Radikal atau Radikalisasi  ?

  • Bagikan
IMG 20210216 WA0049 1
Cloud Hosting Indonesia

Oleh
Kiagus M. Tohir Gadjahnata

Mantan Bankir Syariah dan Direksi Baznas.

DomaiNesia

Pegiat Dakwah & Spiritual Training,vPemerhati Masalah Sosial Ekonomi.

DALAM minggu-minggu belakangan ini ajang informasi dan berita di masyarakat, khususnya via media sosial non arus utama, diramaikan kembali dengan munculnya istilah Radikal. Hal ini nampaknya terutama dipicu oleh sebuah tudingan dari suatu kelompok alumni perguruan tinggi yang terkenal, kepada seorang tokoh yang bagi sebagian besar kalangan dianggap punya reputasi baik dalam mendukung kemajuan bangsa, sehingga jauh panggang dari api jika tudingan tadi disematkan kapada tokoh dimaksud. Tak pelak, tudingan yang menurut pihak yang merilisnya sebenarnya sudah dilayangkan sejak beberapa bulan sebelumnya, memicu “kehebohan” dan memancing banyak pihak untuk ikut menanggapinya belakangan ini.

Tak kurang berbagai statement muncul, baik dari kalangan yang mengenal dekat tokoh yang dituding, kalangan LSM, para intelektual, politisi Senayan, bahkan anggota MPR RI dan Menteri.

Apakah hal ini karena pihak penuding yang menyebut diri Gerakan Anti Radikalisme (GAR) alumni sebuah perguruan tinggi papan atas, sementara yang dituding adalah tokoh yang dikenal luas baik Nasional maupun Internasional, ataukah karena kedua faktor sekaligus?

Sebelum kita bahas lebih jauh, adalah lebih bijak jika kita sama-sama telisik dulu apa yang dimaksud dengan diksi Radikal atau pun Radikalisme, sebelum kita terlanjur tersesat makna dan dikhawatirkan terdistorsi oleh persepsi liar kita.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kosa kata radikal mempunyai 3 makna, yaitu:

Secara mendasar (sampai kepada hal yang prinsip), contoh; …perubahan radikal, bermakna perubahan mendasar sampai ke hal yang prinsip.

Amat keras menuntut perubahan (ranah politik, misal perubahan Undang-undang, Pemerintahan).

Maju dalam berpikir atau bertindak

Sementara kata radikalisme menurut KBBI pula, bermakna:

Paham atau aliran yang radikal dalam politik.

Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis.

Baca Juga:  Manfaat Mengenal Diri Sendiri

Sikap ekstrim dalam aliran politik

Nah, jika mengacu pada makna radikal sesuai KBBI tadi, nampaknya memang muncul fenomena absurd dalam konteks tuduhan tadi, karena timbul dari kalangan alumni sebuah perguruan tinggi yang dikenal acap melahirkan para tokoh bangsa dan intelektual cemerlang. Bukankah kalangan intelektual seyogyanya akrab dengan pola pikir dan pola tindak radikal yang mendasar, berprinsip dan atau berorientasi kemajuan ? (lihat makna radikal butir 1 & 3, KBBI).  Disinilah nampak keanehan tersebut bagi sebagian kalangan intelektual yang setara.

Jika pun tudingan tadi mereka sematkan kepada tokoh yang dinilai pikiran, lisan dan atau tindakannya mengerucut pada radikalisme, maka mengacu pada makna radikalisme dari KBBI di atas tadi akan terlihat pula subjektifitas tudingan dimaksud.

Bagi dunia perguruan tinggi yang terbiasa bergelut dengan berbagai ilmu pengetahuan, terutama ilmu-ilmu sains dan teknonogi, objektifitas dalam menilai dan mencermati suatu fenomena adalah wajib. Nampaknya ini agak terlupakan oleh anggota GAR tadi. Ataukah subjektifitas tersebut muncul karena kurangnya mereka mempelajari dengan seksama rekam jejak pemikiran, ungkapan lisan, tulisan dan atau tindakan-tindakan dari tokoh dimaksud baik di tingkat  nasional maupun internasional, dalam dwi dasawarsa terakhir, sebelum mereka merilis laporannya? Atau ada alasan lain? Jika kekurangan ini benar adanya, sungguh memalukan.

Mungkinkah penilaian yang  sumir ini didasari oleh pengamatan terhadap ungkapan dan “sepak terjang” sang tokoh dalam satu dua tahun terakhir yang acap melontarkan kritik-kritiknya kepada pemerintah? Kalau hal ini benar, tentu sangat tendensius tudingannya. Bukankah kritik adalah hal jamak dalam alam demokrasi? Bahkan menyuarakan pendapat dan pikiran itu dilindungi oleh konstitusi negara, sepanjang diutarakan dengan cara-cara beradab dan mengikuti koridor perundang-undangan.

Jika kritik dianggap membahayakan atau bahkan lebih jauh lagi dinilai sebagai upaya makar terhadap pemerintahan yang sah, maka anggapan ini justru menjadi kabur dan ahistoris.

Baca Juga:  Perpres Miras Dicabut, Kenapa DPRD DKI Ngotot Pertahankan Saham Miras?

Bukankah kalau kita buka catatan sejarah negara-negara di dunia termasuk sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara pra kemerdekaan, maka tindakan makar, kudeta atau pengambilalihan kekuasaan dengan radikal itu selalu dilakukan oleh kekuatan bersenjata. Atau jikapun oleh pihak sipil tentu didukung oleh kekuatan bersenjata di belakangnya. Maka menjadi agak paranoid jika upaya dengan “senjata” lisan dan tulisan yang diametral bagi pemerintah, dianggap membahayakan keberlangsungan pemerintahan.

Terlepas dari plus minus tokoh dimaksud bagi berbagai kalangan-dan itu lazim karena sebagai manusia tentu tak lepas dari berbagai kesalahan- maka kurang bijak bagi pihak GAR tadi malaporkan yang bersangkutan kepada instansi terkait, ihwal persepsi mereka yang tidak objektif. Juga jikalau penilaian tadi anggaplah misalnya benar, maka tetap tidak pas juga bagi pihak GAR merasa risih. Bukankah mereka bukan pihak pemerintah yang menjadi sasaran kritik? Apakah mereka memiliki “legal standing” sebagai pelapor? Dari sudut mana melihatnya?

Sungguh disayangkan jika sebagian dunia perguruan tinggi, terlebih yang ternama, mulai meninggalkan jati dirinya sebagai pengusung objektifitas dan netralitas sebagai cerminan values ilmu pengetahuan dan filosofi keberadaan ilmu pengetahuan, atau disadari maupun tidak mulai terjebak dalam arus keberpihakan yang berbau politik praktis. Terlebih bagi kalangan intelektual yang lazim berfikir dengan akal sehat, tentu tak elok jika cenderung mempersepsi diksi radikal yang sebenarnya berkonotasi positif (setidaknnya menurut KBBI tadi), menjadi cenderung berstigma negatif, karena keterlanjuran mempersempit ruang olah pikir yang normalnya luas dan dalam.

Meski belakangan kiprah GAR alumni tadi dibantah oleh pihak Perguruan Tinggi dan ditegaskan bukan merupakan bagian organisatoris dari Institusi Perguruan Tinggi itu, tetapi masyarakat sudah terlanjur mempersepsi sebaliknya.

Menurut hemat kami, peristiwa yang agak memalukan ini harus segera disudahi oleh pihak yang menuduh. Bersikap dewasa dan bertanggung jawab dengan meminta maaf serta menarik laporannya adalah terpuji. Sementara tokoh yang dicemarkan nama baiknya diharapkan dengan lapang dada memberi maaf, jika dirasa permintaan maaf tersebut tulus dari nurani terdalam, meski mungkin dari kacamata delik hukum kasus pencemaran ini tetap dapat digulirkan ke ranah hukum,  jika ada pihak terkait lain yang dirugikan lalu melaporkan pihak GAR kepada yang berwajib, agar kedepan jadi pelajaran bagi semua kalangan.

Baca Juga:  Tragedi Palestina, Di mana Nurani Anda?

Bukankah kita semua menginginkan, atau dengan kata lain lebih menyukai, jika negara bangsa ini dikelola oleh pemerintah dengan baik, mengedepankan prinsip tatakelola “trias politica” (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif setara) yang berpegang pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang telah disepakati bersama, dengan didasari semangat demokrasi, akal sehat dan saling menghargai serta mendengarkan masukan-masukan konstruktif dari kalangan rakyat intelektual yang peduli dengan arah masa depan bangsa.

Semua komponen anak bangsa, tanpa terkecuali, seyogyanya mulai meninggalkan cara-cara terkebelakang dalam menyikapi fenomena, mempersepsi cara pandang dan pola tindak, termasuk kebiasaan mendistorsi suatu diksi yang netral cenderung positif menjadi negatif, dalam banyak kosa kata serapan lain-lainnya.  

Pemerintah wajib mempelopori arus berpikir positif ini, sebagai pihak yang telah dipilih rakyat untuk mengemban amanah, terlapas plus minus hasil Pemilu dan Pilpres lalu. Dengan semangat berpikir positif, diharapkan menjadi energi penggerak bagi terangkatnya kembali bangsa kita dari keterpurukan, terutama sisi ekonomi, baik karena adanya pandemi ini maupun tidak yang telah berimbas ke semua segi kehidupan rakyat. Kalimat bijak dari barat menyatakan; You are what you Think, tentu dapat kita garis bawahi sebagai hal baik untuk kita terapkan dalam pola pikir dan tindak. Jangan lagi terjebak pada kecenderungan paranoid, prasangka buruk dan stigma-stigma negatif lain. Mari bangun karakter masyarakat kita menuju gambaran High Trust Society yang sejati. Setuju kan ?

Cibinong Bogor
15 Feb. 2021

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan