Kasus Kematian Ustad Maheer At Tuwalibi, Sebaiknya Kapolri Jend Pol Listyo Sigit Mengundurkan Diri

  • Bagikan
khozinudin
Cloud Hosting Indonesia

[Catatan Hukum Kacaunya Penggunaan Wewenang Penahanan Tersangka Berdasarkan KUHAP Dalam Sejumlah Kasus Kriminalisasi]

Oleh

DomaiNesia

Ahmad Khozinudin, S.H.

Advokat, Aktivis Pejuang Khilafah

Terus terang sebagai seorang Muslim, penulis merasa terpukul atas kabar kematian Ustadz Maaher At-Thuwailibi. Berlipat-lipat rasa prihatin, kecewa, sedih, geram bahkan marah. Ini bukan peristiwa kematian biasa.

Baru saja penulis membaca artikel di jaringan media FNN (10/2), tentang adanya aspirasi agar Kapolri mengundurkan diri. Aspirasi ini berangkat dari kasus kematian Kematian Ustadz Maaher At-Thuwailibi.

Kematian Ustadz Maaher At-Thuwailibi adalah kematian ulama, sosok yang tidak mudah dihadirkan kecuali melalui sejumlah proses pendidikan dan pengkaderan. Kalau yang meninggal hanya buzzer, dalam beberapa menit akan mudah mencari dan menggantikan peran buzzer, dengan membuatkan akun sosial media dan merekayasa akun itu agar memiliki pengikut ribuan atau jutaan akun.

Sosok Ustadz Maaher At-Thuwailibi selain kapasitas ilmu alat bahasa arabnya, ilmu keagamaannya yang tak mudah diperoleh, juga sosoknya yang berani bicara lantang kepada penguasa. Berapa banyak ulama alim, tapi sedikit diantara mereka yang berani menyuarakan kebenaran.

Kematian Ustadz Maaher At-Thuwailibi berada dalam tahanan Bareskrim Polri. Satu tindakan yang semestinya tidak perlu dilakukan, mengingat melakukan penahanan baik dalam status Tersangka maupun Terdakwa bukanlah hak penyidik, bukan pula kewajiban penyidik.

Penahanan adalah wewenang yang diberikan kepada aparat penegak hukum sehubungan dengan mandat hukum dalam proses penyidikan perkara. Ada dua syarat bagi penyidik untuk melakukan penahanan, yakni syarat subjektif dan syarat objektif.

Dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan,

“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana”.”

Baca Juga:  Banjir Jakarta, Tiba Saatnya Salahkan Anies

Sementara Pasal 21 ayat (4) KUHAP menyatakan,

“Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).”

Namun dalam praktiknya, asas penahanan ini dikesampingkan oleh aparat penegak hukum khususnya penyidik Polri. Hal itu dapat diketahui dari beberapa alasan sebagai berikut :

Pertama, alasan untuk menahan karena adanya kekhawatiran Tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidananya, pada praktiknya tetap dijadikan dalih untuk menahan tersangka meskipun pengacara, keluarga dan banyak tokoh memberikan jaminan agar Tersangka ditangguhkan.

Subjektivitas penyidik untuk menahan tersangka berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) KUHAP ini seharusnya gugur ketika ada kondisi objektif, berupa jaminan dari keluarga atau pengacara atau tokoh tertentu yang menjamin Tersangka tidak akan lari, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidananya.

Baca Juga:  Eropa Bisa Bersatu Membentuk Uni Eropa, Kaum Muslim Lebih Layak Bersatu dengan Khalifah

Nyatanya penyidik menggunakan asas ‘suka-suka’ tetap menahan tersangka, meskipun ada permintaan penanguhan, meskipun telah ada jaminan dari pengacara, keluarga dan tokoh masyarakat. Penyidik seolah tidak menghargai eksistensi pengacara, keluarga dan para tokoh yang memberikan jaminan.

Hal ini terjadi pada banyak Kasus yang penulis tangani, terakhir kasus Gus Nur. Sejak awal, penyidik kekeh menahan Gus Nur di Bareskrim, menolak upaya permohonan penangguhan dan mengesampingkan jaminan dari pengacara, keluarga, ulama, keluarga tokoh nasional bahkan hingga anggota DPR RI.

Kedua, pasal pencemaran dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE itu ancamannya hanya 4 tahun (tinjau pasal 45A ayat 3). Sehingga tidak bisa dijadikan dasar bagi penyidik untuk menahan tersangka.

Namun praktiknya, penyidik selalu turut serta menyematkan pasal 28 ayat (2) UU ITE agar bisa menahan Tersangka karena ancamannya 6 tahun (tinjau pasal 45A ayat 2). Jadi, agar bisa memenuhi syarat objektif menahan sesuai ketentuan pasal 21 ayat (4) KUHAP.

Dalam kasus penangkapan Ustadz Maaher At-Thuwailibi sebenarnya kasusnya dugaan pencemaran terhadap Habib Luthfi Bin Yahya. Semestinya, tunduk pada ketentuan pasal 27 ayat (3) UU ITE yang merupakan delik aduan, karena genus delik nya merujuk pada pasal 310 KUHP.

Namun, jika penyidik menggunakan atau hanya menggunakan pasal 27 ayat (3) UU ITE, tidak akan bisa dijadikan alasan untuk menahan tersangka. Maka dalam banyak kasus, polisi lebih banyak menggunakan ketentuan pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang menyebar kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA atau kalaupun digunakan pasal 27 ayat (3) UU ITE, selalu disematkan pula pasal 28 ayat (2) UU ITE, agar bisa menahan Tersangka.

Hal itu berlaku pada kasus Ustadz Maaher At-Thuwailibi juga kasus Gus Nur yang penulis tangani. Gus Nur dituding mencemarkan individu dan lembaga NU, tapi disematkan pula pasal 28 ayat (2) UU ITE agar bisa menahan Gus Nur. Ini semua tidak dipahami oleh pelapor, kecuali oleh Penyidik Polri selaku penerima laporan.

Baca Juga:  Rakyat Sudah Susah, Kok Pemerintah Akan Palak Sembako dan Sekolah?

Kembali ke Ustadz Maaher At-Thuwailibi, yang membuat penulis prihatin beliau meninggal karena sakit. Ini membuktikan, Polri selaku pengelola Rutan Bareskrim memiliki standar yang jelek dalam menjaga kesehatan tahanan. Kalau Polri tidak bisa menjaga kesehatan tahanan, kenapa semua dipaksakan ditahan ? Tidakkah lebih baik ditangguhkan ?

Atau kalaupun ditahan, kenapa harus di Rutan Bareskrim jika kewenangan itu telah berpindah ke Jaksa. Kenapa tidak di Rutan Salemba atau Rutan Cipinang ? Disana, kesehatan Tersangka atau Terdakwa lebih terjaga, bisa dikunjungi keluarga, tidak seperti di Bareskrim. Berdalih covid-19, keluarga Gus Nur hingga saat ini tak bisa menjenguk Gus Nur.

Penulis bukan hanya menyampaikan aspirasi sebagai advokat, namun juga sebagai seorang muslim. Sejumlah penangkapan dan penahanan terhadap ulama dan aktivis Islam bukanlah proses hukum melainkan kriminalisasi, terus terang mencederai batin penulis juga suasana kebatinan umat Islam.

Karena itu, penulis sepakat sebaiknya Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit mengundurkan diri. Ini bukan soal kesalahan siapa, tapi ini semua tanggungjawab Kapolri.

Meskipun baru dilantik, untuk menjaga tetap segera mengundurkan diri. Ini juga untuk membangun narasi bahwa institusi Polri masih memiliki figur yang berintegritas, sehingga rela menanggalkan jabatan Kapolri yang baru disandangnyakepercayaan publik kepada institusi Polri yang mulai jatuh dimata publik, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit sebaiknya tetap segera mengundurkan diri. Ini juga untuk membangun narasi bahwa institusi Polri masih memiliki figur yang berintegritas, sehingga rela menanggalkan jabatan Kapolri yang baru disandangnya.

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan