TWK KPK Alat Singkirkan Novel Baswedan dkk

  • Bagikan
haris azhar
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS.COM–Berbagai pihak menilai Test Wawasan Kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanyalah alat utuk menyingkirkan Novel Baswedan, Yudi Purnomo, dan sejumlah pegawai KPK yang memiliki integritas dan kredibilitas, dalam penanganan korupsi di KPK.

Aktivis HAM yang juga pendiri Lokataru Foundation Haris Azhar mengatakan tes ini sengaja dijadikan alat untuk menyingkirkan orang-orang yang kredibilitas dan pengabdiannya memberantas korupsi tidak perlu diragukan.

DomaiNesia

“Mereka itu disingkirkan atas nama tes wawasan kebangsaan. Apa tujuannya?,” ujar Haris Azhar di kanal YouTube Realita TV, Sabtu, 8 Mei 2021.

Menurut Haris, mereka yang membuat asesmen TWK kepada para pegawai KPK, justru bermasalah wawasan kebangsaannya.

“Jadi bukan Novel Baswedan, Giri atau Yudi Purnomo dan 75 orang ini yang bermasalah. Justru mereka yang bikin tes ini masalahnya. Mereka punya agenda sendiri,” kata Hari.

Baca Juga:  Survei LSI: Publik Lebih Percaya Gubernur Daripada Presiden

Mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) itu mengatakan KPK juga menghadapi masalah besar di level pimpinan. Harusnya lembaga sebesar itu dipimpin oleh seseorang yang memiliki pikiran dan hati yang luas.

Kalau memang ada kesalahan, kata dia, sebutkan kesalahannya apa dan rujukan untuk mengatakan kesalahan itu apa.

“Bukan tiba-tiba melakukan tes wawasan kebangsaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak berhubungan dengan tugas KPK,” tegasnya.

Dia mencontohkan soal salat subuh pakai doa qunut itu bukan ranahnya KPK tetapi personal. Karenanya, Haris kembali mengeklaim mereka yang ingin menyingkirkan 75 pegawai KPK itu justru berlawanan dengan nilai-nilai kebangsaan dan tujuan dibentuknya NKRI.

Baca Juga:  Refleksi Akhir Tahun MN KAHMI Ungkap Banyak Persoalan di Tanah Air

“Mereka yang tidak lulus asesmen itu berusaha maksimal menjaga nilai-nilai KPK memberantas korupsi agar keadilan dan kesejahteraan masyarakat terwujud,” pungkasnya.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Bidang Litigasi LBH PP Muhammadiyah Gufroni dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 6 Mei 2021.

Ghufroni menduga kemungkinan penyingkiran 75 pegawai KPK termasuk Novel Baswedan diyakini bagian dari skenario besar pelemahan dan pembusukan KPK.

“Salah satu nama yang santer disebut yakni penyidik senior Novel Baswedan dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap,” ujarnya

Pelemahan lembaga antirusuah itu menurutnya sudah terlihat mulai dari revisi Undang-Undang (UU) KPK, seleksi pimpinan KPK yang bermasalah sampai pada pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dan pelemahan dari UU KPK.

Novel Baswedan sendiri menilai, profil orang-orang KPK tersebut itu sangat tidak layak bila disebut tidak lolos tes ASN. “Mau dikaitkan dengan kemampuan akademis, mereka hebat-hebat,” ujarnya.

Baca Juga:  Pemuda Lintas Agama Siap Jaga Kondusifitas Sumsel

Bila dikaitkan dengan nasionalisme, orang-orang ini bela negaranya disebut sangat kuat. “Antikorupsinya kuat, integritasnya bagus-bagus, radikalisme nggak nyambung karena heterogen,” sambung Novel.

Terhadap kasus ini, Muhammdyah, melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PP Muhammadiyah , siap memberikan bantuan hukum.

“Kita dari bagian masyarakat sipil siap melakukan bantuan hukum kepada 75 pegawai KPK yang akan diberhentikan,”kata Kepala Bidang Litigasi LBH PP Muhammadiyah Gufroni.
Tak hanya itu PP Muhammadyah LBH juga akan melakukan gugatan hukum ke PTUN sebagai upaya melawan hukum.

“Melakukan langkah-langkah hukum, salah satunya mengajukan gugatan ke PTUN,”” ungkapnya. DBS/S1

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan