Meluas, Penolakan Terhadap Perpres Miras

  • Bagikan
mardani ali
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS–Penolakan terhadap Perpres Miras yang ditandatangi Presiden Jokowi meluas di berbagai wilayah di Indonesia. Setelah tiga organisasi besar: Muhammadyah, NU, dan MUI, penolakan juga datang dari berbagai kalangan.

Politikus Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) Mardani Ali Sera. Mardani meminta kebijakan izin investasi miras di Indonesia dibatalkan. Kebijakan itu kontraproduktif dengan orientasi presiden RI, Joko Widodo yang memprioritaskan dan membangun sumber daya manusia.

DomaiNesia

“Ini menyedihkan. Kian kontradiktif dengan keinginan membangun SDM yang digaungkan pak Jokowi. Dampak miras jauh lebih banyak mudharat (keburukannya) ketimbang manfaatnya,” jelas Mardani.
Menurut Mardani, pelonggaran izin industri miras dapat membahayakan generasi muda bangsa. Negara memang perlu investasi, tetapi jangan yang membahayakan masa depan bangsa.

PKS sejauh ini masih berusaha melakukan pembatalan melalui jalur yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan bersama dengan masyarakat sosial.

Adapun polemik ini berawal kala Presiden Joko Widodo membuka izin investasi untuk industri miras atau beralkohol dari skala besar hingga kecil. Dengan catatan, investasi hanya diberlakukan di daerah tertentu.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken kepala negara pada 2 Februari 2021. Aturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.[]

Ketua Bidang Agama dan Dakwah DPP PKB, Syaikhul Islam, mengatakan pihaknya menolak legalisasi miras dengan banyak pertimbangan. Salah satunya menjaga masa depan generasi muda bangsa Indonesia yang seharusnya diproteksi dari hal-hal negatif.

“Legalisasi miras dapat merusak generasi masa depan bangsa, dampak buruknya nyata, meningkatkan kriminalitas, bisa lost of generation. Hitung-hitungan ekonomis investasi, membuka lapangan kerja, seharusnya tidak menyingkirkan pertimbangan masa depan generasi bangsa,” kata Syaikhul kepada wartawan, Senin, 1 Maret 2021..

Menurut dia, legalisasi miras meski hanya dalam wilayah tertentu sudah mencederai Bangsa Indonesia yang berideologikan Pancasila.

“Jangan pula penghargaan pada keyakinan atau adat tertentu jadi alasan. Ini negara Pancasila, penghargaan pada suatu keyakinan tidak boleh melukai keyakinan yang lain,”katanya.

Dari Papua, sa;ah wilayah yang terkena Perpers tersebut, DPRD Papua Perpres tersebut.

“Ini sangat bertentangan ya dengan semangat Forkompimda dan seluruh elemen masyarakat Papua soal larangan peredaran Miras di Papua,”kata Ketua DPRD Papua Jhony Banua Rouw seusai menghadiri Rakorwil Partai Nasdem di Entrop Jayapura, Senin, 1 Maret 2021.
Jhony menegaskan, di Papua telah disahkan Perda larangan Miras jauh sebelum Perpres ditetapkan Presiden Jokowi. Hingga saat ini Perda Miras tersebut masih berlaku.

Baca Juga:  Jepang Hadirkan Pameran Wisata Online 2020

“Kita tidak akan cabut Perda itu, dan Perda ini juga lahir atas aspirasi panjang para tokoh gama, tokoh masyrakat dan semya elemen di Papua. Sehingga kami menolak pemberlakuan Perpres tersebut di Papua,”katanya.
Masih dari kawasan Timur Indonesia, Sultan Tidore, Maluku Utara, Husain Alting Sjah, juga menolak Perpres tersebut.

Menurut Sultan, lega,isasi tidak sejalan dengan semangat bangsa dalam menunaikan Pancasila dan Undang-Undang 1945.

“Sila kesatu Ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana kita mau berketuhanan yang maha esa jika di dimensi yang lain kita masih melegalkan dan menghalalkan sesuatu yang dilarang Tuhan?” ujarnya, Minggu, 28 Februari 2021.
Husain Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) segera mengkaji kembali aturan yang mengatur soal investasi miras hingga skala eceran tersebut.

“Bagaimana kita bisa menciptakan ketertiban umum, sebagaimana amanat UU? Miras ini dari sisi mudarat dan manfaat lebih banyak mudaratnya dan itu bisa kita lihat dengan kasat mata hampir di seluruh dunia,” katanya.
Indonesia, menurut anggota DPD RI ini, memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah sehingga bisa menarik minat negara asing untuk menanamkan investasi. SDA yang melimpah ini, sebutnya sudah mampu menopang perekonomian negara.

“Potensi ekonomi kita kan banyak, terus investasi miras itu, berapa sih orang Indonesia yang mengonsumsi miras? Saya kira dari 100 orang hanya satu orang yang mengonsumsi miras. Itu berarti dari sisi ekonomi tidak ekonomis,” kata dia.

Ia meminta Pemerintah Indonesia tidak menjadikan miras sebagai investasi karena lebih banyak mendatangkan kerugian. Sultan mencontohkan negara-negara tetangga yang maju, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, yang tidak fokus pada investasi miras namun pertumbuhan ekonominya cukup baik.

Tak Ketua DPRD, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menegaskan pihaknya menolak langkah Presiden Joko Widodo membuka izin investasi untuk industri minuman keras (miras) dari skala besar hingga kecil di Papua.

Baca Juga:  Pengamat: Instruksi Mendagri Tidak Memadai untuk Jatuhkan Anies

Pihaknya tak pernah diajak untuk berpartisipasi dalam menyusun aturan tersebut oleh pemerintah pusat selama ini.

“Tidak pernah dilibatkan [bahas Perpres Miras]. MRP dengan tegas menolak Perpres tentang miras dan meminta kepada presiden segera cabut Perpres nomor 10 tahun 2021. Segera cabut!” kata Timotius sebagaimana dilansir = CNNIndonesia.com, Ahad, 28 Februari 2021 malam.

Timotius sangat menyesalkan langkah yang diambil Jokowi usai mengeluarkan aturan tersebut.

Ia menilai para pemangku adat dan para tokoh-tokoh agama di Papua selama ini sudah bersama-sama melawan penyebaran minuman keras di tengah masyarakat.

Bahkan, kata dia, pemerintah Papua melalui Gubernur Papua Lukas Enembe telah meneken Perda Nomor 15 Tahun 2013 tentang pelarangan peredaran minuman keras di Bumi Cenderawasih.

“Kami MRP yang mewakili rakyat Papua, lebih khusus rakyat Orang Asli Papua sangat menyesal dengan surat presiden terkait dengan penanaman modal miras di Papua tersebut.

Menurut Timotius, peredaran miras di Papua selama ini sudah mengganggu ketertiban dan keamanan umum. Bahkan, kata dia, penyalahgunaan miras juga mengganggu ketentraman umat beragama di Papua selama ini. Itu sebabnya mereka menolak adanya industri miras di Papua.
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menilai kebijakan itu kebablasan. Sebab Perpres itu membuka peluang investasi miras di seluruh daerah.

“Kebijakan membuka investasi minuman keras (miras), yang tersurat juga berlaku untuk provinsi-provinsi lain selain Papua, NTT, Bali, dan Sulut asal dengan persetujuan gubernur adalah kebijakan kebablasan,” kata Arsul lewat keterangan tertulis, Senin, 1 Maret 2021.

Arsul mempertanyakan berapa banyak pajak yang akan diperoleh dari kebijakan itu. Ia juga mempertanyakan seberapa banyak tenaga kerja yang mampu diserap.

Menurutnya, investasi miras tidak perlu diatur lewat peraturan presiden. Selama ini banyak daerah yang sudah membuat aturan investasi miras sebagai kearifan lokal.

Asrul menegaskan kembali sikap PPP menolak Perpres investasi miras. Mereka tetap menolak meski tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah.

Pengamat transportasi Darmaningtyas mengatakan miras penyebab pengemudi mabuk adalah salah satu faktor pemicu kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut ia ketahui dari rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Baca Juga:  Adira Virtual Expo 2020 Resmi Dibuka

“Kalau dari WHO memang mengembangkan penilaian atau indikator mengenai penyebab kecelakaan lalu lintas salah satunya minuman beralkohol atau miras,” ucap dia sebagaimana dilansir CNNIndonesia, Senin 1 Maret 2021.
Pengemudi yang mabuk dikatakan tak akan dapat mengendalikan kesadaran saat mengemudi. Ini yang menjadi cikal bakal terjadinya kecelakaan.

Ia mengatakan banyak juga daerah yang mengeluh soal penggunaan miras menjadi penyebab kecelakaan.

Namun ia enggan mengungkap data soal hal itu. Ia menyerahkan kepada kepolisian masing-masing wilayah atau Korps Lalu Lintas Polri untuk membuka data soal penyebab kecelakaan di Indonesia yang salah satunya akibat miras.

Kasubdit Laka Direktorat Penegakan Hukum Korlantas Polri Komisaris Besar Agus Suryo Nugrohomembenarkan miras merupakan salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Menurut data di kepolisian menyebutkan , total kecelakaan lalu lintas yang tercatat di Indonesia pada 2019 sejumlah 121.641 kejadian, sementara pada 2020 turun menjadi 101.198 kejadian.

Dari jumlah kecelakaan pada 2019 tersebut, 888 kecelakaan di antaranya karena konsumsi miras yang mengakibatkan 241 orang tewas, 195 orang luka berat, dan 533 orang luka ringan.

Kemudian pada 2020, kecelakaan akibat menenggak miras berjumlah 726 kejadian. Kecelakaan itu menyebabkan 201 orang tewas, 184 orang luka berat, dan 417 lainnya luka ringan. “Itu diakibatkan miras semua,” kata Agus.

Agus menambahkan penyebab kecelakaan akibat kontaminasi miras paling banyak terjadi di Papua dan Sulawesi Utara.

Darmaningtyas mengatakan mendukung daerah di Indonesia yang melakukan pembatasan atau melarang peredaran minuman keras. Sayangnya, kata dia, hanya sebagian kecil daerah di Indonesia yang membuat aturan soal pelarangan atau peredaran minuman beralkohol itu.

Diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo mendatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken kepala negara pada 2 Februari 2021. Aturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Daerah-daerah yang diperbolehkan jadi tujuan investasi miras yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua. Untuk penanaman modal di luar daerah tersebut, harus mendapat ketetapan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur provinsi tujuan. DBS/S1

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan