

Penggunaan jilbab, kata Wapres, merupakan pilihan individu dari umat Islam, sehingga hal itu tidak perlu diatur dalam suatu peraturan daerah (perda). Penerbitan SKB Tiga Menteri tersebut juga merupakan bentuk ketegasan pemerintah untuk meluruskan persoalan yang menimbulkan reaksi intoleransi.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas , tidak sepakat dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang melarang Pemerintah Daerah (Pemda) serta sekolah negeri mengatur seragam dan atribut siswa dengan kekhususan agama tertentu.

“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini seperti dikatakan dalam pasal 29 ayat 1 adalah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini artinya negara kita harus menjadi negara yang religious bukan negara yang sekuler,” kata Abbas, Kamis, 4 Februari 2021.
Ketua PP Muhammadiyah tersebut juga mengingatkan, Undang-Undang, peraturan, serta kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR dalam semua bidang kehidupan termasuk dunia pendidikan harus didasarkan dan berdasarkan kepada nilai-nilai dari ajaran agama.

Baca Juga:  Selected Random Sampling, benarkah ?

“Oleh karena itu, dalam hal yang terkait dengan pakaian seragam anak sekolah misalnya, karena para siswa dan siswi kita tersebut masih berada dalam masa formatife atau pertumbuhan dan perkembangan maka kita sebagai orang yang sudah dewasa terutama para gurunya harus mampu membimbing dan mengarahkan mereka untuk menjadi anak yang baik,”katanya.

Abbas menilai SKB tiga menteri tersebut tidak sesuai dengan landasan dasar negara. Ia meminta agar negara yang diwakili oleh pihak sekolah, tidak begitu saja membebaskan anak muridnya dalam berpakaian ke sekolah.

“Untuk itu negara atau dalam hal ini pihak sekolah bukannya membebaskan muridnya yang belum dewasa tersebut untuk memilih apakah akan memakai pakaian yang sesuai atau tidak sesuai dengan agama dan keyakinannya,”kata Abbas sebagaimana dilansir Okezone, Kamis, 4 Februari 2021.

Baca Juga:  Go Cho Penuhi Selera Anak Milineal

Menurut dia, negara atau sekolah harus mewajibkan anak-anak didiknya agar berpakaian sesuai dengan ajaran agama dan keyakinannya masing-masing sehingga tujuan dari sistem pendidikan nasional yang kita canangkan yaitu untuk membuat peserta didik bisa menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan seterusnya dapat tercapai. DBS/S1

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan