Usulan Doa Bersama Semua Agama Ditolak Banyak Pihak

  • Bagikan
KH. Mashuril Khomis Al Washliyah
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS–Usulan doa bersama yang diluncurkan Menag Yaqut Cholil Qoumas mendapat tentangan dar banyak pihak, seperti Al Washliyah, MUI, dan PKS.Mereka umumnya meminta Menag mengacu pada fatwa MUI tentang Doa Bersama

PB Al Washliyah meminta Menteri Agama menghormati Fatwa MUI Terkait Do’a Bersama
Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah (Al Washliyah) menyarankan Menteri Agama mengacu kepada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Doa Bersama.

DomaiNesia

“Al Washliyah melihat bahawa MUI Pusat telah memfatwakan tentang hukum Doa Bersama, maka sebaiknya Menteri Agama menghormati dan mengacu kepada keputusan MUI tersebut,” Hal ini diungkap KH. Masyhuril, sebagaimana dilansir Jurnaltoday di Jakarta, baru-baru ini.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Jawa Barat (FKUB Jabar) Rafani Achyar mengatakan sedianya soal pembacaan itu harus dilakukan secara proporsional. “Jadi begini, kita harus realistis, acara apapun di kita ini mayoritas itu muslim, karena realitanya muslim itu mayoritas, jadi wajar kalau berdoa itu menggunakan doa yang mayoritas muslim, itu logis, wajar menurut saya. Jangan diartikan, kalau hanya doa versi muslim lantas tidak toleran. Jangan diartikan begitu,” kata dia

Menurut Rafani, ada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) perihal doa bersama tersebut. Ia menilai wajar jika penggunaan doa menggunakan versi Islam, jika proporsi jumlah pesertanya lebih banyak muslim. Begitu pun pembacaan doa bisa dilakukan secara nonmuslim, andaikata jumlah peserta non muslim lebih banyak.

Baca Juga:  Survei IDM: Pasangan capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Menang Telak

“Kedua ada fatwa MUI, doa bersama itu bukan berarti mencampur adukkan keyakinan. Kemudian boleh kita kalau jemaahnya mayoritas nonmuslim, kemudian yang berdoa dari mereka. kita yang muslim ya diam saja, ikuti saja fatwanya. Proporsional saja, tidak berarti tidak toleran, tidak berarti tidak menghargai keyakinan yang lain,” kata Rafani

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf mengaku tak memahami logika hukum yang dipakai Menag Yaqut. “Apa yang salah jika dalam komunitas keagamaan yang majemuk, kemudian pemeluk agama mayoritas yang memimpin doa?” ujar dia dalam keterangannya, Selasa , 6 April 2021.

Dia berpendapat ritual doa adalah praktik keagamaan yang memiliki keyakinan dan aturan masing-masing. Sehingga, apabila praktik ritual tersebut dicampuradukkan dengan keyakinan lain atas dasar logika toleransi yang keliru, maka akan menyalahi ajaran yang telah termaktub dalam masing-masing agama.

“Kita perlu kembali mendudukan makna toleransi secara utuh dan lurus sebagaimana diajarkan Alquran dan Sunnah. Islam secara an sich adalah agama yang toleran, sementara toleransi dalam Islam berlaku dalam hal muamalah (relasi sosial), bukan dalam hal akidah maupun ibadah. Maka, tidak boleh seorang muslim mengikuti tata ibadah agama lain,” jelasnya.
Dia meminta Menag Yaqut untuk mendiskusikan usulan itu lebih dulu bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi munculnya sentimen masyarakat terhadap Kementerian Agama mengingat persoalan agama adalah perkara sensitif bagi sebagian kalangan umat beragama.

Baca Juga:  Sekjen KAHMI : Perkuat Konsolidasi Potensi, Tingkatkan Peran dalam Pembangunan

Ketua Bidang Ukhuwah dan Dakwah MUI, KH Cholil Nafis, mengatakandoa bersama boleh dilakukan, tetapi pihak yang memimpin merupakan pihak mayoritas dan yang lain berdoa sesuai keyakinan.

“Dan yang agama lain berdoa sesuai keyakinannya masing-masing,” katanya.

Selain itu, dalam doa bersama bisa pula dilakukan secara bergantian oleh pemeluk agama masing-masing. Yang dilarang dan salah dalam doa bersama yaitu mencampurkan berbagai jenis doa antar agama.

“Ada pula yang berdoa secara gentian pada acara bersama umat beragama. Asal tak mencampur aduk saja,” ungkap KH. Cholil Nafis

MUI sesungguhnya telah mengeluarkan fatwa tentang hukum Doa Bersama pada tahun 2005 Fatwa yang dikeluarkan saat Munas MUI ke 7 itu tertuang dalam Nomor: 3/MUNASVII/MUI/7/2005 dengan memutuskan 6 hal terkait doa bersama.

Berikut 6 keputusan Fatwa MUI terkait Do’a Bersama:
1. Do’a bersama yang dilakukan oleh orang Islam dan non-muslim tidak dikenal dalam Islam. Oleh karenanya, termasuk bid’ah.
2. Do’a Bersama dalam bentuk “Setiap pemuka agama berdo’a secara bergiliran” maka orang Islam HARAM mengikuti dan mengamini do’a yang dipimpin oleh non-muslim.
3. Do’a Bersama dalam bentuk “Muslim dan non-muslim berdo’a secara serentak” (misalnya mereka membaca teks do’a bersama-sama) hukumnya HARAM.
4. Do’a Bersama dalam bentuk “Seorang non-Islam memimpin do’a” maka orang Islam HARAM mengikuti dan mengamininya.
5. Do’a Bersama dalam bentuk “Seorang tokoh Islam memimpin do’a” hukumnya MUBAH.
6. Do’a dalam bentuk “Setiap orang berdo’a menurut agama masing-masing” hukumnya MUBAH.

Baca Juga:  Anies Baswedan Kembali Raih Penghargaan

Dengan adanya keputusan MUI tersebut, Ketum PB Al Washliyah mengajak Menteri Agama untuk mengikuti fatwa tersebut. Bila ini bisa dilakukan maka polemik yang terjadi di tengah masyarakat bisa diredam.

Sebagaimana diketahui Menag Yaqut Cholil Qoumas mengatakan usul mengenai doa semua agama hanya disampaikan untuk kegiatan rapat kerja nasional Kementerian Agama (Rakernas Kemenag), bukan untuk mengubah tata cara pembacaan doa dalam semua kegiatan.

“Itu pun hanya berlaku di Kementerian Agama pas Rakernas, di mana semua pegawai ikut, dan apakah saya mencoba mengubah praktik doa di acara kenegaraan? Tidak,” kata Menteri Agama dalam rapat dengan Komisi VIII DPR di Jakarta, Kamis, 8 April 2021. DBS/S1@MUI

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan