Sidang Habib Rizieq Shihab Digelar Hari Ini, Ditunda Hingga Kamis

  • Bagikan
Habib Rizieq Shihab bersama para pengacaranya (dok: pengacara)
Habib Rizieq Shihab bersama para pengacaranya (dok: pengacara)
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS.COM–Sidang lanjutan kasus RS UMMI Bogor yang menjerat Habib Rizieq SRizieq Shihab (HRS) , Hanif Alatas, dan dr Andi Tatat digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, 14 Agustus 2021. Agenda sidang berupa pembacaan replik atau tanggapan atas pleidoi HRS pada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim sebelumnya.

Ketiganya dijerat dengan Pasal 14 ayat 1 UU Nomor UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Ketiganya diduga menyebarkan pemberitahuan bohong terkait pernyataan HRS dalam keadaan sehat saat dirawat di RS UMMI Bogor pada November 2020 meski terkonfirmasi Covid-19 dengan alasan belum menerima hasil tes swab PCR.

DomaiNesia

Pada sidang tuntutan Kamis, 3 Juni 2021, Jaksa Penuntut Umum HRS dengan hukuman pidana enam tahun penjara.

Dalam repliknya, jaksa mengatakan pleidoi Rizieq tidak berhubungan dengan pokok perkara. Untuk itu, jaksa berharap majelis hakim mengesampingkan nota pembelaan Rizieq itu.

“Habib Muhammad Rizieq terlalu banyak menyampaikan keluh kesahnya yang hampir tidak ada hubungannya dengan pokok perkara yang sedang disidangkan, di antaranya oligarki anti-Tuhan, entah ditujukan kepada siapa oligarki anti-Tuhan tersebut padahal seluruh warga negara berketuhanan dengan sah,” ucapnya.

Jaksa juga mempersoalkan kata-kata yang diucapkan dalam pledoi yang menurut dia tak sesuai dengan status Imam Besar seperti “sudah biasa berbohong, manuver jahat, ngotot, keras kepala, iblis mana yang merasuki, sangat jahat dan meresahkan, kebodohan, kedunguan, serta kebatilan terhadap aturan yang dijadikan alat oligarki .

Baca Juga:  Hal Paling Esensial, Terdakwa Hadir Langsung di Persidangan

“Kalimat-kalimat seperti inilah dilontarkan Terdakwa dan tidak seharusnya diucapkan yang mengaku dirinya ber-akhlakul karimah, tetapi dengan mudahnya terdakwa menggunakan kata-kata kasar sebagaimana di atas. Padahal status terdakwa sebagai guru, yang dituakan, tokoh, dan berilmu ternyata yang didengung-dengungkan sebagaimana imam besar hanya isapan jempol belaka,”kata jaksa.

BACA JUGA : Pleidoi Habib Rizieq: Membuat Kesepakatan dengan Tito Karnavian, Wiranto, dan Budi Gunawan

 

Dalam sidang sebelumnya, Kamis, 10 juni 2021, HRS membacakan pleidoinya setebal 131 halaman. Dalam pleidonya Habib Rizieq menilai tuntutan hukuman 6 tahun penjara yang dilayangkan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak adil.

HRS menguraikan sejumlah hal antara lain membandingkan kasus dirinya dnegan kasus Ahok dan Novel Baswedan.
HRS mengatakan di mata JPU, kasus pelanggaran protokol kesehatan bukan hanya kejahatan biasa, tapi kejahatan luar biasa. Sehingga lebih jahat dan lebih berat daripada kasus penistaan agama yang pernah dilakukan Ahok sehingga buat gaduh satu negeri.

“Juga jauh lebih jahat dan lebih berat dari pada kasus penyiraman air keras terhadap petugas negara dan Penyidik KPK Novel Baswedan sehingga salah satu matanya buta permanen,” kata HRS.

Hukuman dari tuntutan terhadap dirinya lebih berat dari kasus Ahok dan penyiram Novel Baswedan.

“Ahok Si Penista Agama hanya dituntut Hukuman Percobaan 2 tahun, sedang Penyiram Air Keras ke Penyidik KPK hanya dituntut 1 tahun penjara, tapi kasus pelanggaran protokol kesehatan dituntut 6 tahun penjara,” ungkapnya.

Baca Juga:  Demo Hari Buruh Diwarnai Ricuh

Selain itu, Habib Rizieq juga membandingkan tuntutan yang dilayangkan kepadanya dengan tuntutan kepada Djoko Tjandra, terpidana kasus suap red notice.

“Kasus korupsi Djoko Tjandra, ternyata Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki masing-masing hanya dituntut empat tahun penjara,” kata Rizieq.

Terdakwa lain dalam kasus yang sama yakni Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte yang ikut membantu Djoko Tjandra dalam pelarian hanya dijatuhi 3 tahun penjara. “Brigjen Prasetjo lebih ringan lagi hanya, dituntut 2,5 tahun penjara,” ujarnya.

HRS menganggap tuntutan hukuman 6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum sadis dan tak bermoral.
“Tuntutan tersebut tidak masuk akal dan jauh di luar nalar bahkan terlalu sadis dan tak bermoral,” ujar Habib Rizieq di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 10 Juni 2021.

Padahal, kasusnya hanya pelanggaran adimistrasi, bukan kejahatan pidana.

BACA JUGA :Pengacara HRS – Warganet Pertanyakan Beda Perlakuan antara HRS dan Jungle Park, Padahal Sama-Sama Langgar Prokes

Menurutnya, penjelasan soal kondisinya saat dirawat di RS UMMI Bogor pada November 2020 lalu bukanlah suatu kebohongan apalagi menyebabkan keonaran. Pernyataan dalam kondisi sehat meski tes PCR menyatakan terkonfirmasi Covid-19 adalah untuk menepis kabar bohong yang menyebutkan HRS kritis.

Saat itu belum ada hasil tes Swab PCR yang menyatakan bahwa terdakwa terkonfirmasi Covid-19, sehingga terdakwa tidak menyiarkan unsur menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dalam ayat ini.

Baca Juga:  Ketua KPU RI, Dewas KPU, Rektor IPB Positif Covid 19

HRS juga membantah pasal menghalangi pelaksanaan penaggulangan wabah dengan ancaman hukuman satu tahun penjara. Hal itu tidak terbukti karena tidak pernah dilakukannya.

HRS membantah Pasal 216 Ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP dakwaan ketiga JPU. Dia menilai pihak RS UMMI Bogor dan keluarganya tidak pernah mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan tindakan pejabat menjalankan UU.

HRS membantah semua tuntutan JPU dalam kasus Terdakwa kasus tes swab RS UMMI Bogor. Melalui nota pembelaan atau pleidoi, HRS meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis bebas.

HRS menyatakan, Pasal 14 Ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang disangkakan kepadanya dianggap tidak tepat. Oleh karena itu, tuntutan JPU yang menginginkannya dipenjara 6 tahun tidak bisa diterima, dan dia berharap hakim menjatuhkan vonis bebas terhadap dirinya.

Usai pembacaan replik, Hakim menunda sidang hingga Kamis, 17 Juni 2021, dengan agenda pembacaan duplik HRS terhadap replik jaksa.

“Baik ya, penuntut umum sudah membacakan repliknya. Untuk duplik kita jadwalkan sesuai kalender yang kita telah sepakati hari Kamis tanggal 17 Juni,” kata Hakim Ketua, Khadwanto di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tersebut. DBS/S1

 

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *