Surat Edaran Kapolri: Jika Minta Maaf, Tersangka UU ITE Tidak Ditahan

  • Bagikan
WhatsApp Image 2021 02 23 at 22.35.351
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS–Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memberi instruksi kepada jajarannya tentang penanganan perkara pelanggaran Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Perintah baru itu tertuang dalam dalam Surat Edaran (SE) Nomor: SE/2/11/2021, tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif.

DomaiNesia

“Selama berkas belum diajukan ke JPU, tersangka dan korban diberikan ruang untuk mediasi,” sebut Kapolri Listyo dalam Surat Edaran (SE) Nomor: SE/2/11/2021.

Kapolri menekankan kepada anggotanya untuk mengedepankan upaya mediasi dalam penanganan kasus ITE.

Kapolri mempertimbangkan perkembangan situasi nasional soal penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital.

Baca Juga:  Sunat Jaman 'Now' Di Klinik dengan Metode Klem

Polri akan selalu mengedepankan edukasi dan upaya persuasif, sehingga dapat menghindari dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan. Selain itu, agar tetap menjamin ruang digital Indonesia tetap bersih, sehat, beretika dan produktif dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan.

Melalui Surat Edaran tersebut, Kapolri menginstruksikan Penyidik mempedomani:

a. mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya,
b. memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat

c. mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber,
d. dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil

Baca Juga:  Setelah Ketua, Giliran Komisioner KPU Positif Covid 19

e. sejak penerimaan laporan, penyidik diminta berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi.

f. melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber (dapat melalui zoom meeting) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada

g. penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium) dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara

h. terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice, kecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), radikalisme, dan separatisme

Baca Juga:  Ajukan Judicial Review, ProDem Teriak Yel-Yel Turunkan Jokowi

i. korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, maka terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali

j. penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaannya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan

k. agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan. DBS/S2

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan