Nadiem Ajukan Revisi PP Tentang Standar Nasional Pendidikan: Pancasila dan Bahasa Indonesia Hilang

  • Bagikan
3978051041 scaled
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS–Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengajukan revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

PP ini mendapat sorotan masyarakat karena menghilangkan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib di pendidikan tinggi.

DomaiNesia

Nadiem menyatakan, PP SNP ini disusun dengan merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan substansi kurikulum wajib tertulis persis dengan UU tersebut. Namun pengaturan kurikulum pendidikan tinggi telah diatur kembali dalam UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan perlu dipertegas.

“Kami kembali menegaskan bahwa Pancasila dan Bahasa Indonesia memang selalu dan akan tetap diwajibkan dalam kurikulum, sehingga untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman lebih jauh, kami akan mengajukan revisi PP SNP terkait substansi kurikulum wajib,” kata Nadiem melalui keterangan tertulis, Jumat, 16 April 2021.

Baca Juga:  MA Batalkan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

Pengajuan revisi PP SNP merujuk Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Presiden Jokowi meneken PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Alasan dibuat peraturan tersebut yaitu memenuhi kebutuhan standar nasional dalam pendidikan di Indonesia, maka diperlukan untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan.

P2G Sesalkan

Sementara itu Perhimpunan Pendidikan dan guru (P2G) menyayangkan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. P2G menilai PP tersebut telah menghapus Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi.

Baca Juga:  Isak Tangis SBY Ketika Prabowo Takziah ke Cikeas

“Dalam Pasal 40 (angka 3) tidak lagi memuat Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran atau mata kuliah wajib khususnya di Perguruan Tinggi,” kata Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim, dalam keteranganya, Kamis, 15 April 2021.

Satriwan menyatakan, merujuk pada Pasal 35 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sangat jelas dan eksplisit menuliskan, kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia.

Namun, dalam PP SNP baru ini jelas sekali menghilangkan Pancasila dan Bahasa Indonesia. Padahal, dalam konsideran ‘mengingat’, PP SNP jelas merujuk kepada UU Pendidikan Tinggi (PT). Tapi, isi PP SNP justru bertentangan dengan UU PT.

Baca Juga:  MN KAHMI Dukung Pemerintah Berantas Covid 19 dan Akseleasi Ekonomi

“Kami menduga, hilangnya Pancasila dan Bahasa Indonesia ini merupakan kesalahan tim penyusun baik secara prosedural, formal, maupun substansial,” ujarnya.

Ia menekankan, hilangnya Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam kurikulum Perguruan Tinggi ini murni keteledoran tim penyusun (human error). Bukan atas dasar kesengajaan yang tentunya bertentangan dengan Undang-Undang.

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan