Refly Harun Bersaksi di Sidang Habib Rizieq Shihab

  • Bagikan
sidang HRS refly1
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS.COM–Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan karantina kesehatan dengan terdakwa Habib Rizieq Shihab (HRS) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, 10 Mei 2021. Refly dihadirkan Tim Kuasa Hukum HR sebagai saksi ahli.

Dalam sidang Refly mengatakan pelanggaran pidana sejatinya memiliki dua prinsip yakni prinsip mala in se, dan prinsip mala prohibita. Tindak pidana yang masuk dalam prinsip mala in se masih dapat diselesaikan di luar hukum.

DomaiNesia

“Sanksi non pidana bisa diterapkan dan yang menerima juga patuh. Maka kita bicara untuk apa lagi sanksi pidana,” kata Rafly.

Dengan memperhatikan prinsip itu maka hukum tidak untuk dipakai sebagai alat balas dendam, melainkan harus dapat merestorasi.

“Kalau semua pelanggar prokes semua dihukum pidana maka berdasarkan equality before the law semua harus diproses demi menegakkan dua prinsip tadi. Tapi tujuan dari hukum bukan itu, tujuan hukum itu tertib sosial,” ujarnya.

Baca Juga:  Refly Harun Pertanyakan Alasan Hukum Pembubaran FPI

Menyikapi perkara HRS yang didakwa dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Refly menuturkan, untuk menekankan dakwaan itu maka diperlukan setidaknya dua bukti yang menerangkan kedaruratan kesehatan.

Tetapi, sambung dia, hal itu cenderung mustahil dan teramat sulit. “Kalau susah untuk membuktikannya maka membawa ini ke ranah pidana tidak penting lagi,” katanya.

Refly yang dikenal sebagai pakar hukum tata negara itu dihadirkan oleh tim kuasa hukum Rizieq sebagai saksi ahli untuk meringankan dakwaan. “Refly Harun dan dokter Nasser,” kata pengacara HRS, Aziz Yanuar menyebut dua saksi yang dihadirkan. Baca Juga: Rutinitas Habib Rizieq Selama Puasa di Tahanan, Aziz Yanuar: Luar Biasa, Alhamdulilah

Baca Juga:  Aksi Lanjutan Mahasiswa Tuntut UU Ciptaker, Jokowi Berada di Istana Bogor

Dalam persidangan, Habib Rizieq Shihab mempertanyakan kepada Refly mengenai dengan dasar pembubaran FPI merujuk pada SKB Enam Menteri 30 Desember lalu.

Habib Rizieq bertanya pakah jika suatu ormas berasaskan Islam bisa disebut bertentangan dengan Pancasila dan bisa dibubarkan. “Tidak mungkin di segala aspek yang ada Islam bertentangan dengan Pancasila, mengingat nilai-nilai Islam sudah pasti tertanam di pancasila,” jawab Refly.

Dalam Pancasila dan UUD 1945, sepanjang tidak bertentangan dengan pancasila, yang ditafsirkan sebagai teks itu tidak melanggar hukum.

Menurut Refly, ada hak yang menjamin agar ormas bisa berjalan dalam UU No 17 tahun 2013 tentang keormasan. “Jangankan ormas yang sudah terdaftar dan habis masa berlaku surat keterangan terdaftar (SKT), ormas yang tidak terdaftar pun bisa melakukan kegiatan selama tidak bertentangan dengan konstitusi,” tegas Refly.

Baca Juga:  Resmi, Haji Indonesia Tahun Ini Ditiadakan

Menjawab pertanyaan Habib Rizieq apakah oknum yang menjadi tersangka dalam suatu institusi atau ormas bisa dijadikan alasan membubarkan ormas tersebut, Refly mengatakan, jika hal itu terjadi, maka yang perlu dibubarkan pertama kali adalah setiap parpol yang memiliki wakil di senayan.

“Karena semuanya sudah terbukti melakukan tindak pidana. Salah satunya, adalah korupsi yang merupakan extraordinary crimes. Tapi kan tidak bisa begitu,’’ tegasnya.

Menurut Refly, meski ada oknum di suatu instansi, maka instansi atau ormas tersebut tidak bisa dibubarkan. Sebab, hukum di Indonesia hanya melihat individu. “Walaupun berdekatan dengan elit politik, tetap saja orang (yang terjerat) yang harus diproses,’’ ungkap dia. DBS/S2

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan