Mantan Sekum FPI dan Ketum PB HMI MPO Minta Polri Usut Kasus Kerumunan Presiden di Maumere

  • Bagikan
WhatsApp Image 2021 02 24 at 15.56.38
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS–Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman dan Ketua Umum PB HMI MPO Affandi Ismail
meminta aparat penegak hukum mengusut kasus kerumunan di Maumere, Nusa Tenggara Timur yang dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa, 23 Februari 2021.

Menurut Munarman, aparat harus menegakkan hukum seperti layaknya kasus kerumunan yang menimpa Rizieq Shihab.  

DomaiNesia

“Silahkan aparat penegak hukum saatnya berlaku sama dengan apa yang terjadi pada HRS (Habib Rizieq Shihab), monggo. Rakyat Indonesia menunggu keadilan tersebut,” ujar Munarman seperti dilansir dari Tempo, Rabu, 24 Februari 2021.

Munarman mengatakan kasus kerumunan bersifat delik umum. Sehingga proses hukumnya harus menunggu inisiatif aparat. Dia pun menantang aparat penegak hukum untuk mengusut kerumunan yang viral tersebut.  Apalagi, kata Munarman, pemerintah saat ini gencar memproklamirkan penegakan hukum tanpa pandang bulu. “Ini momentum yang tepat sekali ini untuk menunjukkan keadilan,” kata Munarman. 

Baca Juga:  Setelah Ketua, Giliran Komisioner KPU Positif Covid 19

Hal senada dikatakan Ketua Umum PB HMI MPO Dr Affandi Ismail.

“Saya menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah merupakan contoh yang sangat tidak baik yang diperlihatkan tidak saja kepada seluruh rakyat Indonesia tapi juga seluruh masyarakat dunia internasional yang tengah berjuang melawan covid 19,” kata Affandi dalam keterangan tertulis, Rabu, 23 Februari 2021

Hal ini memberi citra buruk kepada Negara Indonesia diimata dunia Internasional dalam komitmen melawan penyebaran Covid 19.

Affandi meminta Presiden Jokowi dan pihak-pihak yang terlibat sehingga memicu kerumunan ini harus ditindak secara tegas oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini Polri, berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga:  Presiden RI : Waspadai Meningkatnya Rivalitas Antarideologi

Jokowi harus bertanggung jawab kepada publik baik dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara maupun sebagai warga negara Indonesia yang baik dan taat hukum. Sebab dalam kejadian kerumunan ini dengan sangat jelas Jokowi telah menyalahi aturan yang sejatinya dibuat oleh negara dibawah kepemimpinannya sebagai presiden.

Polri, sebagai garda terdepan penegakan hukum di Republik ini harus tegas dan berani serta memastikan bahwa siapapun yang melanggar hukum harus ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku dan tidak tebang pilih tak terkecuali seorang Kepala Negara sekalipun. Hukum harus berlaku adil karena semua orang sama dimana hukum.

“Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo harus berani dalam menindak pihak-pihak yang terlibat sehingga terjadi kerumunan di Maumere tak terkecuali kepada Presiden Jokowi. Apalagi jika mengingat komitmen Kapolri dalam menanggulangi penyebaran Covid 19,” tegasnya.

Baca Juga:  Satu Jenazah Korban Tembak Mati Polisi Diserahkan Polisi ke FPI

Saat ini viral video 30 detik yang memperlihatkan Presiden Jokowi di dalam mobil dan kerumunan warga di sekitarnya. Sementara masyarakat mengerubungi mobil berwarna hitam itu, Jokowi terlihat mengenakan masker hitam menjulurkan badannya lewat sunroof mobil dan melambaikan tangan kepada massa.

Menanggapi hal itu, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, mengatakan itu merupakan bentuk spontanitas dan antusiasme masyarakat Maumere menyambut kedatangan Presiden Jokowi. DBS/S1

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan