Polri Proses Red Notice untuk Jozeph Paul Zhang

  • Bagikan
Screenshot 20210420 000207 1 1
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS–Bareskrim Polri tengah memproses red notice ke Interpol di Lyon, Prancis untuk Jozeph Paul Zhang yang menghina Islam dan mengaku nabi ke-26. Red notice merupakan daftar buronan dari suatu negara.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dirjen Imigrasi untuk meneruskan red notice Jozeph Paul Zhang. Bila red notice dikabulkan, pria yang memiliki nama asli Shindy Paul Soerjomoeljono itu akan ditolak di Jerman.

DomaiNesia

“Kemarin dari hasil rapat dengan imigrasi dengan berbagai pertimbangan tetap kita upayakan untuk mengajukan red notice ke Interpol. Nanti di Lyon akan dibahas apakah bisa masuk red notice atau tidak kemudian dari situ,” kata Agus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 21 April 2021.

Baca Juga:  Akhirnya RUU HIP, Ketahanan Keluarga, Jabatan Hakim, dan Bank Indonesia dikeluarkan dari Prolegnas

Jika red notice disetujui, masuk ke negara-negara Interpol akan menolak yang bersangkutan.

Saat ini, Jozeph diketahui berada di Jerman. Statusnya masih WNI.

Pasalnya dengan pencabutan untuk mencabut izin paspor. Hal ini akan membuatnya memiliki status stateless alias tak memiliki negara.

Agus mengatakan, polisi telah berkoordinasi dengan Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencabut paspor Jozeph.

Menurut Agus, jika paspor sudah dicabut, Jozeph bisa dideportasi kembali ke Indonesia.

Pencabutan paspor akan membuat Zhang memiliki status stateless alias tak memiliki negara.

“Kalau mau ke mana-mana kan diamankan, berpotensi untuk dideportasi,” ucapnya.

Terkait dengan pencabutan izin paspor tersebut, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana mengatakan pencabutan atau penarikan paspor Paul Zhang akan memudahkan aparat kepolisian menangkapnya di luar negeri.

Baca Juga:  174 Ormas Tergabung dalam ANAK NKRI Kembali Gelar Demonnstrasi Tuntut RUU HIP Dicabut

Penarikan paspor dilakukan berdasarkan

Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang (UU) tentang Keimigrasian.

Pasal tersebut berbunyi, “Pasal 31 (1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk berwenang melakukan penarikan atau pencabutan Paspor biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas yang telah dikeluarkan.

(2) Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan penarikan atau pencabutan Paspor diplomatik dan Paspor dinas.

(3) Penarikan Paspor biasa dilakukan dalam hal: a. pemegangnya melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia; atau b. pemegangnya termasuk dalam daftar Pencegahan.”

Sementara penjelasannya adalah, “Ayat (3) Yang dimaksud dengan “melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia” adalah setiap orang warga negara Indonesia yang disangka melakukan perbuatan yang merugikan negara dan/atau pelanggaran perundang-undangan yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang masih berada di Wilayah Indonesia atau telah berada di luar Wilayah Indonesia.

Baca Juga:  Hari Bumi, H+K Luncurkan Better Impact

Penarikan Paspor biasa terhadap tersangka yang telah berada di luar negeri harus disertai dengan pemberian Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang akan digunakan dalam rangka mengembalikan pelakunya ke Indonesia,” katanya. DBS/S1

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan