Sidang Jumhur Hidayat: Saat Melapor BAP Sudah Dibuat Penyidik

  • Bagikan
Sidang Jumhur Hidayat rm
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS–Sidang lanjutan perkara dugaan penyebaran berita bohong dengan terdakwa Jumhur Hidayat yang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguak fakta mengejutkan.

Saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), Adintho Prabayu yang juga pihak pelapor, mengaku Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatanganinya sudah dibuatkan penyidik.

DomaiNesia

Hal itu diakuinya saat dicecar oleh terdakwa Jumhur.

“Apakah saudara saksi pernah belajar ilmu telepati?” tanya Jumhur di persidangan, Kamis, 18 Maret 2021.

Jumhur juga mempertanyakan soal adanya tiga orang saksi dengan isi BAP yang sama. Menurutnya hal itu janggal karena ketiga orang tersebut melapor di waktu berbeda.
Mendengar pertanyaan Jumhur, saksi Adintho Prabayu mengaku tidak tahu.

“Kalau begitu, saat saksi melapor, sudah ada BAP yang dibuat penyidik?” kata Jumhur.

“Ya,” jawab saksi.

Mendengar pengakuan saksi, Jumhur yang juga deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini kembali melontarkan pertanyaan.

“Setelah membacanya, saksi setuju dengan isi di BAP tersebut?” tanya Jumhur.

Pertanyaan Jumhur tersebut kemudian dibenarkan saksi. Saksi yang juga seorang advokat itu mengaku BAP yang dimaksud telah dibuat oleh pihak kepolisian. Setelah membacanya, barulah ia menandatangani BAP tersebut.

Baca Juga:  KPK OTT Kepala Daerah di Kepri

Mendengar pemaparan saksi, terdakwa Jumhur lantas menegaskan kepada Majelis Hakim bahwa saksi pelapor yang dihadirkan tersebut telah berkedudukan tidak independen.

“Mereka melaporkan bukan karena kesadarannya, melainkan karena digiring oleh kekuatan besar untuk memasukkan saya ke dalam sini,”tegas Jumhur.

Dalam sidang dakwaan, JPU mendakwa Jumhur menyebarkan berita bohong dan membuat keonaran lewat cuitan di akun Twitter pribadinya tentang Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja.

Menurut Jaksa, cuitan Jumhur ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), dalam hal ini golongan pengusaha dan buruh.

Akibatnya, timbul polemik di tengah masyarakat terhadap produk hukum pemerintah. Sehingga berdampak pada terjadinya rangkaian aksi unjuk rasa yang dimulai pada 8 Oktober 2020, hingga berakhir rusuh.

Melalui akun Twitter @jumhurhidayat, ia mengunggah kalimat “Buruh bersatu tolak Omnibus Law yang akan jadikan Indonesia menjadi bangsa kuli dan terjajah”.

Kemudian pada 7 Oktober 2020, Jumhur kembali mengunggah cuitan senada “UU ini memang utk PRIMITIVE INVESTORS dari RRC dan PENGUSAHA RAKUS. Kalau INVESTOR BERADAB ya seperti di bawa ini”.

Baca Juga:  Ikuti Jambore Dai, Parmusi Sumsel: BanyaK Mamfaat Didaapat

Dalam cuitan tersebut, Jumhur mencantumkan link berita dari Kompas.com berjudul “35 Investor Asing Nyatakan Keresahannya terhadap Pengesahan UU Cipta Kerja”.
Atas cuitannya itu, Jumhur didakwa dengan dua dakwaan alternatif yakni, Pasal 14 ayat (1) jo Pasal 15 UU 1/1946 KUHP, atau Pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) UU 19/2016 tentang perubahan dari UU 11/2008 tentang ITE.

Target

Sementara itu, Kuasa hukum Jumhur Hidayat, Oky Wiratama, mengatakan kliennya memang sengaja menjadi target pelaporan atas kasus tersebut.

Menurut Oky, kuasa hukum dari LBH Jakarta, saksi i Andito Prabayu yang juga pelapor Jumhur, dengan sengaja membuka Twitter kliennya untuk mencari kesalahan.

Itu dilakukan Andito saat yang bersangkutan menemui saksi lainnya yakni Febrianto Dunggio dan Husein Shihab yang juga merupakan pelapor untuk melakukan diskusi sebelum melakukan pelaporan.

Dalam keterangannya, Andito mengaku tidak mengenal dan tidak berteman di media sosial Twitter dengan Jumhur.

Andito bisa melaporkan Jumhur karena dirinya melakukan pencarian di Twitter dengan menggunakan keyword nama akun Jumhur.

“Mereka memang sengaja buka laptop, langsung mencari akun terdakwa @jumhurhidayat bukan melalui tracing hastag Omnibus Law, hastag UU Cipta Kerja, disitu kan bisa dilihat perdebatannya,” kata Oky kepada wartawan di PN Jaksel, Kamis, 18 Maret 2021.

Baca Juga:  Dorong Percepatan Digitalisasi dan Ekonomi Digital di Era Pandemi, DCI Indonesia Tambah Kapasitas Data Center Nasional Sebesar 15 MW

Jadi, para pelapor tersebut memang sengaja mencari-cari celah terkait postingan Jumhur terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja ini. Padahal Andito tidak mengenal dan tidak saling mengikuti (Follow) akun Jumhur Hidayat di dalam media sosial Twitter tersebut.
“Berarti mereka sengaja untuk menyasar, menargetkan terdakwa, itu fakta selanjutnya,” kata Oky.

Dalam kesempatan yang sama, Arif Maulana, anggota kuasa hukum Jumhur yang lain, mengatakan pelaporan yang dilakukan terhadap Jumhur mengandung unsur kepentingan.

“Bukan sebatas pelaporan untuk pidana publik. Ppenahanan yang dilakukan terhadap Jumhur Hidayat merupakan tahanan politik,” katanya.

Hal ini karena Jumhur ditahan lantaran melakukan kritik terhadap pemerintah khususnya terkait penerbitan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

“Saksi-saksi (yang diperiksa) punya kepentingan dalam arti ini tidak murni untuk kepentingan pelaporan untuk pidana publik, tapi ini ada alasan tertentu mentarget seseorang dan ini ada sesuatu yang mendorong mereka (saksi) untuk melapor,” kata Arif. DBS/S1

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan