Revisi UU ITE Wajib Didukung

  • Bagikan
IMG 20210217 WA0008
Cloud Hosting Indonesia

Oleh
DR Affandi Ismail
Ketua Umum PB HMI

MERESPON statement Presiden Joko Widodo yang dimuat pada DetikNews yang mengatakan bahwa negara kita adalah negara demokrasi yang menghormati kebebasan berpendapat dan berorganisasi, negara kita adalah negara hukum yang harus menjalankan hukum seadil-adilnya, melindungi kepentingan lebih luas dan menjamin rasa keadilan masyarakat, statement ini secara normatif tentunya adalah suatu komitmen kepemimpinan yang sangat baik, perlu didukung dan diberikan apresiasi.

DomaiNesia

Namun, ketika kita melihat fenomena yang terjadi khususnya pada aspek sosial dan politik serta penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia, rasanya pernyataan Jokowi tersebut sangat jauh panggang dari api atau bertentangan dengan kenyataan.

Iklim demokrasi yang tidak sehat dimana kebebasan berpendapat dan menyampaikan kritik kepada pemerintah justru tidak sedikit dipandang atau dinilai sebagai pelanggaran hukum, berlindung atas nama undang-undang yang diinterpretasikan berdasarkan selera penguasa, pemerintah atau kelompok tertentu yang menjadi bahagian dari kepentingan penguasa atas nama demokrasi untuk kemudian mempidanakan lawan-lawan politiknya atau para oposan. Menggunakan demokrasi sebagai dalih untuk menghantam atau memukul lawan-lawan politik baik lawan politik itu berupa organisasi ataupun personal.

Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang semakin mempertegas bahwa pemerintah atau penguasa tidak memahami demokrasi. Contoh yang paling jelas adalah dengan dibubarkannya ormas Islam FPI karena posisi FPI yang cenderung oposisi atas kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Joko Widodo.

Baca Juga:  Pendukung Jokowi Mulai Merapat ke Anies

Selanjutnya pada aspek penegakan hukum dan HAM yang tercatat selama kepemimpinan Joko Widodo khususnya pada periode ke duanya ini, masih belum mampu memberikan rasa keadilan kepada sebahagian rakyat Indonesia terutama bila orang atau kelompok yang bersangkutan dengan masalah hukum itu adalah lawan politik kepentingan penguasa. Hukum yang sejatinya sebagai panglima justru menjadi alat pembungkam kelompok-kelompok kritis. Realitas dimana hukum dipolitisasi. Sebagai contoh penahanan terhadap Habib Rizieq Syihab, Almarhum Ustadz Maher dan beberapa orang lainnya yang notabenenya oposisi kritis pemerintah.

Padahal di sisi yang lain ada orang-orang yang justru akan berpotensi memunculkan kegaduhan sosial di tengah masyarakat seperti Abu Janda seolah-olah kebal dari jeratan hukum. Kemudian soal penembakan enam orang laskar FPI beberapa bulan lalu yang penanganannya secara hukum atas pelaku dan/atau otak di balik penembakan itu yang sampai hari ini masih belum mampu memberikan rasa keadilan khususnya bagi pihak korban.

Ini adalah beberapa contoh kecil dari sekian banyak persoalan penegakan hukum dan HAM yang masih bermasalah dan belum mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Hukum masih tumpul ke atas namun sebaliknya selalu tajam ke bawah atau sederhananya aparat penegak hukum masih tebang pilih.

Padahal pemerintah selalu mengatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi Demokrasi serta nilai luhur Pancasila, namun realitasnya masih sangat jauh dari harapan. Padahal untuk menjadi Negara kuat, Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia harus bersatu padu menjamin Iklim Demokrasi yang sehat, penegakan hukum yang berkeadilan dan perlindungan atas HAM.

Baca Juga:  Tanjung Priok Berdarah, Akibat Penyimpangan Pancasila

Oleh sebab itu jika kembali mengutip arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat pimpinan TNI – Polri pada Senin 15 Februari 2021 ada dua point penting yang harus terus dikawal dan dipastikan oleh seluruh rakyat Indonesia khususnya kader-kader HMI yakni pertama; Kebebasan berpendapat harus dihormati dan kedua; Menghormati HAM menjunjung tinggi demokrasi dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Kita semuanya berkepentingan untuk memastikan komitmen presiden tersebut agar dapat dijalankan dengan benar dan sebai-baiknyaoleh seluruh jajaran pemerintahan di bawah Komando Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, khususnya aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah Polri sebagai salah satu lembaga yang paling sering bersentuhan dengan masyakarat.

Polri yang juga sejatinya adalah bahagian dari masyarakat, maka eksistensi Polri sebagai aparat penegak hukum yang seadil-adilnya dan mengayomi masyarakat dengan keteguhan Polri di atas prinsip independensinya.

Komitmen ini harus dikawal jangan sampai hanya menjadi satu narasi semata dan jauh dari implementasi.

Terkait rencana usulan atau permintaan Presiden Jokowi kepada DPR RI untuk merevisi UU ITE khususnya pada pasal-pasal karet yang terdapat di dalam UU tersebut tentu perlu diapresiasi selama benar-benar mampu dipastikan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan menutup ruang UU ini dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu. Bahkan arahan Jokowi kepada Polri untuk membuat pedoman implementasi UU ITE agar tidak terjadi kesalahan di dalam penerapannya adalah hal baik atas dasar spirit penegakan hukum yang seadil-adilnya.

Baca Juga:  Dugaan Rasisme Abu Janda: Mungkinkah Menjadi Common Enemy?

Berikut pasal karet UU ITE menurut SAFEnet yang perlu direvisi karena multitafsir yaitu:

1. Pasal 26 Ayat 3 tentang Penghapusan Informasi Tidak Relevan. Pasal ini bermasalah soal sensor informasi.

2. Pasal 27 Ayat 1 tentang Asusila. Rentan digunakan untuk menghukum korban kekerasan berbasis gender online

3. Pasal 27 ayat 3 tentang Defamasi. Rentan digunakan untuk represi ekspresi legal warga, aktivis, jurnalis/media, dan represi warga yang mengkritik pemerintahan, polisi, dan presiden.

4. Pasal 28 Ayat 2 tentang Ujaran Kebencian. Rentan jadi alat represi minoritas agama, serta warga yang mengkritik presiden, polisi, atau pemerintah.

5. Pasal 29 tentang Ancaman Kekerasan. Rentan dipakai untuk mempidana orang yang mau melapor ke polisi.

6. Pasal 36 tentang Kerugian. Rentan dicuplik untuk memperberat hukuman pidana defamasi.

7. Pasal 40 Ayat 2 (a) tentang Muatan yang Dilarang. Rentan dijadikan alasan untuk mematikan jaringan atau menjadi dasar internet shutdown dengan dalih memutus informasi hoax.

8. Pasal 40 Ayat 2 (b) tentang Pemutusan Akses. Pasal ini bermasalah karena penegasan peran pemerintah lebih diutamakan dari putusan pengadilan.

9. Pasal 45 Ayat 3 tentang Ancaman Penjara tindakan defamasi. Pasal ini bermasalah karena dibolehkan penahanan saat penyidikan.

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan