Penangkapan Munarman, Ratusan Advokad di Palembang Kecam Tindakan Densus 88

  • Bagikan
munarman ditangkap
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS–Penangkapan terhadap Munarman yang dilakukan Densus 88 menuai banyak kecaman dan sorotan dari berbagai elemen bangsa, termasuk para advokad.

Sebanyak 119 Advokat yang tergabung dalam Kelompok Solidaritas Advokat Kota Palembang bergerak dan mengeluarkan sikap tegas mengecam keras tindakan Dendus 88 tersebut. Daftar nama-nama advokad tersebut menyebar luas di berbagai platform medsos, khususnya Whatsapp.

DomaiNesia

Ketua Tim Solidaritas Advokat Kota Palembang, M Husni Chandra, SH, M.Hum menegaskan, pihaknya menolak seluruh tindakan dalam rangka pelaksanaan kewenangan yang dilakukan secara represif, dengan pendekatan kekuasaan semata-mata dengan tidak menghormati prinsip-prinsip negara hukum (rechtstaats).

“Kami menyatakan siap mendampingi dan membela rekan sejawat Munarman yang diperlakukan tidak adil oleh aparat penegak hukum,” ujar dia, seperti dalam keterangan persnya, Rabu, 28 April 2021.

Menurut Husni, dalam menjalankan profesi advokatnya, Munarman tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

Baca Juga:  Hari H Jokowi Minta Pendukung Pakai Baju Puti

“Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Saudara Munarman, oknum aparat Densus 88 terkesan menunjukkan sikap yang arogan, dan mencederai profesi Officium Nobile Advokat,” terang Husni.

Dalam melaksanakan kewenangannya, oknum Densus 88 melakukan penangkapan terhadap Munarman secara sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hal ini karena sampai dengan terjadinya penangkapan Saudara Munarman belum pernah dilakukan pemeriksaan dan ditetapkan statusnya sebagai tersangka sebagaimana disyaratkan dalam KUHAP junto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014.

BACA JUGA : Penangkapan Munarman Upaya Penguasa Hajar Oposisi

“Bahwa Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menyebutkan, ‘Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip Hak Asasi Manusia,” tegas dia.

Baca Juga:  Din Syamsudin-Siti Zuhro: Cabut atau Revisi SKB 3 Menteri

Jangankan penangkapan, pemanggilan seorang advokat untuk kepentingan pemeriksaan yang berkaitan dengan tugas menjalankan profesinya, harus dilakukan melalui organisasi advokat di mana advokat tersebut bernaung.

“Nah, Saudara Munarman sendiri adalah Advokat yang saat ini sedang menjalankan profesinya sebagai Penasehat Hukum Imam Besar Habib Rizieq Shihab, yang perkaranya saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur,” kata Husni.

Dia mengingatkan, profesi advokat merupakan profesi ‘Officium nobile’ (profesi yang terhormat) yang merupakan aparat penegak hukum yang bebas, mandiri, dan tunduk pada Undang-Undang Advokat.

Pasal 16 Undang-Undang Advokat menyatakan advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.

Baca Juga:  ICINC EXPO(RT) Pertama Hadir di Trade Expo Indonesia

Hal ini kemudian ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 26/PUU-XI/2013, bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

“Peristiwa penangkapan yang dilakukan aparat Densus 88 Antiteror patut diduga ada kaitannya dengan kegiatan advokasi Saudara Munarman kepada Imam Besar Habib Rizieq Shihab,” terang dia.

Hal ini terindikasi dengan tuduhan-tuduhan tindak pidana yang dilakukan Munarman yang terjadi pada kurun waktu tahun 2014 – 2015. Tuduhan-tuduhan tersebut terkesan dipaksakan sehingga Munarman tidak dapat lagi melakukan pendampingan hukum terhadap Imam Besar Habib Rizieq Shihab. DBS/S2

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan