DPR Mewakili Siapa?

  • Bagikan
daryoko
Cloud Hosting Indonesia

Oleh
Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST.

Kemarin, Selasa, 9 F, ebruari 2021 salah satu Fraksi DPR RI memanggil MKLI (Masyarakat Konsumen Listrik Indonesia) untuk RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) atau hearing, atas komunikasi KDIV HUMAS MKLI sebelumnya dng organ Fraksi dimaksud.

DomaiNesia

Kami memperkenalkan diri dari Badan Hukum Perkumpulan MKLI yang berfungsi sbg Organisasi yang meng advokasi/memediasi konsumen listrik PLN dalam hubungan niaga dengan PLN.

Karena dalam AD/ART organisasi ini juga memiliki “platform” agar PLN tetap menjadi infrastruktur kelistrikan sesuai amanah pasal 33 ayat (2) UUD 1945, maka pada kesempatan ini ingin menyampaikan juga permasalahan strategis sektor ketenagalistrikan yang oleh DPR di akomodir di Komisi VII.

Namun sayang DPR RI, katanya, hanya mengakui data yang berasal dari instansi resmi. Dengan demikian data dan masalah kelistrikan yang didapat dari hasil seminar operator lapangan semacam Serikat dikalangan PLN dan Anak Perusahaan pun ditolak.

Baca Juga:  Surat Edaran MenPAN -RB Obscuur (Tidak Jelas) dan Berpotensi Memecah Belah Persatuan Bangsa

Dengan demikian intinya mereka “tutup telinga” terhadap suara rakyat. Sehingga, masalah subsidi listrik thn 2020 yang dikatakan oleh pejabat Kemenkeu sebesar Rp200,8 triliun pun karena hanya lewat media biasa ditolak. Yang mereka terima kalau data subsidi tersebut berasal dari Menteri Keuangan Sri Mulyani asli. Kalau hanya fotocopy pun pasti ditolak karena hanya fotocopy yang kemungkinan bisa di rekayasa.

Pembahasan sistem kelistrikan pun kembali ke era 2000 an terkait istilah “menguasai” ( dari pasal 33 ayat (2) UUD 1945) yang di “plintir” sehingga PLN akhirnya bisa dikuasai Asing dan Aseng.

Mereka tidak mau menengok putusan MK yng dalam pertimbangannya menafsirkan istilah “menguasai” dlm UUD 1945 tsb adalah harus dimiliki dan hrs dikelola oleh Negara secara langsung sebagaimana Hadhist Riwayat Ahmad dimana “Public good” semacam air, ladang (tambang), dan energi harus dikuasai Negara/Kholifah.

Baca Juga:  Korupsi, Utang Menumpuk dan Pembunuhan Aparat, Lukai Hati Rakyat?

Faktanya putusan MK selama ini hanya di “kangkangi” oleh penguasa baiklLegislatif maupun eksekutif. Dan, terbitnya UU OBL No 11/2020 (atau UU Ciptakerja) adalah bukti arogansi kekuasaan itu !

Indikasinya, pusat kekuasaan telah membentuk oligarkhi dan menggajinya, mulai dari DPR, departemen, lembaga auditor BPK, BPKP, dll sehingga kelistrikan terlihat masih milik PLN. Padahal, fakta lapangan 90% sudah milik Asing dan Aseng !

Dan semua ini baru ketahuan kalau nantinya sudah tidak bisa berhutang ke luar negeri lagi. Sehingga tagihan listrik naik antara 5 – 6 kali lipat dari saat ini dan ditagih bukan oleh PLN lagi. Karena, PLN masih ada, bila subsidi masih ada ! Kejadiannya akan persis dng Philipina di tahun 2007 ! Dan kejadian ini di prediksi sekitar 5 tahun yang akan datang.

Baca Juga:  Kasus Kematian Ustad Maheer At Tuwalibi, Sebaiknya Kapolri Jend Pol Listyo Sigit Mengundurkan Diri

Pantas METRO TV Minggu kemarin (31 Januari 202i ) memuat berita bahwa “Lima Tahun Lagi Indonesia akan menjadi Negara Super Power”.

Ini persis angan-anganya orang Aborigin di benua Australia saat itu. Bahwa Australia akan menjadi super power di masa mendatang ! Kemudian terbukti Australia maju dan modern ! Tetapi, Aborigin tetap tinggal di hutan!

Innalillahi wa Inna ilaihi roojiuunn !!

JAKARTA, 10 FEBRUARI 2021.

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan