PKS: Pertanyaan Tes Wawasan Kebangsaan KPK Cacat moral

  • Bagikan
bukhari pks
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS.COM–Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf mengatakan ada beberapa pertanyaan dalam Tes Wawasan Kebangsaan Komisi Pemberantasan korupsi (TWK KPK) yang berpotensi cacat moral, bahkan melanggar hak asasi manusia (HAM).

Dia mencontohkan, pertanyaan itu adalah yang terkait denha melepas jilbab bagi muslimah, qunut, pernikahan beda agama, hingga yang mempertanyakan keislaman seseorang.

DomaiNesia

Kegagalan asesor dalam menerjemahkan konsep wawasan kebangsaan justru berdampak pada pelanggaran HAM yang dijamin oleh konstitusi.

“Sehingga, bisa dikatakan pelaksanaan asesmen ini cacat secara etika moral maupun konstitusi karena menyalahgunakan gagasan nasionalisme untuk mengintimidasi praktik keagamaan seseorang,”kata Bukhori Bukhori dalam keterangannya, Selasa, 11 Mei 2021.

Bukhori mempertanyakan keabsahan hasil asesmen. Ia mengatakan, antara tajuk asesmen dan muatan soal seakan tidak sinkron. Bahkan, ada sejumlah pertanyaan yang dinilainya janggal karena tidak relevan dengan nilai kebangsaan dan cenderung tendensius.

Baca Juga:  Riza Patria Resmi Wagub DKI Jakarta

“Model TWK ini seperti jauh panggang dari api. Wawasan kebangsaan tidak bisa diujikan dengan model soal yang terindikasi membenturkan antara kelompok satu dengan yang lainny. Apalagi, hingga mengadu nilai kebangsaan dengan nilai keagamaan,” katanya.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini meminta KPK dan BKN selaku penyelenggara tes untuk menganulir hasil asesmen TWK. “Demi kemaslahatan lembaga dan publik, lebih baik dibatalkan saja hasilnya,” katanya.

Anggota Komisi VIII DPR itu mengatakan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menerangkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sementara Pasal 28l ayat (1) yang mengakui bahwa hak untuk beragama merupakan HAM.

Baca Juga:  Habib Rizieq: Mendakwa Seseorang Karena Ikut Pesanan atau Tekanan adalah Ketidaksopanan yang Sesungguhnya.

“Bagaimana mungkin ada lembaga negara mengkhianati amanat dari negara itu sendiri? Ironis,” ujarnya.

Direktur Sosialiasasi dan Kampanye Anti-Korupsi KPK Giri Supradpdiono mengatakan sejumlah pegawai KPK yang tak lolos saat ini diketahui sedang mengungkapkan sejumlah kasus besar.

Misalnya, penyidik senior Novel Baswedan yang sedang terlibat dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan penyidik Andre Nainggolan yang menangani perkara korupsi dana bantuan sosial (bansos).

Sembilan pegawai KPK yang tidak lolos itu, kata Giri, menduduki jabatan sebagai kepala satuan tugas (kasatgas). Polemik terkait dengan hasil TWK saat ini akan berpengaruh dalam upaya penanganan kasus-kasus korupsi yang saat ini sedang dijalani oleh KPK.

Baca Juga:  FKS Sehat Gelar Rapid Test Massal Gratis di Soekarno Hatta

“Tapi, saya yakin dengan common sense yang ada dari sembilan kasatgas yang ada pasti membahayakan kelangsungan dan penanganan kasus tersebut,” jelas Giri, Sabtu, 8 Mei 2021. DBS/S2

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan