BPH Migas Pastikan PT. Bakrie & Brothers Lanjutkan Proyek Pipa Gas Bumi Ruas Transmisi Cirebon –Semarang

  • Bagikan
WhatsApp Image 2021 03 16 at 21.39.02
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS–Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang (Cisem) tetap berlanjut pasca penyerahan penetapan/pengunduran diri PT Rekayasa Industri sebagai pemenang Hak Khusus Ruas Transmisi Gas Bumi Cirebon –Semarang.

Hal ini terungkap saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR Rl dengan Kepala BPH Migas di Ruang Rapat Komisi VII, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 15 Februari 2021.

DomaiNesia

Rapat Dengar Pendapat dipimpin H. Eddy Soeparno, Wakil Ketua Komisi VII DPR Rl.
Dalam paparannya, Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa menyampaikan sesuai Pasal 46 ayat (3) huruf f, tugas Badan Pengatur salah satunya meliputi pengaturan dan penetapan pengusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi.

Terkait pengusahaan transmisi dan distribusi gas bumi, pada tahun 2006 BPH Migas telah melakukan lelang jaringan pipa transmisi ruas Cirebon – Semarang (Cisem), Gresik – Semarang (Gresem), dan Kalimantan – Jawa (Kalija). Sedangkan untuk jaringan distribusi, belum pernah dilakukan lelang.

Selain 3 ruas jaringan transmisi tersebut, pembangunan ruas jaringan transmisi lainnya dilakukan dengan skema penugasan. Penerapan skema penugasan pada pembangunan ruas jaringan transmisi gas bumi akan berdampak pada tingginya nilai toll fee karena Capex (Capital expenditure) tidak terkontrol, dan realisasi penyaluran volume gas di bawah kesepakatan kontrak /GTA.

Lebih Lanjut, Ifan sapaan untuk M. Fanshurullah Asa, menjelaskan lelang pipa transmisi Cisem sepanjang 255 Km dilaksanakan pada tahun 2006 didasarkan pada Kepmen ESDM No. 1321 K/20/MEM/ 2005 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN), yang mengatur rencana jaringan transmisi gas bumi jalur Cirebon – Semarang dengan alokasi gas pipa dari Sumsel – Jabar, PT Pertamina DOH JBB & JBT, dan KPS di Jawa.

Lelang ruas transmisi Cisem yang dilakukan pada tahun 2006 menetapkan PT Rekayasa Industri (Rekind) sebagai pemenang melalui SK Kepala BPH Migas Nomor 035/Kpts/PL/ BPH Migas/KOM/III/2006 tanggal 21 Maret 2006.

Dalam pelaksanaan lelang tahun 2006 PT Rekayasa Industri (Rekind) diputuskan sebagai pemenang pertama dan mengajukan toll fee sebesar 0,36 USD/MMBTU. PT Bakrie and Brothers (BNBR) menempati posisi kedua dengan pengajuan toll fee sebesar 0,42 USD/MMBTU, dan PT PGN di posisi ketiga dengan mengajukan toll fee sebesar 0,70-1,14 USD/MMBTU. Namun pada tanggal 2 Oktober 2020, PT Rekayasa Industri mengundurkan diri melalui surat Direktur Utama PT Rekayasa Industri Nomor 357/10000-LT/X/2020.

Sikap BPH Migas pasca mundurnya PT Rekayasa Industri (Rekind) sebagai pemenang pertama lelang ruas Cirebon – Semarang ada 3 opsi yaitu diberikan kepada pemenang kedua, lelang ulang oleh BPH Migas, penugasan Pemerintah.

Pada tanggal 1 Maret 2021 BPH Migas melakukan Sidang Komite dengan hasil PT Bakrie & Brothers sebagai pemenang kedua dapat ditetapkan sebagai Pemenang Lelang menggantikan PT Rekayasa Industri.

Baca Juga:  Tanggapi Setan Gundul Andi Arif, BPN: Koalisi Tetap Solid

Penunjukan PT Bakrie & Brothers sebagai pemenang lelang telah ditetapkan melalui SK BPH Migas No. 06/KT/BPH MIGAS/KOM/201 tanggal 15 Maret 2021. Penunjukan PT Bakrie & Brothers didasarkan pada Peraturan BPH Migas No.20/2019 Pasal 23 Ayat (2), yaitu “Dalam hal calon pemenang Lelang urutan pertama dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Panitia Lelang mengganti calon pemenang pada urutan berikutnya dan bendahara penerimaan Badan Pengatur mencairkan jaminan penawaran untuk disetorkan ke Kas Negara..

PT. Bakrie & Brothers wajib memenuhi beberapa persyaratan yakni menyerahkan surat pernyataan kesanggupan beserta jaminan pelaksanaan sebesar 1% dari nilai investasi pada Dokumen Penawaran hasil lelang tahun 2006 dalam waktu 30 hari kalender sejak ditetapkan sebagai Pemenang Lelang atau paling lambat tanggal 14 April 2021.

Di samping itu juga, PT Bakrie & Brothers (BNBR) diwajibkan untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen Feasibility Study (FS) dan Front End Engineering Design (FEED) serta dokumen Perjanjian Pengangkutan Gas (PPG) kepada BPH Migas paling lambat tanggal 15 Juni 2021. Jika tidak dipenuhi, PT Bakrie & Brothers dinyatakan gugur.

Setelah semua persyaratan diatas disampaikan kepada BPH Migas, PT Bakrie and Brothers diberikan tenggat waktu 35 bulan sejak ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk menyelesaikan pembangunan Ruas Transmisi Cirebon – Semarang.

BPH Migas berharap Pembangunan Pipa Cisem mendapat dukungan dari Komisi VII DPR RI dan segera dilaksanakan serta diselesaikan.

Hal ini karena Pembangunan Pipa Transmisi Cirebon Semarang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 109/2020 terkait Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan dalam rangka mendukung pasokan gas bumi ke Kawasan Industri Batang sesuai Perpres Nomor 79/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobongan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang.

Menanggapi paparan dan penjelasan Kepala BPH Migas, Anggota Komisi VII Fraksi Gerindra Kardaya Warnika berharap proyek tersebut tidak terbengkalai lagi.

Dia mengatakan lebih baik dipastikan dulu pasokan gas yang mengalir ke pipa tersebut. “Permasalahan utamanya kalau menurut saya jangan sampai masuk ke hal sama yaitu terbengkalai lagi, pastikan gasnya akan ada yang mengalir,” Jelasnya.

Menurutnya, jika tidak ada kepastian pasokan gas maka berisiko menimbulkan masalah. “Karena kalau tidak, tadinya ada gas mengalir kalau tidak ada gas mengalir di situ maka secara bisnis gas trasportasi bisa dituntut itu yang memberikan janji akan ada gas karena itu sudah janji, bahasa jawanya kebacut,” ujarnya.

Kardaya mengingatkan agar kepastian pasokan gas ini harus tertulis, ada keputusannya alokasinya, tidak bisa berdasarkan informasi semata.

Anggota Komisi VII Fraksi PKB Ratna Juwita mempertanyakan kendala pembangunan pipa Cisem sehingga mangkrak sampai 15 tahun. Padahal pipa ini menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).

Baca Juga:  Raih Penghargaan, Astragraphia Makin Inovatif

“Apalagi hari ini kita tahu gas adalah salah satu resource clean energi yang sangat dibutuhkan masyarakat sehingga pembangunan infrastruktur yang nantinya akan menjadi penunjang,” ungkapnya.

Sementara itu Anggota Komisi VII dari Fraksi Golkar, Ridwan Hisyam, mendukung apa yang diputuskan BPH Migas terkait kelanjutan proyek pipa Cisem.

Menurutnya apa yang disampaikan Kardaya terlalu jauh kebelakang. “Jadi saya kira hari ini jangan bilang tidak ada gasnya segala, itu kita berdebat panjang.” tegas Ridwan Hisyam.

Ridwan Hisyam beserta Anggota Komisi VII DPR RI sudah 2 atau 3 kali meninjau ground breaking di lapangan Jambaran Tiung Biru (JTB).

“Akhir tahun ini nanti selesai, mereka harus sudah membuang gas itu. Kalau tidak, apa mungkin dia pakai tangki-tangki seperti yang dilaksanakan PGN dari gresik ke Semarang, apa tidak bermasalah itu di jalan,” katanya.

Dia tetap pada prinsip tetap mengikuti apa yang sudah ditentukan BPH Migas dengan aturan-aturannya. Pihaknya sebagai anggota dewan mewakili kepentingan rakyat, rakyat butuh jaringan gas termasuk industri –industri yang akan dilewati jaringan gas CISEM.

“Kita dukung BPH Migas untuk melaksanakan sesuai dengan aturan jadi tidak usah tanya lagi dari mana gas kedepan” tegas Ridwan Hisyam.

Menurutnya, Apabila pipa ini terbangun akan meningkatkan ekonomi wilayah Cirebon-Semarang karena jaringan gas CISEM banyak melawati daerah Industri.

“Terkait gas mau datangkan lewat pelabuhan bisa, mau datangkan dari Tangguh bisa, mendatangkan dari Kalimantan bisa tidak ada masalah itu hanya teknis. Hal tersebut adalah bisnis bukan merupakan wilayah kita. Jadi itu wilayah bisnis pengusaha-pengusaha pipa itu” ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto. Menurutnya Pasokan gas bukan menjadi suatu permasalahan. “Saya kira sudah sepakat kita akan mendorong pemanfaatan gas karena resource yang masih cukup, walaupun berdasarkan data yang ada perlu diklarifikasi. Ada yang bilang 36 TCF (triliun cubic Feet), ada 64 TCF” Ungkap Sugeng Suparwoto.

Infrastruktur dan pasokan gas seperti ayam dan telur. Tapi faktanya gas cukup besar. Misalnya ditahun 2020 karena covid memang itu alasannya ada 23 kargo yang melayang-layang, dari Tangguh ada 13 kargo dan dari Bontang 10 kargo yang tidak termanfaatkan.
I”stilah dalam bisnis disebut stress cargo, harganya murah sekali hanya standarnya dengan gasnya Amerika yang kurang dari 2,3 USD/MMBTU,” katanya.
Maka Komisi VII harus sepakat secara politik. Memanfaatkan gas dengan membangun infrastruktur. Sudah tidak bisa tidak karena membangun infrastruktur adalah bagian dari strategi untuk pemanfaatan gas. Untuk itu kasus cisem, harus segera dibangun.

Hal yang sama juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin. Menurutnya tidak perlu khawatir pasokan gas itu ada atau tidak. Sumatera Selatan, di Grissik dialirkan ke Singapura, sudah bertahun-tahun menerangi Singapura.

Baca Juga:  KPK OTT Kepala Daerah di Kepri

“Tahun lalu ditemukan potensi sumur gas Saka Kemang sebagai salah satu yang terbesar di dunia. Komisi VII DPR RI selaku wakil rakyat tidak perlu khawatir akan pasokan gas. Sumber gas melimpah terutama di wilayah Sumatera Selatan.” Jelas Alex Noerdin.

Menanggapi pernyataan Kardaya Warnika, Kepala BPH Migas kembali menjelaskan lelang pipa transmisi Cisem sepanjang 255 Km dilaksanakan pada tahun 2006 didasarkan pada Kepmen ESDM No. 1321 K/20/MEM/ 2005 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN), yang mengatur rencana jaringan transmisi gas bumi jalur Cirebon – Semarang dengan alokasi gas pipa dari Sumsel – Jabar, PT Pertamina DOH JBB & JBT, dan KPS di Jawa.

Namun di tahun 2009 ada moratorium dan dalam perubahan RIJTDGBN tahun 2012 alokasi gas sudah tidak ada karena saat itu kebijakan gas bumi yang bersumber dari Sumsel juga Kaltim untuk diekpsor.

Menurutnya saat ini ada potensi gas yang dapat disalurkan dari Proyek Jambaran Tiung Biru (JTB) milik PT Pertamina EP Cepu. “Untuk alokasi gas kami dapat info dari 175 MMSCFD, 100 MMSCFD sudah untuk PLN dan ada 75 MMSCFD yang belum dipakai,” jelas Ifan.

Ifan mengungkapkan nantinya alokasi gas sebesar 75 MMSCFD dapat disalurkan melalui ruas pipa Gresik-Semarang. Selanjutnya, akan dilakukan integrasi ruas pipa tersebut dengan pipa Cisem.

Namun demikian, Ifan memastikan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus segera menerbitkan revisi Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) demi memungkinkan pemanfaatan gas tersebut.

Ifan menambahkan kehadiran revisi RIJTDGBN juga sekaligus sebagai pemberian kepastian adanya alokasi gas. “Kami sudah usulkan revisi sejak zaman Pak Jonan dan Pak Arifin di Oktober 2019. Kami sudah ajukan, ada potensi tinggal dituangkan dalam rencana induk,” sambung Ifan.

Dari demand side juga sangat besar karena sepanjang pipa cisem ada kawasan industri di Kendal, Batang, dan juga Kilang Balongan serta Pelabuhan Patimban bahkan beberapa kawasan Industri di Jawa Barat.

“Jadi dari sisi suply and demand sudah tidak ada masalah, tinggal alokasi gas tersebut dituangkan dalam Revisi RIJGTDGBN dalam Kepmen ESDM” tegas Ifan.

Kepala BPH Migas mengingatkan agar PT Bakrie & Brothers tidak main-main untuk segera membangun pipa gas cisem ini, jangan mengulangi kesalahan Rekind yang sampai 14 tahun tidak bangun-bangun proyek ini. Walaupun sudah dilakukan groundbreaking 7 Februari 2020, nggak sampai setahun mundur akibat adanya perubahan direksi Rekind.

Menurutnya semua mata saat ini akan melihat kesungguhan PT. Bakrie & Brothers mulai dari Presiden, DPR juga masyarakat dalam proyek cisem krn ini sdh ada Perpresnya sebagai Proyek Strategis Nasional. HERS/S1

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan