Din Syamsudin-Siti Zuhro: Cabut atau Revisi SKB 3 Menteri

  • Bagikan
din.pg
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS–Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof Sirajuddin (Din )Syamsudin meminta pemerintah merevisi atau mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri soal pelarangan aturan seragam kekhususan agama tertentu di lingkungan sekolah. Menurutnya, SKB tersebut tidak bersifat darurat.

Menurut Din, SKB tiga menteri ditinjau dari berbagai aspek, baik dari aspek legal, formal dan konstitusional, menyandang masalah dalam dirinya.

DomaiNesia

“Karena jelas Pancasila dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dipertegas oleh Pasal 1 Ayat 1, Pasal 29, negara berdasarkan ketuhanan dan lebih lanjut memberi kebebasan bagi warga negara untuk beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya,” kata Dindalam diskusi daring bertajuk SKB Tiga Menteri Untuk Apa? , Rabu, 17 Februari 2021.

Baca Juga:  Sutopo akan Dimakamkan di Boyolali

SKB 3 Menteri tentang pakaian sekolah ini, kata Din, tidak relevan, tidak urgen, tidak signifikan, kebijakan yang tidak bijak, kebijakan yang tidak sensitif terhadap realitas. Oleh karena itu perlu sekali untuk di hilangkan, dicabut, ditarik atau saran moderat untuk direvisi agar tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai budaya di Indonesia.

Selain itu, kata dia, banyak daerah di Indonesia memiliki kekhasasan seperti kearifan lokal dan falsafah masing-masing daerah yang sangat beririsan dengan nilai-nilai agama. Seperti di Sumatera Barat ada adat basandi syara, syara basandi kitabullah.

“Maka praktik sosial kebudayaan yang dicerahi oleh nilai-nilai agama itu yang sudah berlangsung lama jangan sampai dihilangkan, jangan sampai diberangus,” tegas Din.

Baca Juga:  Para Tokoh Soroti dan Kritik Penangkapan Munarman

Pembicara lain, peneliti LIPI, Siti Zuhro, mengatakan SKB 3 Menteri sesungguhnya belum memiliki urgensi, dan dapat memisahkan religiusitas dari dunia pendidikan.

Siti pun mengingatkan llembaga pendidikan tengah berusaha menegakkan budi pekerti melalui salah satu instrumennya, yakni materi keagamaan yang diterapkan dalam aturan berpakaian di sekolah.

Senada degan Din, Siti mengatakan SKB 3 Menteri ini baiknya diperiksa kembali oleh pemerintah supaya mengurangi kebimbangan unsur masyarakat yang mengharapkan nilai religiusitas lewat aturan berpakaian yang sebanding.
Tererdapat kegelisahan dari masyarakat berkenaan dengan SKB 3 Menteri itu yang sebaiknya diterima dan diakomodasi. “Pendidikan sebaiknya bisa mentransfer nilai yang cukup. Kalau ada keresahan maka keberpihakan sedang tidak ada kepada kita,” pungkasnya. POP/S2

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan