Setelah KMAK, Kini GPI Laporkan Jokowi dan Gubernur NTT ke Polisi Soal Kerumunan

  • Bagikan
kerumunan maumere
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS- Presiden Jokowi dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali dilaporkan ke Polri terkait kermunan massa yang melanggar protokol kesehatan di Maumere, Selasa, 23 Februari 2021.

Setelah Koalisi Masyarakat Antiketidakadilan (KMAK) , kini giliran Gerakan Pemuda Islam (GPI) melaporkan Presiden Jokowi dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat ke Badan Reserse Kriminal Polri.

DomaiNesia

“Hari ini kami hadir di Bareskrim Polri untuk melaporkan dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan dua pejabat negara. Pertama Presiden RI, kedua Gubernur NTT,” ucap Ketua Bidang HAM GPI Fery Dermawan di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Jumat, 26 Februari 2021.

Untuk mendukung laporannya, GPI membawa barang bukti berupa video kunjungan kerja Jokowi yang memicu kerumunan masssa. Fery berharap, polisi bisa bersikap adil.

Baca Juga:  Pencabutan Asimilasi, Bahar Smith Menangkan Gugatan

“Kami berharap masih ada keadilan di Indonesia. Kami datang juga untuk menagih janji Kapolri bahwa hukum tidak boleh tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” kata Fery

Sebelumnya, beredar sebuah video berdurasi 30 detik yang menunjukkan kerumunan masyarakat mengerubungi Jokowi. Dalam video itu, nampak Presiden Jokowi ada di dalam mobil dan warga mengerubungi mobil berkelir hitam itu.

Presiden terlihat mengenakan masker hitam kemudian mengeluarkan badannya melalui sunroof mobil dan melambaikan tangan kepada massa. Berkemeja putih, Jokowi sempat melemparkan bungkusan ke arah kerumunan massa.

Sebelumnya KMAK melaporkan jokowi ke Bareskrim Polri. Anggota Koalisi, Kurnia, mengatakan Jokowi telah melakukan tindak pidana pelanggaran kekarantinaan kesehatan karena menciptakan kerumunan saat pandemi Covid-19.

Baca Juga:  Big Data Unggulkan Prabowo

” Kerumunan yang terjadi dalam kunjungan kepresidenan di Maumere, NTT dalam situasi pandemi Covid-19 atau PPKM saat ini telah nyata-nyata melanggar protokol Kesehatan dan diduga kuat telah melakukan tindak pidana pelanggaran kekarantinaan kesehatan,” kata Kurnia dalam keterangannya, Kamis, 25 Februari 2021.

Menurut dia, kegiatan Jokowi yang membagi-bagikan bingkisan dari atas mobil sehingga menimbulkan kerumunan bertolak belakang dengan semangat pemerintah menekan laju penularan Covid-19.

Kurnia mengingatkan pemerintah selalu mengatakan keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Namun, Kurnia pun mengaku kecewa karena laporan mereka ditolak polisi dengan tidak diterbitkannya laporan polisi atas laporan mereka.

“Dengan tidak diterbitkannya laporan polisi atas laporan kami, kami mempertanyakan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law) apakah masih ada di republik ini,” ujar dia.

Baca Juga:  Stok Menurun, Relawan Siaga Ajak Sumbang Darah dan Lelang Sepeda

Kunjungan Jokowi ke Maumere, NTT, Selasa, 23 Februari ini menimbulkan kritik publik. Sebab, acara kunjungan itu memicu kerumunan warga.

Banyak warganet yang membandingkan peristiwa ini dengan kerumunan HRS, dimana HRS yang sudah membayar dedan Rp50 juta, juga dikenakan penjara, dan FPI pun dibubarkan.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, mengatakan kerumunan tersebut merupakan bentuk spontanitas dan antusiasme masyarakat Maumere menyambut kedatangan Presiden Jokowi. “Dan kebetulan mobil yang digunakan Presiden atapnya dapat dibuka, sehingga Presiden dapat menyapa masyarakat, sekaligus mengingatkan penggunaan masker,” tuturnya.

DBS/S1

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan