Deponering Kasus Habib Rizieq Shihab dan Seluruh Petinggi Front Pembela Islam

  • Bagikan
khozinudin
Cloud Hosting Indonesia

[Catatan Hukum Ketidakadilan Hukum Atas Kasus Yang Menimpa Habib Rizieq Shihab]

Oleh
Ahmad Khozinudin, S.H.
Advokat, Aktivis Pejuang Khilafah

DomaiNesia

Wacana tentang revisi UU ITE karena alasan adanya ketidakadilan hukum, perlu pembuktian. Mengingat, selama ini justru norma pasal dalam UU ITE ini menjadi ‘ganas’ diterapkan pada era Presiden Jokowi. Karena itu, publik butuh bukti tentang keseriusan Presiden untuk menegakkan hukum dan keadilan di negeri ini.

Ketidakadilan hukum bukan hanya terjadi pada kasus kriminalisasi menggunakan UU ITE, seperti yang dialami Gus Nur, Ustadz Maaher, Ali Baharsyah, dan sejumlah aktivis lainnya. Ketidakadilan hukum juga terjadi pada kasus yang menjerat Habib Rizieq Shihab (HRS) dan petinggi FPI.

Ada dua ketidakadilan hukum terhadap HRS, yaitu kriminalisasi dan diskriminasi. Analisnya sebagai berikut :

Pertama, adanya kriminalisasi terhadap HRS menggunakan ‘pasal selundupan’ yakni ketentuan pasal 160 KUHP tentang ‘penghasutan’ dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Perkara HRS sejak awal nomenklaturnya perkara pelanggaran protokol kesehatan berdasarkan UU No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Publik paham, kasus ini bermula pada acara ‘kumpul-kumpul’ di Petamburan, yang kemudian diawali dengan penyelidikan dengan memanggil sejumlah pihak, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Saat itu, berdasarkan Surat Panggilan dan sejumlah kabar media yang beredar, penyelidikan berkaitan dengan pelanggaran pasal 93 Jo pasal 9 UU No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Lantas, kenapa tiba-tiba muncul pasal 160 KUHP pada tingkat penyidikan ? Kenapa, HRS dan petinggi FPI lainnya dipersoalkan bukan hanya dengan pasal 93 Jo pasal 9 UU No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan saja. Tetapi juga dengan pasal 160 KUHP dan atas kekuatan pasal ini, penyidik Polri menahan HRS dan petinggi FPI lainnya.

Baca Juga:  Membaca Arah Koalisi 2024

Dimunculkannya pasal ‘selundupan’ 160 KUHP tentang ‘penghasutan’ ini jelas sebuah kriminalisasi yang nyata. Mana ada, penyelidikan pelanggaran protokol kesehatan, tiba-tiba menjadi penyidikan pasal penghasutan ?

Pasal penghasutan sendiri sangat karet, subjektif tergantung polisi. Setiap penyampaian aspirasi atau pikiran, jika dianggap tak sejalan dengan rezim, bisa dituduh menghasut. Meskipun hanya bicara tentang Revolusi Akhlak.

Kedua, diskriminasi terletak pada pasal 93 Jo pasal 9 UU No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan pada kasus HRS dan petinggi FPI, sementara pelanggaran protokol kesehatan serupa, bahkan lebih parah, tidak ditindak oleh Polri. Siapapun paham, pelanggaran protokol kesehatan di masa pandemi ini banyak terjadi, bahkan, dilakukan juga oleh elit partai dan tokoh pro rezim.

Yang paling mudah diingat, misalnya pelanggaran yang dilakukan Ahok dan Rafi Ahmad. Keduanya, jelas melanggar protokol kesehatan. Tapi tidak ditindak, Tidak diproses hukum dengan pasal 93 Jo pasal 9 UU No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Belum lagi acara Habib Luthfi Bin Yahya di Pekalongan, acara dangdutan Petinggi Golkar dan anggota DPRD di Tegal. Pelanggaran Wahana Water Boom di Bogor, pernikahan perwira Polri Kapolsek Kembangan di Jakarta. Pelanggaran acara Ultah Walikota Bekasi di Villa Bogor, dan masih banyak lagi.

Semua kasus pelanggaran protokol kesehatan aman dan sentosa. Tidak ada kabar masuk penjara. Semua tak diproses dengan ketentuan pasal pasal 93 Jo pasal 9 UU No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan .

Baca Juga:  Raja, Kapan Engkau Sembuh?

Karena dua alasan ini, yakni kriminalisasi dan diskriminasi terhadap HRS dan petinggi FPI, maka penulis tertarik untuk mengulas wacana Deponering yang disampaikan Achmad Michdan, salah satu kuasa hukum HRS.

Achmad Michdan selaku Kuasa hukum Habib Rizieq Shihab meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk berani mendeponir atau mengesampingkan perkara kliennya, terkait dugaan menghasut dan melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Achmad Midha,n salah satu kuasa hukum Habib Rizieq, beralasan jika perkara kliennya itu sampai dibawa ke pengadilan akan lebih banyak mudharatnya daripada kemaslahatannya.

“Jadi Jaksa Agung demi kepentingan umum seharusnya berani untuk mendeponir,” ungkapnya Selasa (16/2), saat menanggapi perkara kliennya yang segera disidangkan setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P-21 oleh jaksa.

Michdan menyebutkan kepentingan umumnya di sini adalah karena menyangkut kasus yang disangkakan kepada kliennya telah menimbulkan banyak rasa ketidakadilan di masyarakat. Wacana ini juga sejalan dengan pidato Presiden yang menginginkan adanya revisi UU ITE dengan alasan adanya ketidakadilan di tengah masyarakat.

Kasus HRS jelas merupakan bukti adanya ketidakadilan hukum, karena dalam kasus ini ada unsur kriminalisasi dan diskriminasi. Padahal, hukum harus adil, menjamin kepastian, dan tidak boleh diskriminatif.

Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam mengeluarkan kebijakan mengesampingkan perkara demi kepentinga umum (deponering/seponering), berdasarkan pada ketentuan Undang-undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan khususnya pada Pasal 35 huruf c, di mana disebutkan bahwa Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan hukum.

Baca Juga:  Pengkerdilan Perusahaan Pelayaran dalam kegiatan Keagenan, Kepentingan Siapa?

Pasal ini memang pernah diuji ke Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Perkara Nomor 29/PUU-XIV/2016. Namun, MK tidak membatalkan pasal 35 huruf c UU Undang-undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. MK hanya menafsirkan ulang ketentuan pasal dimaksud.

Dalam putusannya, MK menyatakan frasa “mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan atas asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut” dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Jaksa Agung wajib memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah dimaksud”.

Karena itu, Jaksa Agung hanya perlu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPR untuk mempertimbangkan adanya unsur ‘kepentingan umum’ dalam kasus tersebut. Karena DPR adalah representasi masyarakat, dalam hal adanya pencederaan rasa keadilan ditengah masyarakat yang terjadi akibat bergulirnya kasus HRS.

Tentu saja, kepentingan hukum yang dipertimbangkan bukanlah kepentingan HRS dan Petinggi FPI senjata. Melainkan, rasa keadilan masyarakat yang tercederai akibat kasus HRS ini dipaksakan masuk pengadilan, padahal ada kriminalisasi dan diskriminasi pada kasus ini.

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan