Koalisi Guru Besar Antikorupsi : Substansi TWK Munculkan Kecurigaan

  • Bagikan
gedung kpk1
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS.COM–Sebanyak 74 guru besar yang tergabung dalam Koalisi Guru Besar mengeluarkan pernyataan terkait penonjoban 75 pegawai KPK .

Koalisi Guru Besar Antikorupsi ini terdiri atas guru besar dari berbagai kampus di Indonesia, antara lain Prof Emil Salim (Guru Besar FEB UI), Prof Azyumardi Azra (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah), Prof Ni’matul Huda (Guru Besar FH UII), Prof Sigit Riyanto (Guru Besar FH UGM), Prof Sulistyowati Irianto (Guru Besar FH UI).

DomaiNesia

Selain itu, Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H ( Guru Besar FH Unand), Prof. Dr. Masri Mansoer, M. A. (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. Dr. Sukron Kamil (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof Multamia RMT Lauder (Guru Besar FIB UI), Prof Herlien D Setio (Guru Besar FT ITB) , Prof Multamia RMT Lauder (Guru Besar FIB UI), Prof Herlien D Setio (Guru Besar FT ITB).

Guru besar lain, Prof. em. Dr. Franz Magnis-Suseno (Guru Besar STF Driyarkara). Prof Jan S Aritonang (Guru Besar Sekolah Tinggi Teologi Jakarta), Prof Ningrum Natasya Sirait (Guru Besar FH USU), Prof Anna Erlyana (Guru Besar FH UI), Prof Andri G Wibisana (Guru Besar FH UI), dan Prof. em. Dr. Franz Magnis-Suseno (Guru Besar STF Driyarkara).

Baca Juga:  Iran Temukan Kotak Hitam Pesawat Ukraina

Koalisi Guru Besar Antikorupsi mengatakan masa depan pemberantasan korupsi kembali diuji.

“Bagaimana tidak, 75 pegawai KPK tiba-tiba diberhentikan oleh Pimpinan KPK dengan dalih Tidak Memenuhi Syarat (TSM) ketika melewati Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Padahal, setelah dicermati lebih lanjut, TWK yang diikuti oleh seluruh pegawai KPK memiliki problematika serius,” dalam keterangan tertulis Minggu, 16 Mei 2021..

Merujuk pada empat poin yang tertuang di dalam Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 652 Tahun 2021, bahwa pegawai-pegawai dengan status TMS diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan, menurut Koalisi Guru Besar Antikorupsi menilai hal ini bertolak belakang dengan pemaknaan alih status, melainkan sudah masuk pada ranah pemberhentian oleh Pimpinan KPK.
“Sebab 75 pegawai KPK yang disebutkan TMS tidak dapat lagi bekerja seperti sedia kala,” ujar surat Koalisi Guru Besar Antikorupsi, dalam pernyataan tertulis, Minggu, 16 Mei 2021.

Baca Juga:  SIC MYNDED Perkenalkan Single Terbaru

Secara garis besar terdapat dua isu penting yang tertuang di dalam TWK, mulai dari pertentangan hukum sampai pada permasalahan etika publik. Faktanya TWK tersebut tidak sekalipun disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU KPK), maupun Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 sebagai syarat untuk melakukan alih status kepegawaian KPK.

Bahkan, MK telah menegaskan di dalam putusan uji materi UU KPK, bahwa proses alih status kepegawaian tidak boleh merugikan hak-hak pegawai KPK. Namun aturan itu ternyata telah diabaikan begitu saja oleh Pimpinan KPK dengan tetap memasukkan secara paksa konsep TWK ke dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021.

Tidak hanya itu, substansi TWK juga memunculkan kecurigaan, khususnya dalam konteks pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pegawai KPK saat menjalani wawancara. Secara umum, apa yang ditanyakan mengandung nuansa irasional dan tidak relevan dengan isu pemberantasan korupsi.

Baca Juga:  Jokowi Ajak Coblos Capres-Cawapres Berbaju Putih

“Jadi, dapat disimpulkan bahwa TWK ini tidak tepat jika dijadikan syarat untuk mengangkat pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Semestinya proses alih status ini dapat berjalan langsung, tanpa ada seleksi tertentu sebagaimana diatur di dalam peraturan perundangundangan,”katanya.

Terlebih lagi, sejumlah pegawai KPK yang diberhentikan telah memiliki rekam jejak panjang dalam upaya penindakan maupun pencegahan korupsi. Misalnya, dalam hal masa kerja, sejumlah pegawai KPK yang diberhentikan bahkan tercatat sudah bergabung sejak lembaga antirasuah itu berdiri atau sekitar tahun 2003 lalu.

“Sederhananya, jika wawasan kebangsaan mereka diragukan mestinya dengan sendirinya akan tercermin di dalam kinerjanya selama ini, misalnya melakukan pelanggaran etik atau tidak taat terhadap perintah UU,” tandas Koalisi Guru Besar. DNA/S2

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan