Insiden Mati Mic di Sidang DPR Terulang Lagi, Saat Bahas Larangan Jilbab di Sumbar

  • Bagikan
Guspardi DPR
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS–Insiden mikrofon anggota DPR mendakak mati ketika yang bersangkutan sedang berbicara terulang lagi. Kejadian itu menimpa politisi PAN Guspardi Gaus yang sedang memprotes surat keputusan bersama (SKB) yang diterbitkan oleh tiga menteri terkait aturan mengenakan jilbab di sekolah. Kejadian itu dalam dalam rapat paripurna DPR RI yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, Rabu,12 Februari kemarin.

Guspardi sendiri ketika dihubungi wartawan mengaku tidak tahu siapa yang mematikan mic. Dalam rapat itu, kata Guspardi, jatahnya berbicara seharusnya 5 menit. Video Guspardi yang memprotes SKB dalam rapat paripurna itu beredar luas di media sosial.

DomaiNesia

Guspardi menilai, SKB tiga menteri itu sangat berlebihan dalam menyikapi kejadian di satu sekolah di Padang.
Menurut , Guspardi menyebut bahwa SKB dimaksud bertentangan dengan Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945. Dalam pasal itu dinyatakan negara memberikan kebebasan kepada warga negara untuk menjalankan agamanya. Selain itu, SKB juga bertentangan dengan UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Baca Juga:  Dukung Pengendalian Pandemi, Trakindo Donasi 9.000 Alat Tes Antigen

Dalam UU itu menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah menjadikan manusia beriman dan bertakwa. “Ternyata saya lihat, saya baca, saya amati, saya teliti, SKB ini di luar perikemanusiaan. Menurut hemat saya,” tutur dia.

Tak hanya itu, SKB tiga Menteri itu juga dianggap Guspardi melanggar kearifan lokal. “Makanya saya meminta pimpinan DPR meminta penjelasan kepada para menteri yang menerbitkan SKB tersebut,” imbuhnya.
Ormas Sumbar Tolak SKB 3 Menteri

di sumatera Barat, MUI Sumbar mengumpulkan ormas, pemuka adat, bundo kanduang di aula MUI Sumbar, Rabu, Februari 2021

Konsolidasi bertujuan menyatukan persepi menolak SKB 3 menteri yang tidak sesuai dengan nilai kearifan lokal masyarakat Minangkabau bahkan jauh dari nilai-nilai Pancasila.

Baca Juga:  29 Tahun menemani keluarga Indonesia, Tupperware Hadirkan Tuppershop

Hadir dalam kesempatan Plt Ketua PWM Sumbar Buya Solsafad, perwakilan DDI Sumbar Mazwar Masud, Dinas Pendidikan Sumbar dan mantan Wali Kota Fauzi Bahar.

Ketum MUI Sumbar, Buya Gusrizal Gazahar Dt Palimo Basa, mengatakan berawal dari kasus seorang siswi di SMKN 2 Padang kemudian berujung dengan SKB 3 menteri.

“Itu bukan penyelesaian tapi bagaikan menembak pipit dengan meriam.Tuan-tuan sebenarnya bukannya menjaga sendi-sendi keberagaman tapi malah membuat kupak-kupak (rusak-redaksi) tatanan keharmonisan dan kedamaian sesama anak bangsa,” ujar Buya sebagaimana dilansir Minangkabau.News, Kamis, 11 Februari 2021.

Bunda Kaduang Sumbar, Reno Raudah Thaib, mengatakan masalah kearifan lokal itu harus dilestarikan bukan dihabisi. P,akaian perempuan minangkabau adalah jilbab sesuai dengan syariat Islam jika ini tidak disikapi maka hanyuik sarantau kito.

Baca Juga:  Bukan HAM, Produk Tembakau dalam Bentuk Apapun Harus Dibatasi

Mantan Wali Kota Padang, Fauzi Bahar mengatakan saatnya seluruh potensi anak kemenakan dan lembaga bahu membahu untuk menolak SKB 3 Menteri dengan mengeluarkan pernyataan bersama yang dikomandoi MUI Sumbar.

Selain itu juga melakukan upaya Yudicial Review terhadap SKB tersebut ke Mahkamah Agung. Plt Ketua PW Muhammadiyah Sumbar, Buya Solsafad menegaskan Muhammadiyah melalui Aisyiyah dengan tegas menolak SKB 3 Menteri. DBS/SM

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan