Surplus Rp18,7 T, ARSSI – PB IDI Somasi BPJS Kesehatan Tunggak Tagihan Layanan ‘Bayi Baru Lahir dengan Tindakan

  • Bagikan
WhatsApp Image 2021 02 18 at 15.05.391
Muhammad Joni Pengacara ARSSI-PB IDI
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS– Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indoesia (ARSSI) dan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) untuk ketiga kalinya mohon keadilan dan perlindungan hukum kepada Presiden RI karena BPJS Kesehatan belum membayarkan tagihan atas layanan jaminan kesehatan Bayi Baru Lahir dengan Tindakan (kode P03.0 – P03.6) .

“Total tagihan yang masih dipending BPJS Kesehatan mencapai sekitar Rp 2,9 triluin, padahal PBJS Kesehatan surplus Rp18,7 triliun,” kata kuasa hukum ARSSI/ PB IDI Muhammad Joni dalam konperensi pers daring Pembayaran Klaim Bayi Baru Lahir Dengan Tindakan, Kamis, 18 Februari 2021.

DomaiNesia

ARSSI merupakan organisasi yang mewakili berkepentingan rumah sakit swasta anggota ARSSI, sementara PB IDI mewakili kepentingan tenaga medis (dokter, dokter Spesialis Anak, dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi).

Dalam konpers terungkap, ARSSI dan PB IDI melalui kuasa hukumnya sudah melayangkan 2 kali somasi kepada BPJS Kesehatan dan Prof.DR. Dr. Fachmi Idris, M.Kes.

Baca Juga:  Langgar PSBB dan Ceramah Meresahkan, Habib Bahar Smith Kembali Ditahan

Somasi itu menyatakan BPJS Kesehatan terujat dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (vide Lampiran Bab III Kodong INA-CBGs huruf C Angka 1) [“Permenkes RI Nomor 76 Tahun 2016”] dan wajib mematuhi perintah garis kebijakan Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.01/Menkes/402/2020 tentang Klaim Bayi Baru Lahir Dengan Tindakan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional, tertanggal 9 Juli 2020 (“Surat Edaran Menkes RI Nomor HK.02.01/Menkes/402/2020”), yang antara lain menegaskan:
“Agar klaim bayi baru lahir dengan Kode P0.3.0-P0.3.6. yang mengalami pending segera diselesaikan pembayarannya”;

“BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yang menganut prinsip nirlaba bukan surplus hanya demi surplus namun memantapkan dan meluasnya jangkauan pelayanan JKN, dan juga mematuhi tata kelola yang baik dengan melaksanakan garis kebijakan dan regulasi termasuk Surat Edaran Menkes RI Nomor HK.02.01/Menkes/402/2020,” kata Ketua ARSSI Susy Setawati.
BPJS Kesehatan, tegas Joni, mesti menghargai rumah sakit swasta Anggota ARSSI bukan menunda begitu lama pembayaran klaim Bayi Baru Lahir dengan Tindakan.
“Jadi ARSSI dan PB IDI dalam somasi ini meminta agar BPJS Kesehatan membayar seluruh pending klaim pembayaran layanan jaminan kesehatan Bayi Baru Lahir Dengan Tindakan segera dibayar seluruhnya,” ujarnya.

Baca Juga:  Pengamat: Instruksi Mendagri Tidak Memadai untuk Jatuhkan Anies

Layanan terhadap bayi baru lahir dengan tindakan ini menurut Joni merupakan kepentingan publik dan hak anak yang menjadi tanggungjawab negara secara konstitusional melalui BPJS Kesehatan. Karena itu menunda pembayaran atas layanan tersebut juga merupakan bentuk pengabaian terhadap HAM.

Somasi ARSSI dan PB IDI meminta BPJS Kesehatan membayar seluruh pending klaim layanan jaminan kesehatan nasional Bayi Baru Lahir dengan Tindakan (Kode P0.3.0-P0.3.6.) berdasarkan Surat Edaran Menkes RI Nomor HK.02.01/Menkes/402/2020.

Layanan Bayi Baru Lahir dengan Tindakan ini bukan hanya relasi ARSSI dan PB IDI dengan BPJS Kesehatan, namun kepetingan publik dan hak anak serta tanggung jawab konstitusional negara melalui BPJS Kesehatan bermitra dengan anggota ARSSI dan tenaga medis anggota IDI sebagai garda terdepan.

Baca Juga:  Jakarta Raih penghargaan Internasional Honorable Mention di Amerika Serikat

Layanan kesehatan Bayi Baru Lahir dengan Tindakan adalah Neonatal Essential yang merupakan hak konstitusional anak [Pasal 28B ayat (2) UUD 1945], hak asasi manusia (HAM) dan hak anak serta kepentingan rakyat banyak yang berguna bagai masa depan bangsa menuju Indonesia Emas. Menundanya keadilan HAM adalah pengabaian HAM. Ironis jika BPJS Kesehatan yang menjalankan amanat konstitusi namun surplus menunggak pembayaran kepada rumah sakit swasta anggota ARSSI.

Uang klaim tersebut sangat berarti bagi kelancara dan keberlangsungan cash flow rumah sakit yang saat ini dalam kesulitan, apalagi dana pembayaran pandemi corona juga banyak yang tersendat. HERS /S2

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan