MUI : SKB 3 Menteri Langgar UUD 1945, Pusat Jangan Terlalu Ikut Campur

  • Bagikan
gedung MUI
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS–Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 menteri yang mengatur seragam sekolah, di antaranya terkait pakaian muslim (jilbab), bertentangan dengan konstitusi atau UUD 1945 terutama terkait pasal-pasal yang mengatur masalah agama dan pendidikan.

MUI juga mengingatkan pemerintah (pusat) agar tidak terlalu mencampuri urusan tertentu, seperti pewajiban seragam sekolah, yang bisa diselesaikan oleh sekolah dengan para pemangku kepentingan lainnya.

DomaiNesia

MUI menilai SKB 3 menteri berpotensi menimbulkan polemik, kegaduhan, dan ketidakpastian hukum, terutama terkait diktum ketiga putusan tiga menteri tersebut.

Pernyataan MUI tersebut tegas dinyatakan dalam tausiyah MUI yang ditandatangani Ketua Umum MUI KH Miftachul Akhyar dan Sekjen Amirsyah Tambunan pada, Kamis, 11 Februari 2021.

MUI meminta SKB 3 Menteri itu diminta segera direvisi atau diperbaiki. “Majelis Ulama Indonesia meminta dilakukan revisi atas isi SKB Tiga Menteri, agar tidak memicu polemik, kegaduhan dan ketidakpastian hukum,” demikian salah satu bunyi tausiyah MUI tersebut.

Setidaknya ada lima poin dalam Tausiyah MUI terkait SKB 3 Menteri Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-1999 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemda pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

1. Pertama, implikasi “Pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh melarang penggunaan seragam dengan kekhasan agama tertentu” karena memberi perlindungan pelaksanaan agama dan keyakinan masing-masing peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.

2. Kedua, ketentuan yang mengandung implikasi “Pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan mensyaratkan, dan mengimbau penggunaan seragam dengan kekhasan agama tertentu”, harus dibatasi pada pihak (peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan) yang berbeda agama, sehingga tidak terjadi pemaksaan kekhasan agama tertentu pada pemeluk agama yang lain.

3. Ketiga, pewajiban, perintah, persyaratan, atau imbauan itu diberlakukan terhadap peserta didik yang seagama, pemerintah tidak perlu melarang. Sekolah dapat saja memandang hal itu bagian dari proses pendidikan agama dan pembiasaan akhlak mulia terhadap peserta didik. Hal itu seharusnya diserahkan kepada sekolah, bermusyawarah dengan para pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk komite sekolah, untuk mewajibkan atau tidak, mengimbau atau tidak.Pemerintah tidak perlu campur tangan pada aspek ini.

Baca Juga:  Gushcloud Luncurkan Pluus Record di MADE Entertainment

MUI meminta, pemerintah hendaknya membuat kebijakan yang memberikan kelonggaaran kepada sekolah yang diselenggarakan pemda dan membuat pengaturan yang positif yang arahnya menganjurkan, membolehkan, dan mendidik para peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agama sesuai keyakinannya, termasuk dalam berpakaian seragam kekhasan agama. Hal ini sesuai Pasal 29 UUD 1945 ayat (1).

MUI berpandangan, pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan (transfer of knowledge), tetapi penanaman nilai-nilai (transfer of values), dan pengamalan ilmu serta keteladanan (uswah).

Oleh karena itu, sekolah yang memerintahkan atau mengimbau peserta didik dan tenaga kependidikan agar menggunakan seragam dan atribut yang menutup aurat, termasuk berjilbab, merupakan bagian dari proses pendidikan dan untuk mengamalkan ilmu dan memberikan keteladanan.

Di samping itu, MUI berpandangan diktum kelima huruf d SKB 3 menteri yang menyebutkan bahwa Kemendikbud memberikan sanksi ke sekolah terkait BOS dan bantuan lainnya itu tidak sejalan dan bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan,” dan ayat (2) “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”

MUI menyarankan agar 3 menteri yang membuat SKB 3 menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama lebih baik fokus menghadapi masalah pandemi Virus Corona atau Covid-19.

“Hal-hal yang menimbulkan kontroversi semestinya dihindari oleh semua pihak sehingga bangsa Indonesia lebih ringan dalam menghadapi Covid-19 dan dapat menyelesaikan masalah-masalah nasional lainnya untuk kepentingan bersama,” demikian bunyi tausiyah MUI untuk ketiga menteri tersebut.

Copy surat MUI itu tak hanya disampaikan ke publik, juga dibagikan di akun twitter Ketua MUI KH M Cholil Nafis Ph.D, Jumat, 12 Februari 2021, dan kemudian mendapat komentar sejumlah netizen (warganet) dan tokoh, termasuk Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.

Baca Juga:  Quipper Luncurkan Paket Intensif Untuk Siswa Hadapi UTBK & SBMPTN 2021

“Yg ini pernyataan resmi MUI secara kelembagaan. Mengoreksi yg kurang sempurna dan mendukung yg menjadi kebaikan. Kami tak ingin yg lain kecuali ingin kebaikan dan tak ada yg dapat memberi petunjuk kecualia Allah SWT,” tulis Cholil Nafis di twitternya malam ini.

Cuitan Cholil Nafis itu kemudian mendapat respon sejumlah pihak, termasuk di antaranya Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. @hnurwahid: Mendukung “taushiyah”/arahan Pimpinan MUI, unt MEREVISI SKB 3 Menteri soal pakaian seragam.bAgar sesuai dg ketentuan2 UUDNRI 1945 termasuk pasal 31 ayat 3 unt merealisir tujuan pendidikan nasional yaitu meningkatkan keimanan,ketakwaan,akhlak mulia&mencerdaskan kehidupan bangsa.

Komentar Hidayat Nur Wahid direspon balik Cholil Nafis. @cholilnafis: Tdk boleh melarang menggunakan atribut agamanya sesuai keyakinannya is ok. Mewajibkan atribut keagamaan bagi pemeluknya bisa dilakukan sesuai kontek sosial. Tapi klo sekolah tak boleh menghimbau, gmn proses pendidikan
Sikap PP Aisiyiah
Sebelumnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah, Siti Noordjannah Djohantini mengatakan pemerintah harusnya membuat kebijakan yang memberikan kelonggaran kepada sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah untuk membuat pengaturan yang positif yang arahnya menganjurkan, membolehkan, dan mendidik para siswa untuk taat menjalankan ajaran agama sesuai keyakinannya, termasuk dalam berpakaian seragam kekhasan agama siswa.
Menurut dia, pengaturan yang kaku dan ketat pada diktum Ketiga dalam Keputusan Bersama Tiga Menteri tersebut secara substantif tidak sejalan dengan prinsip dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur,” katanya dalam keterangan resmi yang beredar Senin,8 Februari 2021.

Pemerintah, kata dia, hanya mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Selain itu, memakai pakaian khusus keagamaan juga merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran agama sebagaimana dijamin oleh Pasal 29 UUD 1945.

“Karenanya pemerintah harus melindungi hak siswa dalam menjalankan ajaran agamanya melalui peraturan sekolah yang bijaksana dan moderat, yang menumbuhkan keberagamaan siswa yang relijius, damai, toleran, serta meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia sebagaimana tujuan Pendidikan Nasional,” jelasnya.

Baca Juga:  Mandi Air Hangat Sehatkan Jiwa Raga

Menurutnya diktum Kelima huruf d, dalam Keputusan Bersama Tiga Menteri tidak sejalan dengan ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2).
Isi diktum kelima huruf d:
“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sanksi kepada sekolah yang bersangkutan terkait dengan bantuan operasional sekolah dan bantuan pemerintah lainnya yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”.

“Ketentuan Pasal 31 UUD 1945, ayat (1) mengatur Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan dan ayat (2) yang mengatur Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya,” tegasnya.

Menurut dia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah khususnya bagi siswa muslimah sangat akomodatifdan konstitusional.

Ketentuan Pasal 1 angka 4 Permendikbud mengatur:
“Pakaian seragam khas muslimah adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh peserta didik muslimah karena keyakinan pribadinya sesuai dengan jenis, model, dan warna yang telah ditentukan dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk semua jenis pakaian seragam sekolah”.

“Karenanya Permendikbud tersebut masih sangat relevan untuk dilaksanakan di sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah dan dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu membentuk insan Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berkarakter akhlak mulia,” katanya.
Dia meminta pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri saat ini seyogyanya lebih fokus dalam mengatasi masalah dan dampak yang sangat berat akibat pandemi Covid-19.

Hal-hal yang menimbulkan kontroversi semestinya dihindari oleh semua pihak sehingga bangsa Indonesia lebih ringan dalam menghadap
i Covid-19 dan dapat menyelesaikan masalah-masalah nasional lainnya untuk kepentingan bersama. DBS/S1

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan