Anies Baswedan Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya

  • Bagikan
IMG 20201117 WA0003
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS–Sebagaimana dugaan banyak pihak, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Anies memenuhi panggilan Polda Metro Jaya, Selasa, 17 November 2020, pagi.

Anies memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi mengenai terjadinya kerumunan massa di Petamburan, Jakarta Pusat. Anies tiba di Mapolda Metro Jaya sekitar pukul 09.43 WIB.

DomaiNesia

Mngenakan pakaian dinas dan masker, Anies sempat menyapa para awak media yang telah menunggu di depan Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya.

Anies mengaku menerima surat panggilan pemeriksaan itu kemarin, Senin, 16 September 2020, sekitar pukul 14.00 WIB. “Jadi hari ini saya datang sebagai warga negara untuk memenuhi undangan dari Polda. Itu saja,” ujarnya.

Baca Juga:  Penanganan Covid 19, MN KAHMI Berikan Berbagai Rekomendasi

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Argo Yuwono dalam konferensi pers di Mabes Polri menyatakan pihak kepolisian akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Pemanggilan terkait adanya dugaan pelanggaran UU Kekarantinaan Kesehatan dalam sejumlah acara Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS).

“Tim penyidik sudah mengirimkan surat itu kepada Gubernur DKI Jakarta untuk diklarifikasi keterangannya karena hadir di acara pernikahan putri dari HRS (Habib Rizieq Shihab),” jelas Argo dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 16 November 2020.

Selain memanggil Anies, penyidik juga akan memintai keterangan sejumlah pihak terkait. Mulai dari RT, RW, Lurah, Camat hingga Wali Kota Jakarta Jakarta Pusat dan juga beberapa tamu undangan. Pihak kepolisian akan meminta klarifikasi terkait acara di Petamburan hingga menyebabkan kerumunan massa di tengah pandemi covid-19.

Baca Juga:  Tutup Tahun, Perta Daya Gas Selesaikan Pembangunan Infrastruktur Pipa Gas untuk pembangkit Listrik Sorong

“Kita lakukan klarifikasi dengan dugaan tindak pidana pasal 93 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan,”ujar Argo. DBS/ S2

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan