Alih Status Pegawai ASN Jadikan KPK Tidak Independen

  • Bagikan
bivitri
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS.COM–Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan berpengaruh besar terhadap independesi KPK dalam memberantas praktik korupsi.

“Risikonya jelas ini akan membuat KPK tidak lagi independen,” kata Bivitri di Jakarta, Kamis, 6 Mei 2021.

DomaiNesia

Bivitri mengingatkan SDM KPK sejak didirikan sengaja dibuat khusus dan didukung dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang dipisahkan dengan ASN pada umumnya.

Tujuannya, agar para pegawai KPK tidak masuk pada pengaturan eksekutif secara umum yang dapat mengganggu independensinya.

Jika pegawai KPK menjadi ASN maka akan ada tes yang bisa dikontrol institusi pemerintahan.

“Buktinya sudah terjadi, dimana tes wawasan kebangsaan itu bukan tes wawasan kebangsaannya itu sendiri tapi sudah dirancang, dan ini menjadi pertanyaan besar,” kata Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera tersebut.
Jika harus ada tes di tubuh KPK, maka harus menggunakan lembaga yang independen. Lembaga tersebut merancang dan mengaitkan langsung antara kompetensi dengan kompetensi, bukan kompetensi dengan wawasan kebangsaan.

Baca Juga:  Komisaris Independen Askrindo, Kemal Arsyad, Mau Ludahi Muka Anies Baswedan

Oleh sebab itu, alih status pegawai KPK menjadi ASN merupakan masalah yang serius dan perlu diselamatkan agar independensinya tidak hilang.

“Barang kali kalau dibilang masih bisa mengais-ngais, menahan KPK jangan betul-betul masuk ke liang kuburnya,” ujar Bivitri. ANTARA/S2
…………….
SRIBERNEWS.COM– Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti- Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono, membenarkan penyidik senior KPK Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya tidak lolos lolos tes wawasan kebangsaan.

“Kurang lebih sama nama-nama yang beredar di media. Salah satunya Novel Baswedan,” kata Giri dalam diskusi Polemik Trijaya Dramaturgi KPK, di Jakarta, Sabtu, 8 Mei 2021.
Selain Gri Supradiono, narasumber lain dalam diskusi ini Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi, dan Koordinator Indonesia Coruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo.
Menurut dia, selain Novel Baswdan, juga terdapat pejabat di eselon 1, tiga pejabat di eselon 2, Kepala Biro SDM, Kabag Perancangan Perundang-undangan, hingga Kabag SDM. Hhampir semua Kasatgas dan seluruh pengurus inti dari Wadah Pegawai KPK.

Baca Juga:  Prabowo Pecahkan Palembang

“Hampir semua kasatgas yang berasal dari KPK, 7 kasatgas penyidikan, dan dua kasatgas penyelidikan juga bagian dari 75 itu tadi. Dan seluruh itu wadah pegawai dan ada beberapa orang sudah kita cukup kenal baik,”katanya.

Dia mengakui Kasatgas yang tidak lolos tersebut saat ini sedang menangani kasus besar. Misalnya Novel Baswedan yang sedang menangani kasus korupsi kelautan di KKP, Andri Nainggolan yang i mengusut kasus bansos.

“Beberapa penyidik yang memang sudah menangani kasus-kasus yang besar dan sebenarnya mereka-mereka sedang menangani kasus yang tidak bisa disampaikan kepada publik saat ini,” katanya.

Pegawai yang melakukan tes yaitu pegawai tetap dari kepolisian atau kelembagaan yang sudah mengundurkan diri. Mereka semua kemudian dites kembali.

“Jadi yang dites itu pegawai tidak tetap dan tetap. Pegawai tidak tetap itu misalkan entry LHKP, staff, satpam supporting. PNS yang belum mengundurkan diri tidak dites, kejaksaan tidak dites,” ungkapnya.

Sementara itu mantan Juru bicara KPK Johan Budi menilai 75 pegawai KPK tidak perlu sampai diberhentikan jika tidak memenuhi syarat sebagai aparatur sipil negara (ASN) dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Baca Juga:  McDonald’s Indonesia kembali Gelar Program Rayakan Harapan 3

Johan mengaku terkejut di antara 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan, terdapat eselon I dan II.

“Seleksi masuk pegawai KPK cukup ketat. Saya terkejut ketika yang disampaikan Pak Giri, ternyata 75 orang itu adalah Kasatgas bahkan Eselon I dan II,” ujar Johan.

Menurut dia, tes wawasan kebangsaan adalah tes alih status sebagai pelaksanaan Undang-Undang (UU) KPK Nomor 19 tahun 2019 di mana pegawai KPK adalah ASN.

“Jadi dalam kaitan ini seharusnya kalau mau fair ketika alih status tidak perlu ada seleksi yang punya akibat sampai seseorang diberhentikan,” ujar Johan.

Menurut Johan, memberhentikan seorang pegawai KPK itu harus berdasarkan Undang-Undang bukan alih status.

“Kalau di UU, pegawai KPK yang dapat diberhentikan itu yang melanggar kode etik berat, atau melakukan pidana, atau meninggal dunia, mengundurkan diri, kalau kita bicara UU. Tidak dikarenakan alih status,” ucapnya. POP/S2

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan