Munarman – Pengacara HRS Minta 92 Rekening FPI yang Diblokir Dikembalikan ke Pemiliknya

  • Bagikan
munarman1
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS–Mantan Sekum Front Pembela Islam (FPI), Munarman, meminta 92 rekening FPI yang dibekukan dikembalikan ke pemiliknya. Hal ini karena Polri menyatakan hasil pemeriksaan terhadap 92 rekening yang diblokir tersebut belum menemukan dugaan tindak pidana asal dari hasil pemeriksaan PPATK.

“Segera kembalikanlah kepada pemilik masing-masing,” kata Munarma, Rabu, 10 Maret 2021.

DomaiNesia

STak hanya Munarman, pengacara Habib Rizieq Shihab yang juga Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar meminta agar pemerintah menghentikan proses pemeriksaan 92 rekening yang diblokir tersebut usai tak ditemukan dugaan tindak pidana.

Ia menegaskan seluruh pemilik rekening bukan pelaku kriminalitas seperti koruptor maupun pembunuh. Uupaya pemblokiran yang dilakukan selama ini oleh pemerintah dinilai tidak tepat untuk dilakukan.

“Hentikan cara cara demikian kepada anak bangsa. Mereka ini bukan para pembunuh dan koruptor kok. Mereka ini anak-anak bangsa yang cinta dengan bangsa dan negara,” kata Aziz.

Aziz menyarankan pemerintah seharusnya tak perlu menanamkan kebencian kepada warga negaranya sendiri hingga memblokir rekening-rekening tersebut. Ia menilai langkah konsolidasi justru diperlukan untuk bersama-sama membangun bangsa yang lebih baik ke depannya.

Baca Juga:  PAN Bantah Mainta Jatah Kursi ke PresidenJokowi

“Dendam dan kebencian tidak akan dapat membangun negara, tapi memaafkan dan konsolidasi selalu menjadi jalan menuju kebangkitan sebuah bangsa,” kata dia.

Sebelumnya, Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Andi Rian Djajadi mengatakan hasil pemeriksaan terhadap 92 rekening FPI yang diblokir belum menemukan dugaan tindak pidana asal (predicate crime) dari hasil pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Meski demikian, Ia mengaku belum menghentikan proses penelitian terkait transaksi-transaksi tersebut. Menurutnya, pihak PPATK nantinya masih mengirimkan hasil-hasil analisis terbarunya terkait rekening yang diduga berafiliasi dengan FPI.

Kepolisian sebelumnya menyebut ada 92 rekening FPI yang sudah diblokir PPATK. Beberapa di antaranya merupakan milik pengurus pusat dan daerah FPI yang tersebar di 16 bank.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartono menyatakan, rekening yang diblokir adalah milik pengurus pusat, pengurus daerah dan rekening individu yang tergabung dalam FPI..
92 rekening ini terdapat pada 18 bank yang ada di Indonesia,” kata Rusdi dalam konferensi pers secara daring, Selasa (2/2).
Pakar hukum Universitas Andalas, Feri Amsari mempertanyakan langkah pemerintah yang memblokir 92 rekening bank milik Front Pembela Islam (FPI). FPI sendiri sudah dinyatakan terlarang oleh pemerintah.

Baca Juga:  ASDP Bakauheni Siap Pelayanan 100 Persen Angkutan Lebaran 2019

Feri mengamini bahwa PPATK, selaku pihak berwenang memblokir, bisa melakukan itu atas perintah atau keputusan pemerintah serta penegak hukum. Menurutnya, pemblokiran memang bisa dilakukan asal ormas terkait melakukan praktik ilegal seperti pencucian uang.

“Namun pertanyaan menariknya adalah apakah ada dugaan bahwa FPI melaksanakan praktik cuci uang dari dana hasil kejahatan?” kata Feri saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin, 18 Januari 2021 lalu.

Feri menggarisbawahi bahwa pemblokiran rekening FPI tidak bisa dilakukan jika hanya didasari tidak memiliki surat keterangan terdaftar sebagai ormas dari pemerintah.

Status terlarang yang disematkan pemerintah kepada FPI yang membuat pemblokiran bisa dilakukan. Namun, dia kembali mempertanyakan ihwal keterkaitan FPI dengan tindak pidana pencucian uang.

Baca Juga:  Amar Bank Raih Dua Penghargaan Bergengsi

“Setidak-tidaknya FPI telah dianggap sebagai organisasi teroris sesuai pasal 2 ayat 2 UU Tindak Pidana Pencucian Uang,” tambahnya.

Feri juga menekankan bahwa gelagat pemerintah terhadap FPI sejauh ini adalah imbas dari UU Ormas yang direvisi beberapa tahun lalu.
UU Ormas saat ini membuat pemerintah bisa melarang kegiatan ormas tertentu. Berbeda dengan UU Ormas sebelum direvisi yang mana mensyaratkan putusan pengadilan sebelum pelarangan dilakukan.

Dalam UU Ormas yang lama, upaya pemblokiran rekening pun berdasarkan putusan pengadilan. Tidak sepihak seperti saat ini.

“Ini semua gara-gara pelarangan itu diserahkan mutlak kepada pemerintah. Bukan kepada peradilan. Jadi upaya memblokir rekening demi kepentingan hukum itu harusnya berdasarkan putusan peradilan,” kata Feri. POP/S1

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan