Meluas, Tuntutan Kembalikan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai Mata Kuliah Wajib

  • Bagikan
pancasila 1
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS–Tuntutan agar dilakukan revisi terhadap PP No 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan makin meluas lantaran dalam PP tersebut Pendidikan Pancasila tidak ditulis sebagai kurikulum wajib.

Sejumlah pihak itu antara lain Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembumian Pancasila (DPP GPP), Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Anggota DPR Fraksi Golkar Firman Soebagyo, PUSAT Studi Pancasila UGM , dan Institut Sarinah.

DomaiNesia

Sejak pertengahan pekan ini, mereka membuat pernyataan tertulis yang dikirim ke media. Mereka juga merespon cepat pertanyaan media terhadap hal tersebut.

PP tersebut ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 30 Maret 2021 dan diundangkan oleh Menkumham Yasonna Laoly pada 31 Maret 2021. PP ini tidak lagi mencantumkan Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam Standar Nasional Pendidikan. PP ini menjelaskan Standar Nasional Pendidikan digunakan oleh pemerintah untuk jalur pendidikan formal hingga nonformal.

Penolakan dan berbagai respon negatif bermunculan. Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembumian Pancasila (DPP GPP) dengan tegas menolak terbitnya PP No. 57 tahun 2021. “Ini sangat berbahaya bagi kelanjutan pendidikan di Indonesia”, ujar Ketua Umum DPP GPP, Dr. Antonius D.R. Manurung, Msi kepada Media, Jumat , 16 April 2021.

Atas terbitnya PP tersebut, DPP GPP menyampaikan Surat No. 17/B/SKNR.DPP-GPP/IV/2021 yang berisi “Keprihatinan dan Rekomendasi Nasional” secara terbuka kepada Pemerintah.

“Kalau kita melihat latar belakang Perjalanan Pancasila sebagai nilai, spirit, dasar negara, dan ideologi perjuangan memiliki dinamikanya sendiri yang hingga saat ini masih belum menemukan format yang tepat dalam penerapannya. Berbagai masalah yang muncul membawa dan menghadapkan Pancasila dalam proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara hingga saat ini”, ujar Dr. Anton.

Menurut Anton, sejak kelahiran Pancasila 1 Juni 1945 dan selanjutnya ditetapkan sebagai Dasar Negara Republik Indonesia 18 Agustus 1945, Pancasila mengalami ujian yang sangat berat. Adanya gerakan-gerakan yang berupaya ingin mengaburkan dan menguburkan sejarah lahirnya Pancasila menjadi fokus perhatian nasional, penyelenggara negara, pemerintah, dan masyarakat.

“Tidak hanya itu, konsolidasi menggeser Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsapun tampaknya berlangsung secara sistematis, terstruktur, dan masiv (TSM) oleh kelompok deideologisasi, termasuk dugaan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan”, tegasnya.

Bondan Kanumoyoso, Sekjen DPP GPP menambahkan dengan menghapus pendidikan Pancasila sebagai kurikulum wajib dengan penuh kesadaran merupakan tindakan deideologisasi yang secara laten dan manifes berbahaya karena berpotensi mengubur nilai-nilai luhur dan kearifan Pancasila melalui jalur Pendidikan Nasional sebagai pintu masuk utama Pembumian Pancasila.

“Secara etik dan moral, jika Pancasila sebagai sumber tertib hukum masional dihapus sebagai kurikulum wajib, maka sesungguhnya sistem pendidikan nasional tidak memiliki dasar pijak yang kuat untuk dilaksanakan dan tentunya hal ini sangat membayakan bagi eksistensi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, jelas Dr.Bondan yang merupakan sejarawan Universitas Indonesia ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembumian Pancasila (DPP-GPP) menyampaikan sikap keprihatinan nasional dan rekomendasi sebagai berikut:

Baca Juga:  Kivlan Zein Bantah Rencanakan Pembunuhan Pejabat Negara

Pertama, DPP GPP meminta dengan rasa hormat agar Presiden Republik Indonesia menggunakan hak prerogatif sebagai Kepala Negara untuk membatalkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2021 oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2021.

Kedua, bila poin no. 1 tidak dilaksanakan, DPP GPP merekomendasikan untuk dilakukan uji materi (judicial review) oleh Mahkamah Agung terhadap pasal-pasal yang tidak relevan (terutama Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 40) dalam mendukung pendidikan nasional dan pembangunan karakter bangsa yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 35.

Ketiga, DPP-GPP menghimbau segenap elemen bangsa (tanpa terkecuali), untuk berdedikasi dan bergotong-royong dalam Membumikan Pancasila, terutama melalui Pendidikan

Desak Segera Revisi

syaiful huda DPR

Suara penolakan juga datang dari DPR. Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mendesak pemerintah untuk segera merevisi PP Nomor 57 Tahun 2021

“Kami meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) segera mengajukan draf revisi atas PP 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Revisi itu harus memastikan jika Pendidikan Pancasila merupakan mata pelajaran wajib yang harus diikuti oleh peserta didik baik di tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi,” kata Huda dalam keterangan tertulis, Jumat, 16 April 2021.

Menurut Pendidikan Politisi PKB itu, pendidikan Pancasila merupakan salah satu pilar pendidikan untuk membentuk karakter cinta Tanah Air. Menurut dia, Pancasila juga berperan penting untuk menginspirasi generasi muda bahwa Indonesia dibangun atas nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah mufakat, dan keadilan sosial.

Sebab itu, Huda menilai Pendidikan Pancasila mesti disebutkan secara eksplisit sebagai mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan nasional. Ia berpendapat, pendidikan Pancasila pun tidak bisa diganti dengan pendidikan kewarganegaraan yang disebut wajib dalam PP 57/2021.

“Jika Pendidikan Pancasila tidak disebutkan secara eksplisit dalam kurikulum sebagai pelajaran wajib maka dimungkinkan muncul banyak intreprestasi dari penyelenggara maupun tenaga kependidikan. Nanti bisa saja muncul satu sekolah mewajibkan Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran, sekolah lain tidak mewajibkannya,” kata Huda.

Di samping itu, Huda juga mempertanyakan ketentuan dalam PP 57/2021 yang menjadikan pelajaran bahasa sebagai pelajaran wajib tapi tidak dijelaskan bahasa apa yang dimaksud, antara Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris atau bahasa yang lain.

“Dalam regulasi sekelas PP yang menjadi aturan pelaksanaan dari regulasi di atasnya diksinya harus to the point. Kami mendesak pelajaran bahasa yang menjadi mata pelajaran wajib dalam PP 57/2021 adalah Bahasa Indonesia,” kata dia.

Hal senada juga diungkapkan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo . Mata pelajaran pendidikan Pancasila harus menjadi mata pelajaran wajib dari tingkat dasar, menengah hingga perguruan tinggi.

bamsoet

“Hilangnya mata pelajaran pendidikan Pancasila sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah merapuhkan pondasi bangsa akibat ketidakpahaman generasi bangsa terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa,” ujar Bamsoet dikutip dalam keterangan tertulisnya, Minggu 18 April 2021.

Baca Juga:  Sekda MTB Buka Pelatihan Penatausahaan Keuangan Desa

Sebelum pendidikan Pancasila dihilangkan dalam UU No. 20 Tahun 2003, pendidikan Pancasila telah menjadi pelajaran wajib sejak tahun 1975. Hal itu tidak lepas dari peran MPR RI melalui TAP MPR 1973 yang disempurnakan pada tahun 1978 dan 1983.

“MPR RI saat ini tengah mendorong agar pendidikan Pancasila kembali menjadi mata pelajaran wajib di berbagai jenjang pendidikan. Tanpa pemahaman terhadap ideologi, bangsa kita tidak ubahnya seperti kapal besar yang tersesat di tengah samudera,” kata mantan Ketua DPR ini.

Berdasarkan hasil survey LSI tahun 2018 menemukan bahwa dalam kurun waktu 13 tahun, masyarakat yang pro terhadap Pancasila telah mengalami penurunan sekitar 10 persen. Pada tahun 2005, masyarakat yang pro Pancasila mencapai 85,2 persen dan hingga tahun 2018, angkanya turun menjadi 75,3 persen.

Sementara, survey yang dilakukan pada akhir Mei 2020 oleh Komunitas Pancasila Muda, dengan responden kaum muda usia 18 hingga 25 tahun dari 34 provinsi, tercatat hanya 61 persen responden yang merasa yakin dan setuju bahwa nilai-nilai Pancasila sangat penting

Anggota DPR Fraksi Golkar Firman Soebagyo mempertanyakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 yg menghilangkan tentang Pancasila dan Bahasa Indonesia dari standar pendidikan nasional (SPN) adalah sesuatu mengejutkan.

“Kita sebagai warga negara ,wajib mempertanyakan dan harus berani mengingatkan kepada pemerintah kalau memang itu benar-benar hilang apa alasan mendasar dua mata pelajaran sangat fundamental dihilangkan,” kata Firman dalam siaran pers, Jumat , 16 April 2021.

Firman Soebagyo DPR

Firman yang juga Anggota Baleg DPR ini mengaku kecewa dan sedih jika sampai benar PP mengatur keberadaan Pancasila dan Bahasa Indonesia dihilangkan. “Kita ini orang yang mudah lupa dengan ucapannya sendiri bahwa hampir setiap saat semua tokoh selalu menyampaikan dalam pidatonya dng berapi-api bahwa “Pancasila Harga Mati”. Lalu kalau benar bahwa dalam PP tersebut mengapus Pancasila dan Bahasa Indonesia apa artinya pidato-pidato tersebut apa hanya sebagai isapan jempol belaka.

“Pancasila adalah idelogi negara sangat fundamental dan kami sebagai Anggota MPR selama ini diwajibkan utk mensosialisasikan program dikenal dengan Empat Pilar le masyarakat yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.Sebagai idelogi Negara Pancasila telah dilahirkan dan dibentuk oleh founding father sudah sangat jelas tujuannya sebagai rohnya bangasa ini,” kata Firman.

Firman menjelaskan, kalau dibaca dengan cermat dan dipahami dari sila ke satu sampai dengan sila ke lima sudah sangat jelas, adalah sebagai pengikat dan alat pemersatu bangsa terdiri dari berbagai keanekaragaman suku bangsa dan agama di Indonesia.

“Oleh karena itu tidak boleh diabaikan bahkan kami di DPR telah meminta kemendikbud harus menjadikan mata pelajaran dasar dan masuk dalam kurikulum dari mulai pendidikan dasar,” tegasnya.
Presiden perlu menijau ulang PP tersebut dan mengklarifikasi kepada Mendikbud tentang penghapusan pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia.

Baca Juga:  Dorong Perekonomian Indonesia, Bank OCBC NISP Berdayakan Pengusaha Perempuan Melalui Program #TAYTB Women Warriors

“Kalau benar Mendikbud harus beranggung jawab dan ada agenda apa dan pendikan nasionak anak bangsa ini dan mau dibawa kemana? tandasnya.

Menurut Pusat Studi Pancasila UGM dengan keluarnya PP tersebut, Pemerintah telah menghapus Pancasila sebagai pelajaran atau mata kuliah wajib. “Pusat Studi Pancasila UGM meminta Pemerintah untuk membatalkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021,” terang Agus Wahyudi PhD, Kepala Pusat Studi Pancasila UGM, dalam rekomendasinya, Kamis, 15 April 2021.
Kedua, Pusat Studi Pancasila UGM merekomendasikan untuk melakukan uji materi (judicial review) terhadap pasal-pasal yang tidak relevan dalam mendukung kemajuan pendidikan karakter bangsa yang tertuang UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Ketiga, Pusat Studi Pancasila UGM mengajak segenap elemen bangsa, para relawan advokat/lawyer, para ahli untuk bahu membahu bersama dengan guru, dosen, pendidik, dan pegiat Pancasila di tanah air untuk bergabung mewujudkan uji materi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Atas terbitnya PP tersebut, Kepala Pusat Studi Pancasila UGM, Agus Wahyudi PhD menyatakan lima hal terkait pentingnya pendidikan Pancasila.

Dikutip dari situs JDIH Kemendikbud, Pasal 40 Ayat (2) PP 57 Tahun 2021 menyatakan, kurikulum pendidikan dasar dan menegah wajib memuat sepuluh mata pelajaran. Mata pelajaran itu adalah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal.

Pasal 40 Ayat (3) menyatakan, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa.

Dalam Pasal 40 ayat (3), PP ini menghilangkan Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam standar nasional pendidikan pada kurikulum pendidikan tinggi. Sedangkan dalam UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pancasila dan bahasa Indonesia masuk dalam kurikulum pendidikan tinggi.

UU 12/2012 (UU Pendidikan Tinggi) Pasal 35 menyebutkan Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, Bahasa Indonesia.

Akan Ajukan Revisi

Terkait banyaknya penolakan, Mendikbud lewat siaran pers Nomor : 128/sipres/A6/IV/2021 menegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia tetap dan selalu diwajibkan dalam kurikulum. Kemendikbud telah mengajukan Revisi PP Nomor 57 tahun 2021.
PP SNP ini disusun dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan substansi kurikulum wajib tertulis persis dengan UU tersebut.

Sedangkan pengaturan kurikulum wajib pendidikan tinggi telah diatur kembali dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan sepertinya perlu dipertegas.

“Kami senang dan mengapresiasi masukan dari masyarakat. Kami kembali menegaskan bahwa Pancasila dan Bahasa Indonesia memang selalu dan akan tetap diwajibkan dalam kurikulum, sehingga untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman lebih jauh, kami akan mengajukan revisi PP SNP terkait substansi kurikulum wajib,” kata Nadiem Makarim dalam rilisnya. DBS/S1

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan