Penangkapan Munarman, Amnesty International Indonesia: Densus 88 Langgar HAM

  • Bagikan
munarman ditangkap
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS–Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid mengatakan, polisi terkesan melakukan penangkapan yang sewenang-wenang dan mempertontonkan secara gamblang tindakan aparat yang tidak menghargai nilai-nilai HAM ketika menjemputnya dengan paksa.

Demikian dikatakan Usman Hamid dalam keterangan tertulis, Rabu, 28 April 2021.

DomaiNesia

Menurut Usman, adegan saat Munarman tidak diperbolehkan memakai alas kaki lalu menutup matanya dengan kain hitam, tidak manusiawi, dan melanggar asas praduga tak bersalah.

“Menyeret dengan kasar, tidak memperbolehkannya memakai alas kaki, menutup matanya dengan kain hitam merupakan perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Itu melanggar asas praduga tak bersalah,” kata Usman Hamid.

Tuduhan terorisme yang ditujukan kepada Munarman, kata Usman, tidak menjadi pembenaran bagi polisi untuk melanggar hak asasi manusia. Apalagi, Munarman terlihat tidak membahayakan petugas dan tidak terlihat adanya urgensi aparat untuk melakukan tindakan paksa tersebut. Hak-hak Munarman harus dihormati apa pun tuduhan kejahatannya.

Baca Juga:  PKS: Presiden Tak Bisa Contohkan Menjaga Protokol Kesehatan

Menurut Usman, dalam pasal 28 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jelas menyatakan bahwa pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip HAM. “Ini berpotensi membawa erosi lebih jauh atas perlakuan negara yang kurang menghormati hukum dalam memperlakukan warganya secara adil,” ucap Usman.

Usman meminta Polri mengevaluasi kinerja Densus 88 dalam peristiwa ini, an mengingatkan bahwa setiap penangkapan harus menghormati nilai-nilai hak asasi manusia.

“Belum lagi jika mengingat situasi kedaruratan pandemi Covid-19. Penegak hukum harus lebih sensitif, mempertimbangkan prokes dan hak atas kesehatan dari orang yang hendak ditangkap atau ditahan, termasuk menyediakan masker kepada yang menutupi mulut dan hidung, bukan justru membiarkannya terbuka dan menutup matanya dengan kain hitam,” tuturnya.

Baca Juga:  Sekjen MN KAHMI: Perkuat Komitmen Kerakyatan, Kawal Terus Pembahasan Omnibus Law

BACA JUGA :Indonesia Police Watch : Bebaskan Munarman!

Menurut dia, proses penangkapan terhadap Munarman melanggar asas praduga tak bersalah. Tuduhan terorisme bukanlah alasan untuk melanggar hak asasi seseorang dalam proses penangkapan.

“Meskipun sebagian ketentuan UU Anti-Terorisme bermasalah, namun Pasal 28 ayat (3) dari UU tersebut jelas menyatakan pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip HAM,” jelas Usman.

Pihaknya juga mendapatkan laporan yang kredibel bahwa kuasa hukum maupun keluarga belum diberikan akses kepada Munarman.

“Apapun kejahatan yang dituduhkan kepadanya, setiap orang yang disangka melakukan kejahatan, termasuk Munarman, memiliki hak untuk diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sampai dibuktikan sebaliknya oleh pengadilan yang tidak memihak,” kata Usman.

Baca Juga:  Presiden : Kritik Mahasiswa Boleh-Boleh Saja

Tim Densus 88 meringkus Munarman saat berada di rumahnya di Modern Hills, Cinangka, Pamulang, Tangerang Selatan, Selasa, 27 April 2021, sekitar pukul 15.30 WIB. Munarman ditangkap lantaran diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan aksi terorisme.

Penangkapan juga diduga berkaitan dengan kegiatan baiat teroris di tiga kota, di antaranya dilakukan di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Makassar, dan Medan. REL/S2

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan