Evolusi Sosial Bisa Berawal dari Masalah Kelistrikan

  • Bagikan
daryoko
Cloud Hosting Indonesia

Oleh

Ahmad Daryoko

DomaiNesia

Koordinator INVEST.

PLN saat ini ibarat seekor banteng di tepi hutan yang sudah “diterkam” oleh rombongan singa dan sebentar lagi akan mati lemas dan menjadi “bancakan” singa-singa lapar itu. Singa2-singa itu adalah kartel listrik swasta yang sudah menguasai instalasi kelistrikan PLN dari pembangkit, transmisi, distribusi , retail, dan seluruh konsumen PLN ! Dan, sudah menjadi rahasia umum di dalamnya ada saham para oknum pejabat seperti Luhut Binsar Panjaitan, Erick Tohir, JK, Dahlan Iskan , Taipan 9 Naga, dll.

Dalam keadaan seperti ini konsumen tidak ada yang tahu karena tagihan listrik masih normal. Seandainya naikpun dibilang karena Covid 19 mereka masih percaya ! Artinya, Covid 19 menjadi “blessing in disguisse” (berkah terselubung) bagi Rezim ini. Sekali lagi konsumen PLN tidak tahu kalau saat ini PLN hanya tinggal nama. Bagi konsumen yang penting tagihan listrik tidak melonjak!

Konsumen juga tidak tahu bahwa sebenarnya tarip listrik saat ini bukan sekitar Rp1.400,- per kWh lagi tetapi mungkin sudah sekitar Rp5.000 – Rp6.000,- per kWh. Hal ini bisa diketahui karena adanya tagihan subsidi listrik yang tiba-tiba membengkak ke angka Rp200,8 triliun pada 2020 kemarin (Repelita On line 8 Nopember 2021). Padahal biasanya saat masih di operasikan oleh PLN subsidi hanya rata-rata Rp 50 triliun pertahun ( Laporan Statistik PLN sebelum 2020).

Baca Juga:  Mau Jadi Presiden?

Saat ini tidak ada satupun yang bisa check berapa sebenarnya biaya produksi listrik tahun 2020 ? Sebelum ditambah keuntungan Kartel Liswas tsb ? Karena harga listrik sudah sepenuhnya ditentukan oleh Kartel Liswas tsb ! Karena Liswas telah “memonopoli” kelistrikan (sebagaimana telah dibahas dalam sidang JR UU No 20/2002 ttg Ketenagalistrikan tahun 2003 ).

Konsumen/rakyat baru “menjerit” nantinya setelah tiba-tiba tagihan listriknya melonjak antara 400% sampai 500% seperti terjadi di Philipina dan Kamerun. Yaitu, saat Pemerintah tidak mampu lagi memberikan subsidi listrik karena mungkin sudah susah cari hutangan !

Strategi “Gajah Olingr

Tetapi Rezim pasti sudah mengantisipasi gejolak sosial ini, yaitu diantaranya tetap memberikan subsidi dan mungkin bahkan malah bisa menurunkan tarif listrik dengan cara memperbesar subsidi listrik.

Artinya agar tidak ada kenaikan tarip pada 2021 ini misal hanya dibutuhkan subsidi Rp210 triliun. Tetapi agar timbul kesan bahwa PLN baik baik saja maka bisa jadi subsidi listrik akan diperbesar menjadi Rp350 triliun sehingga tarif listrik turun drastis 50%. Hal semacam ini sangat mungkin terjadi. Apalagi terlihat nggak tahu dapat hutang LN dari mana faktanya Rezim ini “gampang” sekali dapat hutangan LN. Bahkan sesulit apapun tetap akan memindahkan ibu kota ke Kalimantan !

Baca Juga:  Kudeta Demokrat, Harga Diri SBY Dan Keluarga Dipertaruhkan

Itulah yang disebut strategi “Gajah Oling” yaitu seolah – olah perkasa. Persis ketika waktu yang lalu ada jargon ” Indonesia akan tinggal landas” pada tahun 2000 an. Tapi faktanya malah hancur-hancuran bahkan ada Amandemen UUD 1945 segala !

Apalagi negeri ini banyak sekali “arsitek” keuangan yang bisa “menyulap” kondisi genting menjadi spektakuler dan baru terjadi kondisi hancur-hancuranan setelah pergantian rezim.

Bisa saja karena saking mudahnya cari hutangan maka subsidi listrik tidak dilaporkan apa adanya dan justru diperkecil. Hal ini sudah ada gejalanya yaitu sekitar beberapa hari lalu ada seorang pengamat kelistrikan bilang subsidi listrik 2020 hanya Rp58 triliun.
Bahkan, salah satu Direksi PLN mengatakan PLN 2020 untung Rp 80 triliun, padahal Kepala Satuan Kebijakan APBN Kemenkeu di Repelita Online 8 November 2020 jelas2 mengatakan subsidi listrik 2020 sebesar Rp 200,8 triliun. Sementara Melissa Brown dari Institute Economy for Energy Financial Analysys mengatakan subsidi listrik 2020 sekitar Rp 170,2 triliun (CNN Indonesia. com 23 Oktober 2020).

Baca Juga:  Anies, Idola Baru Bagi Kaum Milenial

Padahal pada webinar yang diadakan oleh PP IP dan SP PJB didapat data bahwa 90% pembangkit Jawa-Bali sudah dikuasai Aseng/Asing. Artinya data ini berkorelasi dengan subsidi di atas.

Tetapi kalau kemudian ada kemungkinan rekayasa laporan keuangan PLN seperti di atas, berarti semua itu hanya untuk menutupi situasi kelistrikan di Indonesia yang telah di “rampok” oleh Asing/Aseng yang di restui Rezim dengan melanggar Putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003 tgl 15 Desember 2004 dan putusan MK No. 111/PUU-XIII/2015 tgl 14 Desember 2016. Yang dapat di artikan Presiden Jokowi telah melanggar Konstitusi RI.

Yang dapat memancing revolusi sosial !!

JAKARTA, 03 PEBRUARI 2021.

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan